bantencom

bantencom

bantencom

Mau Bikin Web?

Hosting Unlimited Indonesia
POSBAKUMADIN BANTEN "PASCA KONGRES KE IX PERADIN, MAU DIBAWA KEMANA?"

Diposkan oleh On 02:29:00 with 1 comment

Serang, bantencom - POSBAKUMADIN BANTEN ADAKAN PENYULUHAN HUKUM di Serang Radio dengan "SUHU 898 atau Suara Hukum 898, Jumat 20 Desember 2019. Dengan narasumber Advokat BASUKI, SH, MM, MH sebagai Sekretaris Jendral DPP PERADIN masa bakti 2019-2024 memaparkan bahwa salah satu Organisasi Advokat yang fokus dan konsen melaksanakan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dan Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 adalah PERADIN yang bergerak melalui Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia atau yang biasa disingkat dengan POSBAKUMADIN dan tersebar di semua wilayah se-Indonesia, khususnya di Daerah Kabupaten dan/atau Kota yang bekerjasama dengan setiap Pengadilan yang berada di wilayah hukumnya masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut juga,  hadir narasumber Advokat SUWADI, SH, MH menyampaikan bahwa KONGRES PERADIN Ke IX 2019 ini dengan *Tema* : Quo Vadis Advokat Indonesia dan *Sub Tema* : Implementasi Program Studi Profesi Advokat. 
 segera teralisasi sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat.

PERADIN sudah melaksanakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Indonesia yang minimal sudah terakreditasi B sebagai syarat untuk melaksanakan Permenristekdikti tersebut agar bisa segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

Dengan lahirnya Permenristekdikti tersebut PERADIN berharap bisa melahirkan banyak Advokat yang berkualitas secara keilmuan serta Profesional sebagai Advokat yang _Officium Nobile_ .

PERADIN juga akan memberikan motivasi bagi Advokat yang sudah teruji dedikasinya dalam melaksanakan kewajibannya membantu warga tidak mampu, dimana PERADIN akan memberikan penghargaan dengan gelar Master Advokat (M.Ad) kepada Advokat yang bersangkutan melalui syarat-syarat tertentu sesuai hasil KONGRES pada tanggal 5-6 Desember 2019. Dan juga Lembaga Konsentrasi PERADIN lainnya yaitu GERADIN, PAWIN, LEMBAGA INFORMASI VARIA ADVOKAT.
KONGRES PERADIN KE- IX 2019 DENGAN TEMA QUO VADIS ADVOKAT INDONESIA

Diposkan oleh On 16:39:00 with No comments

Jakarta, bantencom - Tepat pada tanggal 5-6 Desember 2019 telah dilaksanakan KONGRES Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) Ke-IX 2019 bertempat  di Hotel Ciputra Jakarta Barat.

Dalam KONGRES tersebut telah berlangsung dengan baik, dinamika demokrasi pemilihan Ketua Umum menjadi salah satu agenda dalam KONGRES tersebut dan yang terpilih kembali adalah  *Advokat Ropaun Rambe* sebagai Ketua Umum PERADIN Masa Kidmat 2019 s/d 2024.

Dalam sambutannya, Ketua Umum terpilih *Advokat Ropaun Rambe* menyampaikan bahwa salah satu Organisasi Advokat yang fokus dan konsen melaksanakan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dan Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 adalah PERADIN yang bergerak melalui Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia atau yang biasa disingkat dengan POSBAKUMADIN dan tersebar di semua wilayah se-Indonesia, khususnya di Daerah Kabupaten dan/atau Kota yang bekerjasama dengan setiap Pengadilan yang berada di wilayah hukumnya masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut juga, Ketua Panitia Pelaksana Advokat Basuki, SH.,MM menyampaikan bahwa KONGRES PERADIN Ke IX 2019 ini dengan *Tema* : Quo Vadis Advokat Indonesia dan *Sub Tema* : Implementasi Program Studi Profesi Advokat. 

Advokat Basuki, SH.,MM menjelaskan bahwa *Tema* dan *Sub Tema* tersebut agar bisa dengan segera teralisasi sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat.

PERADIN sudah melaksanakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Indonesia yang minimal sudah terakreditasi B sebagai syarat untuk melaksanakan Permenristekdikti tersebut agar bisa segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

Dengan lahirnya Permenristekdikti tersebut PERADIN berharap bisa melahirkan banyak Advokat yang berkualitas secara keilmuan serta Profesional sebagai Advokat yang _Officium Nobile_ .

PERADIN juga akan memberikan penghargaan bagi Advokat yang sudah teruji dedikasinya dalam melaksanakan kewajibannya membantu warga tidak mampu, dimana PERADIN akan memberikan penghargaan dengan gelar Master Advokat (M.Ad) kepada Advokat yang bersangkutan melalui syarat-syarat tertentu sesuai hasil KONGRES pada tanggal 5-6 Desember 2019.
PENYULUHAN HUKUM POSBAKUMADIN BANTEN TENTANG UNDANG-UNDANG ITE

Diposkan oleh On 08:00:00 with 1 comment

Serang, bantencom - Perkembangan zaman semakin maju dalam kehidupan manusia, berbagai macam alat tekhnologi ada dimana-mana dan bisa digunakan oleh kalangan muda, tua bahkan anak-anak sekalipun.

Tekhnologi, salah satunya alat komunikasi seperti handphone dan/atau alat komunikasi serta media sosial watsap, facebook, twitter dan sejenisnya. Tekhnologi yang lain pun ada komputer dan sejenisnya dapat membantu, mempermudah, mempercepat dalam menyelesaikan pekerjaan, juga masih banyak berbagai macam alat tekhnologi untuk mempermudah pekerjaan manusia.

Kemudian dari banyaknya berbagai macam tekhnologi, ternyata bisa membawa dampak positif dan negatif terhadap berlangsungnya kehidupan manusia, dan faktanya tidak sedikit telah disalahgunakan, salah satunya alat komunikasi handphone dan/atau alat kumunikasi serta media sosial watsap, facebook, twitter, dan sejenisnya.

Banyak orang yang di penjara akibat ketidaktahuan, tidak disengaja maupun disengaja dalam menggunakan handphone dan/atau alat komunikasi serta media sosial watsap, facebook, twitter dan sejenisnya tersebut yang dipergunakan untuk tindak kejahatan dan lain sebagainya, maka disinilah pentingnya masyarakat untuk hati-hati dalam menggunakan setiap alat komunikasi tersebut. Oleh sebab itu pendidikan tentang Undang-undang ITE ini perlu terus di sosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam hal ini, peran setiap Advokat sebagai penasihat hukum mempunyai tugas untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak positif dan negatifnya hal tersebut dan itu bisa dilakukan salah satunya melalui penyuluhan hukum.

POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) BANTEN sudah melaksanakan penyuluhan hukum di beberapa daerah Kabupaten/Kota seperti di Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, baik secara langsung kepada masyarakat yang bekerjasama dengan Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan/Desa serta dengan terus berupaya memaksimalkan penyuluhan hukum dengan Radio yang ada di Banten dan sekitarnya.

Pada hari Jum'at, 22 November 2019 untuk yang ketiga kalinya POSBAKUMADIN BANTEN telah melaksanakan kembali penyuluhan hukum di Kota Serang yang bekerjasama dengan SUHU RADIO, 898 Suara Hukum yang berlokasi di Kota Serang, dengan Tema yaitu tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam acara tersebut, telah hadir dua narasumber diantaranya BASUKI, SH.MM sebagai Kordinator Wilayah PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN) BANTEN dan Ketua POSBAKUMADIN Kabupaten Serang yaitu SUWADI, SH. Juga dihadiri oleh Tim PERADIN BANTEN yaitu Mochamad Soebroto, S.H, sebagai Sekretaris POSBAKUMADIN KOTA SERANG, Fifit Nofiati, S.H,  sebagai Bendahara POSBAKUMADIN KOTA SERANG.

KORWIL PERADIN BANTEN menyampaikan dan menjelaskan tentang  apa yang disebut dengan informasi elektronik, transaksi elektronik, tekhnologi informasi dan dokumen elektronik.

Dijelaskan oleh KORWIL PERADIN BANTEN bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah salah satu Undang-Undang yang sangat penting sekali  untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

*Pertama* , tentang Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik ( _electronic mail_ ), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sesaui dengan Pasal 1 angka 1 UU ITE.

*Kedua* , tentang Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya, sesaui dengan Pasal 1 angka 2 UU ITE.

*Ketiga* , tentang Tekhnologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi, sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UU ITE.

*Keempat* , tentang Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna, arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sesaui dengan Pasal 1 angka 4 UU ITE.

Dari keempat definisi yang dijelaskan tersebut diatas bisa ternyata dapat membawa dampak positif dan negatif. Artinya setiap orang bisa  mempergunakan alat tekhnologi dengan baik (positif) dan/atau malahan bisa sebaliknya (tidak baik-negatif).

Sementara itu narasumber berikutnya adalah SUWADI, S.H, Sebagai Anggota PERADIN BANTEN juga sebagai Ketua POSBAKUMADIN KABUPATEN SERANG, menjelaskan bahwa ketentuan tentang tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diantaranya ada dalam Pasal 27 angka (1), (2), (3), (4); Pasal 28 angka (1), (2); Pasal 29; Pasal 30; Pasal 31; Pasal 32; Pasal 33; Pasal 34; Pasal 35; Pasal 37 dan Pasal 52.

Ketentuan Pasal-Pasal diatas diantaranya tentang menyebar video asusila, judi online, pencemaran nama baik, menyebar kebencian, teror, membajak akun orang lain, yang semuanya itu berkaitan dengan penggunaan alat komunikasi dan/atau media sosial watsap, facebook, twitter dan sejenisnya.

POSBAKUMADIN BANTEN akan konsisten melaksanakan penyuluhan hukum, juga memberikan layanan konsultasi gratis kepada setiap warga dan masyarakat sesuai dengan tujuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

KORWIL PERADIN BANTEN berpesan kepada setiap warga dan masyarakat Banten khususnya, agar setiap warga dan masyarakat bisa bijak dalam menggunakan alat komunikasi dan/atau media sosial watsap, facebook twitter dan sejenisnya, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan harus bisa dipertanggungjawabkan.

KORWIL PERADIN BANTEN menyampaikan diakhir penutup acara, apabila ada warga dan masayarakat mencari bantuan hukum bisa langsung datang ke Kantor POSBAKUMADIN terdekat sesuai domisili diwilayah hukumnya atau bisa menghubungi lewat Kantor SUHU RADIO di Kota Serang.

KORWIL PERADIN BANTEN berharap agar setiap kegiatan penyuluhan hukum di Banten ini bisa banyak memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada warga dan/atau masyarakat Banten dan sekitarnya. (Red)
PENYULUHAN HUKUM POSBAKUMADIN BANTEN, MEKANISME TENTANG PEMBAGIAN WARIS

Diposkan oleh On 19:56:00 with 1 comment

Serang, bantencom - Hukum waris merupakan aturan yang diberlakukan agar proses pembagian harta warisan berjalan lancar. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, salah satu ahli hukum Indonesia tentang definisi hukum waris adalah peraturan seputar posisi kekayaan seseorang manakala pewaris sudah meninggal dunia, juga diartikan sebagai cara beralihnya harta kepada ahli waris.

Disinilah sangat pentingnya peran Advokat bisa menjadi Penasihat Hukum ketika ada pembagian waris. Advokat sekaligus Penasihat Hukum bisa menjadi penengah ketika adanya perselisihan antara para penerima dan/atau ahli waris dan tentang segala bentuk yang melingkupi tentang waris. 

Sementara itu, dasar hukum waris di Indonesia terdiri dari tiga macam yang didasarkan pada kultur masyarakat, agama, dan ketetapan Pemerintah. 

POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) BANTEN sudah melaksanakan Penyuluhan Hukum di beberapa daerah Kabupaten/Kota seperti di Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, baik secara langsung kepada masyarakat yang bekerjasama dengan Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan/Desa serta dengan terus berupaya memaksimalkan Penyuluhan Hukum dengan Radio yang ada di Banten.

Jum'at, 08 November 2019, untuk yang kedua kalinya POSBAKUMADIN BANTEN telah melaksanakan kembali Penyuluhan Hukum di Kota Serang yang bekerjasama dengan Serang RADIO, dalam program SUHU 898 (Suara Hukum). Dengan Tema Tentang Mekanisme Pembagian Waris.

Dalam acara tersebut, telah hadir dua narasumber diantaranya BASUKI, SH.MM sebagai KORWIL PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN) BANTEN dan Ketua POSBAKUMADIN Kabupaten Serang yaitu SUWADI, SH. Juga dihadiri oleh Tim PERADIN BANTEN yaitu Mochamad Soebroto, S.H, sebagai Sekretaris POSBAKUMADIN KOTA SERANG, Fifit Nofiati, S.H,  sebagai Bendahara POSBAKUMADIN KOTA SERANG dan Dede Kurniawan, S.H. Advokat Soar Siringoringo, SH. dan Advokat Eky sebagai  Anggota POSBAKUMADIN.


KORWIL PERADIN BANTEN menyampaikan bahwa setiap orang yang sudah meninggal dunia, biasanya tidak hanya meninggalkan waris dalam bentuk kekayaan harta benda, akan tetapi dalam realitasnya banyak yang meninggalkan utang, artinya setiap penerima dan/atau ahli waris harus memikirkan juga tentang utang yang telah ditinggalkannya selama hidup tersebut. 

Secara umum, pertama hukum waris adat menganut empat sistem yaitu keturunan, kolektif, mayorat, dan individual. Penetapan sistem tersebut dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan atau pola kehidupan masyarakat setempat.

Kedua, hukum waris Islam yang diterapkan oleh muslim di Indonesia. Hukum tersebut tercantum dalam Pasal 171 s/d Pasal 214 tentang Kompilasi Hukum Islam. Di aturan ini, ada 229 Pasal yang menulis seputar pewarisan harta menurut Islam. Secara substansi, Islam menjelaskan dalam prakteknya sistem waris individual bilateral yaitu berasal dari pihak ibu atau ayah.

Ketiga, hukum waris perdata yang mengacu pada negara barat. Mekanisme ini berlaku untuk semua masyarakat Indonesia. Ketetapannya dicantumkan dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 830 s/d Pasal 1130.

Narasumber berikutnya yaitu SUWADI, S.H, anggota PERADIN BANTEN juga sebagai Ketua POSBAKUMADIN KABUPATEN SERANG, menjelaskan bahwa dalam Hukum Perdata dan praktenya pembagian waris sama rata baik laki-laki maupun perempuan dan seterusnya. Sementara dalam hukum Islam yang dikenal dengan Ilmu Faro'id, antara penerima dan/atau ahli waris laki-laki dan perempuan yang lebih menerima lebih besar adalah laki-laki.

POSBAKUMADIN BANTEN akan konsisten, siap membantu setiap warga yang membutuhkan bantuan salah satunya bila ada persoalan tentang pembagian waris dan tentang masalah-masalah berkaitan dengan hukum, juga memberikan layanan konsultasi gratis sesuai dengan tujuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

KORWIL PERADIN BANTEN berpesan kepada setiap warga masyarakat Banten khususnya, apabila ada pembagian waris laksanakan sesuai dengan prosedur. Bila sudah mendapatkan waris pergunakan oleh penerima dan/atau ahli waris dengan sebaik-baiknya dan dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. 

KORWIL PERADIN BANTEN berharap agar setiap kegiatan penyuluhan hukum di Banten ini bisa banyak memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat.
Posbakum Banten Berikan Penyuluhan Tentang Mekanisme Pembuatan Sertifikat Tanah Kepada Masyarakat

Diposkan oleh On 13:51:00 with 1 comment

Serang, bantencom - Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional. 

Bahwa Peraturan Pelaksanaan teknis diatas telah mengatur tentang tata cara mekanisme untuk hak kepemilikan tanah dari mulai menyiapkan dokumen tanah, proses pendaftaran, biaya, sampai diterbitkannya sertifikat tanah (bukti hak kepemilikan).

POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) BANTEN sudah melaksanakan Penyuluhan Hukum di beberapa daerah Kabupaten/Kota seperti di Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang baik secara langsung kepada masyarakat yang bekerjasama dengan Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan/Desa serta dengan terus berupaya memaksimalkan Penyuluhan Hukum dengan Radio yang ada di Banten.

Jum'at, 25 Oktober 2019, POSBAKUMADIN BANTEN melaksanakan Penyuluhan Hukum di Kota Serang yang bekerjasama dengan SUHU 898 Suara Hukum di Kota Serang dengan Tema Mekanisme Pembuatan Sertifikat Atas Hak Kepemilikan Tanah.

Dalam acara tersebut telah hadir dua narasumber diantaranya BASUKI, SH.MM sebagai KORWIL PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN) BANTEN dan Ketua POSBAKUMADIN Kabupaten Serang yaitu SUWADI, SH.

Dalam acara penyuluhan tersebut, Ketua KORWIL BANTEN menyampaikan  bahwa dalam mengurus proses tentang hak kepemilikan tanah smsampai terbitnya Sertifikat harus mempersiapkan dokumen diantaranya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan Tahunan ( SPPT PBB), Identitas diri berupa KTP, Kartu Keluarga, Fotokopi NPWP, Akta Jual Beli Tanah yang telah ditandatangani dari Notaris atau Kantor Kecamatan, Pernyataan Tanah Tidak Sengketa, Suray Kuasa kalau pembuatannya diwakilkan, Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang di tandatangani. 

KORWIL BANTEN menyampaikan apabila   setiap warga telah membeli tanah dan ingin membuat Sertifikat harus mempersiapkan dokumen-dokumen seperti yang disebutkan diatas.

Selanjutnya SUWADI, SH anggota PERADIN BANTEN sebagai salah satu narasumber dalam acara tersebut menjelaskan untuk mengetahui status tanah warga bisa dilihat di buku Kantor Kurahan/Desa, ada yang disebut dengan Leter C dan ada yang disebut dengan girik. Oleh sebab itu setiap warga masyarakat berhak dan sangat penting untuk mengurus tanahnya sampai diterbitkannya sertifikat.

POSBAKUMADIN BANTEN siap  membantu setiap warga yang tidak paham dalam mengurus penerbitan Sertifikat, dan akan memberikan pelayanan konsultasi gratis sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

POSBAKUMADIN BANTEN akan selalu konsisten dan selau siap untuk membantu warga masyarakat yang betul-betul membutuhkan, KORWIL PERADIN BANTEN berharap agar setiap kegiatan penyuluhan hukum di Banten ini bisa banyak memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat.

Meriahkan Idul Adha, Warga Desa Pelawad Adu Kreasi Dengan Takbir Keliling

Diposkan oleh On 01:00:00 with 1 comment

Serang, bantencom - Meriahkan hari raya Idul Adha 1440 H, seluruh warga Desa Pelawad, Ciruas, Serang Banten, melaksanakan lomba adu kreasi takbir keliling, Sabtu 10 Agustus 2019.

Lomba Takbir Keliling yang diselenggarakan oleh DMI Ranting Pelawad ini merupakan agenda tahunan. Selain Sholat idul adha satu titik. Antusias seluruh warga begitu besar untuk mengikuti acara tersebut.

Takbir keliling warga desa pelawad ini juga sebagai ajang silaturahmi dan adu kreasi antar DKM se Desa Pelawad untuk memperebutkan hadiah total Dua Juta Lima Ratus Rupian, dan selaku juri penilai dari BPD, LPM dan tokoh masyarakat Desa Pelawad.

Selain jumlah peserta, kreatifitas dan yel-yel dari setiap kafilah merupakan salah satu poin untuk memperoleh penilaian dari dewan juri. Oleh karena itu tidak heran jika aksi para peserta mendapat aplaus dan gelak tawa dari para penonton. "aje turu mending kita takbiran" (jangan tidur lebih baik kita takbiran - Red) salah satu yel-yel yang dibawakan oleh peserta.

Ketua DMI Ranting Pelawad Abul Hatim mengatakan bahwa perlombaan Takbir keliling ini merupakan salah satu upaya mempersatukan umat dan mengagungkan Asma Allah khususnya di Desa 

"Alhamdulillah acara ini sudah dua kali diselenggarakan, dan mudah-mudahan bukan hadiah yang jadi keutamaan peserta, tapi ajang silaturahmi dan membesarkan Asma Allah yang menggerakan seluruh DKM untuk mengikuti Takbir Keliling ini" katanya.

Semetara itu, Kepala Desa Pelawad Rifa'i mengapresiasi kegiatan tersebut dan sangat mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Ranting Desa Pelawad.

"saya merasa bahagia dan bangga atas acara ini, terima kasih kepada DMI Ranting Pelawad, jadikan kegiatan ini untuk lebih mempererat tali persaudaraan sesama warga Desa Pelawad. Dan kami selaku pemerintahan Desa Pelawad akan selalu mendukung kegiatan PHBI yang diselenggarakan DMI" Katanya. (Ridwan)
Tolak layani nasabah karena hal sepele

Diposkan oleh On 10:51:00 with 6 comments



 Serang,Bantencom - Bank Ocbc NISP Cabang PT Nikomas Gemilang abaikan tolak bantu nasabahnya dalam menyelesaikan permasalahan data,jum'at (12/7) OCBC Cabang PT Nikomas Gemilang.

seorang nasabah kerja di PT NIKOMAS Gemilang mendatangi bank OCBC NISP Cabang PT Nikomas Gemilang dengan maksud merubah data dikarenakan data di bank dengan di Kartu Keluarga dan Ktp berbeda,akan tetapi dikarenakan tidak membawa salah syarat asli yaitu kartu keluarga yang ditentukan si nasabah ditolak padahal buku tabungan asli dan Kartu tanda kependudukan dibawa yang asli hanya kartu keluarga yang fotokopi.

Nasabah sangat kecewa atas pelayanan yang tidak baik ini,dan segera rencana menarik payroll gajian bulannya yang masuk ke Ocbc nisp pindah ke bank lain yang lebih memperhatikan nasabahnya.(bc2)
Mendagri Buka Musyawarah Nasional ADPSI 2019

Diposkan oleh On 12:06:00 with 3 comments

Labuan Bajo, - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membuka secara resmi Musyawarah Nasional I Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) di Hotel Jayakarta, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (25/06/2019).

Dalam sambutannya, Tjahjo meminta anggota DPRD untuk melaksanakan fungsi DPRD dengan bertanggung jawab demi mewujudkan kemajuan di daerah masing-masing. "Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu dimohon saudara agar melaksanakan fungsi-fungsi DPRD dengan baik dan bertanggungjawab sesuai yang ditetapkan di dalam Undang-Undang. Melaksanakan fungsi-fungsi DPRD tersebut untuk mewujudkan kemajuan di daerah masing-masing," ujarnya. 

Ia juga menyampaikan, sebagai penyambung lidah masyarakat, anggota DPRD khususnya DPRD Provinsi harus peka mendengar aspirasi rakyat dan berani memperjuangkannya dalam rangka mewujudkan visi misi daerah tempat dimana para Anggota DPRD tersebut bernaung.

"Anggota DPRD harus peka memperjuangkan daerahnya sehingga anggota DPRD juga  harus bekerjasama atau membangun kemitraan baik dengan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk mewujudkan visi misi daerahnya," papar Tjahjo.

Tjahjo berpesan, sebagai anggota DPRD, maka kepentingan masyarakat harus diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan.  "Kepentingan masyarakat harus utama dan paling diutamakan lebih dari kepentingan golongan/kelompok dan kepentingan pribadi," pesan Tjahjo.

Dalam kedudukan DPRD sebagai "Mitra Kepala Daerah", di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dipertegas tentang pola hubungan kemitraan antara DPRD dengan Kepala Daerah yang bersifat "kontrol dan keseimbangan" atau checks and balances,  hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada setiap periode kepemimpinan Kepala Daerah, sehingga terjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Energi kerja kolektif antara DPRD dan Kepala Daerah harus diarahkan secara positif untuk memberikan respon cepat dalam pemecahan persoalan-persoalan kerakyatan di tingkat lokal, membangun kerjasama yang efektif di tingkat regional, serta mendukung suksesnya agenda prioritas nasional," tutup Tjahjo.

Sementara itu, Ketua ADPSI Asep Rahmatullah dalam sambutannya menyampaikan, bahwa DPRD dinilai memiliki peran yang sangat strategis mulai dalam perumusan kebijakan, serta pengawasan terhadap implementasi kebijakan dalam berbagai sektor pembangunan daerah. Selain itu, DPRD harus bisa mempersiapkan diri menghadapi tantangan agar visi Indonesia Emas 2045 bisa terwujud.

"Dipenghujung masa bakri ADPSI periode 2015-2020 saya mengucapkan terimaksih kepada bapak mentri dalam negeri yang selalu respon terhadap rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh asosiasi dalam rangka penguatan tugas dan fungsi DPRD. Hal itu dapat dirasakan dengan terbitnya peraturan pemerintah no 18 dam peraturan pemerintah no 12 tahun 2012 tentang pedoman penyususnan dan tata tertib DPRD, implikasi dari kedua PP ini sudah kita rasakan bersama mudah-mudahan hal yang sudah baik tetap dapat dipertahankan," tuturnya. 

Asep berharap kedepan hal-hal yang belum terakomodir dapat diteruskan oleh pengurus yang baru. "Semoga musyawarah nasional ADPSI ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat hasil yang maksimal, efektif dan efesien pada penyelenggaraan ini yang tentunya membutuhkan keseriusan anggota ADPSI," tutupnya.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD NTT, H. Anwar Pua Gino, SH dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada ketua asosiasi atas kepercayaan bagi provinsi NTT sebagai tuan rumah penyelenggaraan musyawarah nasional asosiasi DPRD Provinsi seluruh Indonesia tahun 2019 ini.

"Saya mengucapkan selamat datang dan menyambut dengan suka cita, atas kehadiran seluruh pimpinan DPRD dan sekwan DPRD Provinsi Seluruh Indonesia yang tergabung dalam asosiasi pimpinan Dprd Seluruh Indonesia. Selamat datang di Provinsi Nusa Tenggara Timur," ucapnya. 

Wakil Gubernur NTT Josef Nai Soi menyampaikan, bahwa Pemerintah dan DPRD menjadi satu keutuhan dalam mengemban tugas negara untuk mensukseskan baik tugas pemerintah umum didaerah maupun tugas-tugas pembangunan. Menurutnya, maju mundurnya suatu daerah, pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kebersamaan dan sinergitas.

Ia melanjutkan, bahwa sinergi antara Gubernur, Bupati, Walikota dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah etika didalam kepemerintahan. Dirinya menilai, bahwa masyarakat akan senang jika pemerintah daerah betul-betul bersinergi untuk mencapai tujuan.

"Nega kita adalah negar kesatuan, di dalam undang-undang republik indonesia dikatakan bahwa negara Republik Indonesia dibagi atas bukan terbagi dari. Maka dari itu kita menganut negara kesatuan bukan nega federal," ujarnya.