bantencom

bantencom

bantencom

Mau Bikin Web?

Hosting Unlimited Indonesia
PENYULUHAN HUKUM POSBAKUMADIN BANTEN, MEKANISME TENTANG PEMBAGIAN WARIS

Diposkan oleh On 19:56:00 with No comments

Serang, bantencom - Hukum waris merupakan aturan yang diberlakukan agar proses pembagian harta warisan berjalan lancar. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, salah satu ahli hukum Indonesia tentang definisi hukum waris adalah peraturan seputar posisi kekayaan seseorang manakala pewaris sudah meninggal dunia, juga diartikan sebagai cara beralihnya harta kepada ahli waris.

Disinilah sangat pentingnya peran Advokat bisa menjadi Penasihat Hukum ketika ada pembagian waris. Advokat sekaligus Penasihat Hukum bisa menjadi penengah ketika adanya perselisihan antara para penerima dan/atau ahli waris dan tentang segala bentuk yang melingkupi tentang waris. 

Sementara itu, dasar hukum waris di Indonesia terdiri dari tiga macam yang didasarkan pada kultur masyarakat, agama, dan ketetapan Pemerintah. 

POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) BANTEN sudah melaksanakan Penyuluhan Hukum di beberapa daerah Kabupaten/Kota seperti di Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, baik secara langsung kepada masyarakat yang bekerjasama dengan Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan/Desa serta dengan terus berupaya memaksimalkan Penyuluhan Hukum dengan Radio yang ada di Banten.

Jum'at, 08 November 2019, untuk yang kedua kalinya POSBAKUMADIN BANTEN telah melaksanakan kembali Penyuluhan Hukum di Kota Serang yang bekerjasama dengan Serang RADIO, dalam program SUHU 898 (Suara Hukum). Dengan Tema Tentang Mekanisme Pembagian Waris.

Dalam acara tersebut, telah hadir dua narasumber diantaranya BASUKI, SH.MM sebagai KORWIL PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN) BANTEN dan Ketua POSBAKUMADIN Kabupaten Serang yaitu SUWADI, SH. Juga dihadiri oleh Tim PERADIN BANTEN yaitu Mochamad Soebroto, S.H, sebagai Sekretaris POSBAKUMADIN KOTA SERANG, Fifit Nofiati, S.H,  sebagai Bendahara POSBAKUMADIN KOTA SERANG dan Dede Kurniawan, S.H. Advokat Soar Siringoringo, SH. dan Advokat Eky sebagai  Anggota POSBAKUMADIN.


KORWIL PERADIN BANTEN menyampaikan bahwa setiap orang yang sudah meninggal dunia, biasanya tidak hanya meninggalkan waris dalam bentuk kekayaan harta benda, akan tetapi dalam realitasnya banyak yang meninggalkan utang, artinya setiap penerima dan/atau ahli waris harus memikirkan juga tentang utang yang telah ditinggalkannya selama hidup tersebut. 

Secara umum, pertama hukum waris adat menganut empat sistem yaitu keturunan, kolektif, mayorat, dan individual. Penetapan sistem tersebut dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan atau pola kehidupan masyarakat setempat.

Kedua, hukum waris Islam yang diterapkan oleh muslim di Indonesia. Hukum tersebut tercantum dalam Pasal 171 s/d Pasal 214 tentang Kompilasi Hukum Islam. Di aturan ini, ada 229 Pasal yang menulis seputar pewarisan harta menurut Islam. Secara substansi, Islam menjelaskan dalam prakteknya sistem waris individual bilateral yaitu berasal dari pihak ibu atau ayah.

Ketiga, hukum waris perdata yang mengacu pada negara barat. Mekanisme ini berlaku untuk semua masyarakat Indonesia. Ketetapannya dicantumkan dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 830 s/d Pasal 1130.

Narasumber berikutnya yaitu SUWADI, S.H, anggota PERADIN BANTEN juga sebagai Ketua POSBAKUMADIN KABUPATEN SERANG, menjelaskan bahwa dalam Hukum Perdata dan praktenya pembagian waris sama rata baik laki-laki maupun perempuan dan seterusnya. Sementara dalam hukum Islam yang dikenal dengan Ilmu Faro'id, antara penerima dan/atau ahli waris laki-laki dan perempuan yang lebih menerima lebih besar adalah laki-laki.

POSBAKUMADIN BANTEN akan konsisten, siap membantu setiap warga yang membutuhkan bantuan salah satunya bila ada persoalan tentang pembagian waris dan tentang masalah-masalah berkaitan dengan hukum, juga memberikan layanan konsultasi gratis sesuai dengan tujuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

KORWIL PERADIN BANTEN berpesan kepada setiap warga masyarakat Banten khususnya, apabila ada pembagian waris laksanakan sesuai dengan prosedur. Bila sudah mendapatkan waris pergunakan oleh penerima dan/atau ahli waris dengan sebaik-baiknya dan dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. 

KORWIL PERADIN BANTEN berharap agar setiap kegiatan penyuluhan hukum di Banten ini bisa banyak memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat.
Posbakum Banten Berikan Penyuluhan Tentang Mekanisme Pembuatan Sertifikat Tanah Kepada Masyarakat

Diposkan oleh On 13:51:00 with 1 comment

Serang, bantencom - Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional. 

Bahwa Peraturan Pelaksanaan teknis diatas telah mengatur tentang tata cara mekanisme untuk hak kepemilikan tanah dari mulai menyiapkan dokumen tanah, proses pendaftaran, biaya, sampai diterbitkannya sertifikat tanah (bukti hak kepemilikan).

POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) BANTEN sudah melaksanakan Penyuluhan Hukum di beberapa daerah Kabupaten/Kota seperti di Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang baik secara langsung kepada masyarakat yang bekerjasama dengan Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan/Desa serta dengan terus berupaya memaksimalkan Penyuluhan Hukum dengan Radio yang ada di Banten.

Jum'at, 25 Oktober 2019, POSBAKUMADIN BANTEN melaksanakan Penyuluhan Hukum di Kota Serang yang bekerjasama dengan SUHU 898 Suara Hukum di Kota Serang dengan Tema Mekanisme Pembuatan Sertifikat Atas Hak Kepemilikan Tanah.

Dalam acara tersebut telah hadir dua narasumber diantaranya BASUKI, SH.MM sebagai KORWIL PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN) BANTEN dan Ketua POSBAKUMADIN Kabupaten Serang yaitu SUWADI, SH.

Dalam acara penyuluhan tersebut, Ketua KORWIL BANTEN menyampaikan  bahwa dalam mengurus proses tentang hak kepemilikan tanah smsampai terbitnya Sertifikat harus mempersiapkan dokumen diantaranya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan Tahunan ( SPPT PBB), Identitas diri berupa KTP, Kartu Keluarga, Fotokopi NPWP, Akta Jual Beli Tanah yang telah ditandatangani dari Notaris atau Kantor Kecamatan, Pernyataan Tanah Tidak Sengketa, Suray Kuasa kalau pembuatannya diwakilkan, Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang di tandatangani. 

KORWIL BANTEN menyampaikan apabila   setiap warga telah membeli tanah dan ingin membuat Sertifikat harus mempersiapkan dokumen-dokumen seperti yang disebutkan diatas.

Selanjutnya SUWADI, SH anggota PERADIN BANTEN sebagai salah satu narasumber dalam acara tersebut menjelaskan untuk mengetahui status tanah warga bisa dilihat di buku Kantor Kurahan/Desa, ada yang disebut dengan Leter C dan ada yang disebut dengan girik. Oleh sebab itu setiap warga masyarakat berhak dan sangat penting untuk mengurus tanahnya sampai diterbitkannya sertifikat.

POSBAKUMADIN BANTEN siap  membantu setiap warga yang tidak paham dalam mengurus penerbitan Sertifikat, dan akan memberikan pelayanan konsultasi gratis sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

POSBAKUMADIN BANTEN akan selalu konsisten dan selau siap untuk membantu warga masyarakat yang betul-betul membutuhkan, KORWIL PERADIN BANTEN berharap agar setiap kegiatan penyuluhan hukum di Banten ini bisa banyak memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat.

Meriahkan Idul Adha, Warga Desa Pelawad Adu Kreasi Dengan Takbir Keliling

Diposkan oleh On 01:00:00 with 1 comment

Serang, bantencom - Meriahkan hari raya Idul Adha 1440 H, seluruh warga Desa Pelawad, Ciruas, Serang Banten, melaksanakan lomba adu kreasi takbir keliling, Sabtu 10 Agustus 2019.

Lomba Takbir Keliling yang diselenggarakan oleh DMI Ranting Pelawad ini merupakan agenda tahunan. Selain Sholat idul adha satu titik. Antusias seluruh warga begitu besar untuk mengikuti acara tersebut.

Takbir keliling warga desa pelawad ini juga sebagai ajang silaturahmi dan adu kreasi antar DKM se Desa Pelawad untuk memperebutkan hadiah total Dua Juta Lima Ratus Rupian, dan selaku juri penilai dari BPD, LPM dan tokoh masyarakat Desa Pelawad.

Selain jumlah peserta, kreatifitas dan yel-yel dari setiap kafilah merupakan salah satu poin untuk memperoleh penilaian dari dewan juri. Oleh karena itu tidak heran jika aksi para peserta mendapat aplaus dan gelak tawa dari para penonton. "aje turu mending kita takbiran" (jangan tidur lebih baik kita takbiran - Red) salah satu yel-yel yang dibawakan oleh peserta.

Ketua DMI Ranting Pelawad Abul Hatim mengatakan bahwa perlombaan Takbir keliling ini merupakan salah satu upaya mempersatukan umat dan mengagungkan Asma Allah khususnya di Desa 

"Alhamdulillah acara ini sudah dua kali diselenggarakan, dan mudah-mudahan bukan hadiah yang jadi keutamaan peserta, tapi ajang silaturahmi dan membesarkan Asma Allah yang menggerakan seluruh DKM untuk mengikuti Takbir Keliling ini" katanya.

Semetara itu, Kepala Desa Pelawad Rifa'i mengapresiasi kegiatan tersebut dan sangat mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Ranting Desa Pelawad.

"saya merasa bahagia dan bangga atas acara ini, terima kasih kepada DMI Ranting Pelawad, jadikan kegiatan ini untuk lebih mempererat tali persaudaraan sesama warga Desa Pelawad. Dan kami selaku pemerintahan Desa Pelawad akan selalu mendukung kegiatan PHBI yang diselenggarakan DMI" Katanya. (Ridwan)
Tolak layani nasabah karena hal sepele

Diposkan oleh On 10:51:00 with 5 comments



 Serang,Bantencom - Bank Ocbc NISP Cabang PT Nikomas Gemilang abaikan tolak bantu nasabahnya dalam menyelesaikan permasalahan data,jum'at (12/7) OCBC Cabang PT Nikomas Gemilang.

seorang nasabah kerja di PT NIKOMAS Gemilang mendatangi bank OCBC NISP Cabang PT Nikomas Gemilang dengan maksud merubah data dikarenakan data di bank dengan di Kartu Keluarga dan Ktp berbeda,akan tetapi dikarenakan tidak membawa salah syarat asli yaitu kartu keluarga yang ditentukan si nasabah ditolak padahal buku tabungan asli dan Kartu tanda kependudukan dibawa yang asli hanya kartu keluarga yang fotokopi.

Nasabah sangat kecewa atas pelayanan yang tidak baik ini,dan segera rencana menarik payroll gajian bulannya yang masuk ke Ocbc nisp pindah ke bank lain yang lebih memperhatikan nasabahnya.(bc2)
Mendagri Buka Musyawarah Nasional ADPSI 2019

Diposkan oleh On 12:06:00 with 3 comments

Labuan Bajo, - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membuka secara resmi Musyawarah Nasional I Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) di Hotel Jayakarta, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (25/06/2019).

Dalam sambutannya, Tjahjo meminta anggota DPRD untuk melaksanakan fungsi DPRD dengan bertanggung jawab demi mewujudkan kemajuan di daerah masing-masing. "Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu dimohon saudara agar melaksanakan fungsi-fungsi DPRD dengan baik dan bertanggungjawab sesuai yang ditetapkan di dalam Undang-Undang. Melaksanakan fungsi-fungsi DPRD tersebut untuk mewujudkan kemajuan di daerah masing-masing," ujarnya. 

Ia juga menyampaikan, sebagai penyambung lidah masyarakat, anggota DPRD khususnya DPRD Provinsi harus peka mendengar aspirasi rakyat dan berani memperjuangkannya dalam rangka mewujudkan visi misi daerah tempat dimana para Anggota DPRD tersebut bernaung.

"Anggota DPRD harus peka memperjuangkan daerahnya sehingga anggota DPRD juga  harus bekerjasama atau membangun kemitraan baik dengan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk mewujudkan visi misi daerahnya," papar Tjahjo.

Tjahjo berpesan, sebagai anggota DPRD, maka kepentingan masyarakat harus diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan.  "Kepentingan masyarakat harus utama dan paling diutamakan lebih dari kepentingan golongan/kelompok dan kepentingan pribadi," pesan Tjahjo.

Dalam kedudukan DPRD sebagai "Mitra Kepala Daerah", di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dipertegas tentang pola hubungan kemitraan antara DPRD dengan Kepala Daerah yang bersifat "kontrol dan keseimbangan" atau checks and balances,  hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada setiap periode kepemimpinan Kepala Daerah, sehingga terjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Energi kerja kolektif antara DPRD dan Kepala Daerah harus diarahkan secara positif untuk memberikan respon cepat dalam pemecahan persoalan-persoalan kerakyatan di tingkat lokal, membangun kerjasama yang efektif di tingkat regional, serta mendukung suksesnya agenda prioritas nasional," tutup Tjahjo.

Sementara itu, Ketua ADPSI Asep Rahmatullah dalam sambutannya menyampaikan, bahwa DPRD dinilai memiliki peran yang sangat strategis mulai dalam perumusan kebijakan, serta pengawasan terhadap implementasi kebijakan dalam berbagai sektor pembangunan daerah. Selain itu, DPRD harus bisa mempersiapkan diri menghadapi tantangan agar visi Indonesia Emas 2045 bisa terwujud.

"Dipenghujung masa bakri ADPSI periode 2015-2020 saya mengucapkan terimaksih kepada bapak mentri dalam negeri yang selalu respon terhadap rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh asosiasi dalam rangka penguatan tugas dan fungsi DPRD. Hal itu dapat dirasakan dengan terbitnya peraturan pemerintah no 18 dam peraturan pemerintah no 12 tahun 2012 tentang pedoman penyususnan dan tata tertib DPRD, implikasi dari kedua PP ini sudah kita rasakan bersama mudah-mudahan hal yang sudah baik tetap dapat dipertahankan," tuturnya. 

Asep berharap kedepan hal-hal yang belum terakomodir dapat diteruskan oleh pengurus yang baru. "Semoga musyawarah nasional ADPSI ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat hasil yang maksimal, efektif dan efesien pada penyelenggaraan ini yang tentunya membutuhkan keseriusan anggota ADPSI," tutupnya.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD NTT, H. Anwar Pua Gino, SH dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada ketua asosiasi atas kepercayaan bagi provinsi NTT sebagai tuan rumah penyelenggaraan musyawarah nasional asosiasi DPRD Provinsi seluruh Indonesia tahun 2019 ini.

"Saya mengucapkan selamat datang dan menyambut dengan suka cita, atas kehadiran seluruh pimpinan DPRD dan sekwan DPRD Provinsi Seluruh Indonesia yang tergabung dalam asosiasi pimpinan Dprd Seluruh Indonesia. Selamat datang di Provinsi Nusa Tenggara Timur," ucapnya. 

Wakil Gubernur NTT Josef Nai Soi menyampaikan, bahwa Pemerintah dan DPRD menjadi satu keutuhan dalam mengemban tugas negara untuk mensukseskan baik tugas pemerintah umum didaerah maupun tugas-tugas pembangunan. Menurutnya, maju mundurnya suatu daerah, pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kebersamaan dan sinergitas.

Ia melanjutkan, bahwa sinergi antara Gubernur, Bupati, Walikota dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah etika didalam kepemerintahan. Dirinya menilai, bahwa masyarakat akan senang jika pemerintah daerah betul-betul bersinergi untuk mencapai tujuan.

"Nega kita adalah negar kesatuan, di dalam undang-undang republik indonesia dikatakan bahwa negara Republik Indonesia dibagi atas bukan terbagi dari. Maka dari itu kita menganut negara kesatuan bukan nega federal," ujarnya.
Cara unik SDN Beberan Lepas Siswa Kelas VI

Diposkan oleh On 00:42:00 with 3 comments

Serang, banyencom - kemarin secara resmi 21 siswa dan siswi kelas enam di kembalikan kepada orang tua masing - masing, setelah enam tahun lamanya mempercayakan anak-anak mereka dalam menimba ilmu di SDN Beberan Kecamatan Taktakan Kota Serang, Kamis(21/6/19).

Hal tersebut di paparkan Kepala SDN Beberan, Ati Rachmawati, S.Pd di sela-sela kegiatan Graduation SDN Beberan Tahun 2018/2019 bertajuk berahlak cerdas dan berprestasi.

"Alhamdulillah hari walaupun penuh haru karna harus berpisah dengan anak-anak yang selama ini audah kami anggap anak sendiri. Namun kami bahagia, akhirnya mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi," papar Ati.

Dirinya menjelaskan, selain menggelar acara graduation, para siswa juga menampilkan kreasi dan seni dari masing-masing kelas mulai kelas satu hingga kelas enam.

Ia melanjutkan, yang menarik dari kegiatan keseluruhan adalah diadakannya bazar jajanan untuk yang pertama kali. Masing-masing kelas mendirikan stand untuk menjual berbagai macam makanan yang nantinya akan di beli bukan dengan uang.melainkan dengan kupon. Kupon tersebut dapat diproleh di stand utama dengan menukarkan sejumlah uang yang di butuhkan.

"kegiatan bazar ini merupakan sumbangsih dari orang tua murid, dimana keuntungan dari penjualan nantinya akan di serahkan kepada sekolah agar dipergunakan untuk membiayai program-program yang tidak bisa dicover dari dana bos," lanjutnya.

Dirinya bersyukur karena dari tahun ketahun, antusias dan suport dari orang tua Siswa sangat luar biasa demi pembangunan dan kemajuan SDN Beberan.(*indri)
Penuh Haru, 78 Siswa SDN 11 Kota Serang di Wisuda

Diposkan oleh On 22:02:00 with 3 comments

Serang, bantencom – Setelah enam tahun lamanya menimba ilmu akhirnya 78 siswa SDN 11 Kota Serang lulus dengan nilai yang memuaskan, dan hari ini menggelar acara perpisahan di halaman SDN 11 Kota Serang.

"Alhamdulillah seluruh siswa kelas enam lulus, namun ada rasa haru yang tak terbendung karena tahun ini banyak siswa kami yang orang tua nya meninggal menjelang kelulusan, bahkan ada yang sudah saya anggap seperti cucu sendiri harus saya lepas di acara perpisahan ini, " ujar Entin Agustine, M.pd Kepala Sekolah SDN 11 Kota Serang saat ditemui di sela-sela kegiatan, Selasa (18/06/2019).

"Setelah lulus tetap menjadi manusia pembelajar bukan terpelajar, mengharapkan anak-anak kami bisa menjadi yang pertama dan terdepan, sehingga visi misi sekolah bisa mewujudkan sekolah yang berkualitas dan agamis dapat terwujud, semoga anak-anak kami yang lus menjadi manusia yang berbakti, beeguna bagi orang tua, bangsa dan agama nya, " ungkap Entin.

Orang tua dari salah seorang siswa kelas enam atas nama Ibrahim Syafiq mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh dewan guru yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada anak-anak didiknya karena di Sekolah bisa mendapat pelajaran, yang tidak bisa orang tua dirumah berikan, semoga amal ibadah para guru di balas oleh allah swt dwngan ganjaran yang setimpal, tambahnya.

Pribowo Ketua Komite SDN 11 Kota Serang mengapresiasi atas terselenggaranya acara perpisahan ini, berkat kegigihan, kesungguhan, para wali murid dan komite untuk memberikan kenang-kenangan bagi anak-anak yang telah berhasil menempuh jenjang pendidikan selama enam tahun disini, katanya.

"Kita semangat untuk memajukan sekolah, sekolah ini sudah meraih segudang prestasi, untuk itu kepada orang tua siswa saya mohon kerjasamanya, terutama tahun ini sekolah SDN 11 Kota Serang akan mengikuti lomba sekolah adiwiyata tingkat Provinsi, bagaimana kita bersama berupaya untuk sekolah ini bisa meraih juara pada lomba tersebut, mari kita dukung baik moril maupun materiil nya, tutupnya. (indri)
Forum Sekwan Provinsi Seluruh Indonesia Gelar Ratas

Diposkan oleh On 08:37:00 with 2 comments

Bandung, bantencom - Rapat kerja terbatas forum sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia dengan tema membangun sinergi dalam rangka persiapan munas ADPSI ke 1 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) digelar di Hotel Arya Duta Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/06/2019). Rapat tersebut akan dilaksanakan hingga 15 Juni 2019 mendatang. 

Ketua forum sekretaris DPRD provinsi seluruh indonesia Drs. EA Deni Hermawan M.SI yang juga sekretaris DPRD Provinsi Banten dalam sambutannya mengatakan, bahwa pelaksanaan rapat terbatas forum ini dimaksudkan dalam rangka penyamaan persepsi dalam penyusunan AD/ ART.

"Seperti yang kita ketahui bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi akan ada pelantikan Dewan periode 2019-2024 hasil pileg 2019 sehingga secara otomatis kepengurusan ADPSI akan demisioner, sehingga untuk mengisi kekosongan waktu itu maka SDPSI atau forum sekretaris DPRD Provinsi seindonesia merumuskan terkait dengan persiapan persiapan untuk kepengurusan ADPSI dan SDPSI," paparnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ir. H. Irfan Suryanegara yang membuka acara forkom mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini sebagai langkah antisipasi dalam persiapan munas ADPSI yang akan dilaksanakan di Provinsi NTT yang akan digelar pada bulan Juni 2019 ini. 

"Kegiatan ini dalam rangka penyamaan persepsi diantara para sekwan se indonesia dalamn pengisinan AD/ART untuk kepengurusan periode yang akan datang. Perlu diketahui bahwa rapat kerja terbatas SDPSI ini dihadiri oleh 18 peserta dari 18 provinsi perwakilan zona," jelasnya (ADV)