Serang, bantencom - Banten memiliki angka tingkat pengangguran terbuka yang tinggi secara nasional, yaitu 7,15 juta orang atau 5,7% dari total angkatan kerja. Hal ini terjadi karena kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia di Banten masih rendah.

Mengatasi hal tersebut, Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Banten berencana membangun Techno Park Edukasi sebagai implementasi program teaching factory yang mengintegrasikan teori dengan praktek dan bahkan langsung diasistensi oleh perusahaan.

"Kami bersama PT Banten Global Edukasi (BGE) membangun Techno Park Edukasi yang lebih mengedepankan praktek berdasarkan teori yang didapat para siswa SMK di sekolahnya masing-masing," ungkap Engkos Kosasih, Kepala Dindik Banten di kantornya di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (4/3/2015).

Teaching factory sendiri adalah konsep pendekatan pembelajaran yang terarah kepada pembekalan peserta didik dan peserta latih untuj mendapatkan keterampilan utama melalui aktivitas sesuai dengan standar industri. Atau dengan kata lain konsep pembelajaran berbasis produksi.

"Ada beberapa SMK yang akan menjadi pilot project program ini. SMKN 2 Pandeglang di bidang pertanian terutama hand tractor, SMKN 2 Kota Serang di bidang perikanan terutama mesin tempel perahu, dan SMKN 1 Cilegon di bidang tooling atau perkakas," papar Engkos.

Sementara itu, Ricky Tampinongkol, Direktur PT BGE mengatakan bahwa pihaknya akan serius menggarap program ini untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

"Sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur, kami sangat serius menangani program Techno Park Edukasi ini untuk mempersiapkan MEA bagi generasi mendatang di Banten," tegasnya.

Serang, bantencom - Pemerintah Provinsi Banten mewacanakan untuk membuat reflikasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan anggaran yang disiapkan dari APBD untuk mengantisipaai bantuan yang bersumber dari APBN tersebut distop.

"Kita harus mengantisipasi dengan mulai berpikir untuk membuat reflikasi BOS kedepan. Karena khawatir nanti dari APBN ini dihentikan seperti halnya PNPM Mandiri," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Kurdi Matin saat membuka pelatihan pengelolaan BOS di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang, Senin (02/02).

Kurdi mengatakan, reflikasi BOS yang bersumber dari APBD tersebut memungkinkan saja terjadi, mengingat beban APBN yang kemungkinan semakin berat seiring dengan jumlah penerima BOS yang semakin meningkat.Seperti halnya dengan program PNPM karena beban APBN berat maka memungkinkan daerah harus membvuat reflikasinya.

"Kita (Pemprov) harus mempersiapkan dari sekarang dengan menghitung kemampuan APBD Banten untuk kedepannya," kata Kurdi Matin.

Ia menekankan pentingnya manajemen pengelolaan BOS yang baik sehingga penyalurannya tepat sasaran dan berjalan sesuai dengan Permendikbud No 161 Tahun 2014.

"Dana bos hanya transit saja di provinsi. Tahun ini BOS untuk Banten jumlahnya sekitar Rp 1,3 trilun yang akan didistribusikan untuk delapan kabupaten/kota," jelas Kurdi Matin.

Kurdi meminta Dinas Pendidikan melalui tim manajemen BOS provinsi untuk mengkaji dan menghitung berapa kebutuhan besaran BOS di Banten, agar pada Tahun anggaran 2016 teralokasikan anggaran BOS daerah dari Pemprov Banten sebagai bentuk perhatian dan keseriusan dalam pembangunan bidang pendidikan.

"Pemprov Banten berkomitmen untuk anggaran pendidikan 20 persen dari APBD Banten saat ini sekitar Rp7,6 triliun. Ini sebagai bentuk komitmen Pemprov Banten dalam meningkatkan pembangunan bidang pendidikan," kata Kurdi Matin.

Kepada para pengelola BOS, sekda berpesan agar dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh kementrian pendidikan. "Saya harapkan seluruh element yang terlibat dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Engkos Kosasih Samanhudi mengatakan, pencairan BOS 2015 di Banten untuk triwulan pertama sudah dilaksanakan di sejumlah daerah yang sudah mengikuti pelatihan manajemen BOS Tahun 2015.

"Jadi setelah pelatihan  yang diikuti para kepala sekolah dan unsur terkait dalam pengelolaan BOS ini, kita bisa menyamakan persepsi tentang peran dan tanggung jawab serta tugas dan fungsi tim BOS pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, setelah itu langsung bisa dicairkan, " kata Engkos.

Alokasi Anggaran Dana BOS Provinsi Banten tahun anggaran 2015 sejumlah Rp 1.382.280.600.000 dengan rincian sebagai berikut:

1.Kabupaten Lebak                  Rp.174.458.000.000

2.Kabupaten Pandeglang          Rp.167.621.400.000

3.Kabupaten Serang                Rp.189.022.600.000

4.Kabupaten Tangerang           Rp.350.581.800.000

5.Kota Cilegon                        
Rp.  51.784.200.000

6.KotaTangerang
Rp.89.670.200.000

7.Kota Serang                         Rp.207.527.200.000

8.Kota Tangsel                        Rp.151.615.000.000

Serang, bantencom - Terkait merebaknya isyu bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Rano Karno terkena isyu santet dan guna-guna, dibantah langsung olehnya.

"Dokter saja sudah mengetahui kalau saya kena virus, gini hari masih mikir  begitu (santet), dolar dah Rp 13 ribu," kata Plt Gubernur Banten, Rano Karno, di Kota Serang, Selasa (03/3).

Rano pun tertawa geli menanggapi isyu yang menyatakan dirinya terkena santet atau guna-guna menjelang diirnya dilantik menjadi gubenur Banten definitif menggantikan Ratu Atut Chosiyah.

"Alhamdulillah sudah mulai kembali pulih, sudah 90 persen, kalo sekarang dilihat jauh–jauh lebih berkurang, dan saya sudah merasakan jauh lebih vit," terangnya.

Rano sendiri hingga kini masih menjalani pengobatan terkait penyakit Bell's Palsy yang telah menimpa nya sekitar tiga minggu belakangan ini.

"Setiap hari masih harus melakukan terapi di Jakarta, aktivitas saya ga berenti terus jalan bekerja lah kita, cuma hanya membagi waktu," tegasnya.

Perlu diketahui, Rano Karno terkena virus Bell's Palsy merupakan penyakit saraf yang mengenai saraf wajah, menyebabkan kelumpuhan otot-otot salah satu sisi wajah, sehingga wajah menjadi asimetris, karena salah satu sisi wajah tampak melorot atau mencong.

Selain itu, hanya salah satu sisi wajah penderita yang dapat tersenyum. Selain itu, hanya satu mata yang dapat menutup dengan sempurna. 

Serang, bantencom - Pelaskana Tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno meresmikan penggunaan gedung kantor instansi Pemerintah Provinsi Banten, peresmian secara simbolis dilakuklan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Kelurahan Banjar Asri, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Rabu (03/03/2015).

Selain Gedung KPU, Plt Gubernur juga meresmikan Kantor Dinas Sosial Dinsos) Provinsi Banten di KP3B Curug, Kota Serang, Gedung Serba Guna (GSG) Bandiklat Provinsi Banten, di Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, dan Gedung Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Banten di Kemang, Kelurahan Penancangan Kota Serang.

"Dengan diresmikannya gedung KPU Provinsi, Gedung Dekranasda Banten, Gedung Dinsos Banten dan GSG Badiklat ini diharapkan keberadaanya mampu lebih besar berkontibusi dalam rangka mewujdukan rakyat banten sejahtera berlandaskan iman dan taqwa melalui kegioatan revitalisasi pelayanan publik dan peningkatan peran aktif untuk menggalang semangat kebersamaan, solidaritas dan kemitraan seluruh komponen pembangunan," jelasnya.

Menurut Plt Gubernur, Mulai tahun 2004 hingga tahun 2014, pemprov telah membangun suatu Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) yang didalamnya telah terbangun sebanyak 22 gedung instansi pemerintahan termasuk gedung SKPD terpadu, sementara di luar KP3B, dari tahun 2008 hingga 2014 telah dibangun beberapa gedung yang representatif, mulai dari gedung Kwarda Pramuka, Gedung PMI, PWNU dan lainnya. "Pada tahun 2015 ini akan diselesaikan pembangunan padepokan silat provinsi, gedung BPBD, DBMTR dan penunjang gedung SKPD terpadu," terangnya.

"Memang yang namanya pembangunan kan untuk menunjang fungsi kegiatan," tambahnya saat melakukan peninjauan ruangan gedung tersebut.

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (SDAP) Provinsi Banten Husni Hasan dalam sambutannya mengatakan, pembangunan Gedung KPU Provinsi Banten ini telah dikerjakan sejak 2013, dan baru rampung pada 2014 lalu. "Sebelumnya kantor KPU Banten sangat tidak representatif. Sekarang dengan dibangunnya gedung ini mudah-mudahan bisa menjadi nafas segar untuk KPU bisa bekerja lebih maksimal," terang Husni.

Dalam pembangunan gedung pemerintahan, jelas Husni, Pemprov Banten sudah mengupayakan sejak tahun 2003. "Sejak usia Provinsi Banten menginjak tiga tahun, Pemda sudah melakukan penataan lahan seluas 65 hektar untuk gedung-gedung pemerintahan. Saat itu baru lima gedung yang kami bangun meliputi inspektorat, MUI Banten, DPRD Banten dan dua gedung yang lainnya," terang Husni.

Selanjutnya, Gedung KPU Provinsi Banten ini, terang Husni, akan menjadi tanggung jawab penyedia, selama enam bulan ke depan jika terjadi kerusakan bangunan gedung. ""Enam bulan ke depan gedung ini masih dalam tanggung jawab penyedia," terangnya.

Gedung ini dibangun melalui dua tahap yakni anggaran 2013 dan 2014, dengan total anggaran sebesar Rp9,8 miliar, dibangun diatas lahan seluas 3.350 m2 yang terdiri dari bangunan utama dua lantai dengan luas total bangunan 1.298 m2. Adapun lantai satu seluas 646 m2 dan lantai dua seluas 652 m2," sambungnya.

Selain, gedung KPU Banten, hari ini juga diresmikan satu unit gedung di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten, gedung Dinas Sosial Provinsi Banten, dan gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah Banten.

Dijelaskan Husni, untuk pembangunan gedung dekranasda Provinsi Banten yang berlokasi di Kampung Kemang, Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Gedung ini dibanguan satu lantai di atas lahan seluas 2.110 m2 dengan luas total bangunan 1.035 m2.

"Gedung Dekranasda ini dibangun selama dua tahun, pada tahun anggaran 2013 dan 2014 dengan total anggaran pembangunan Rp8,6 miliar,"katanya.

Husni mengatakan, kemudian untuk gedung Dinas Sosial Provinsi Banten berlokasi di KP3B, Desa Sukajaya, Kecamatan Curug Kota Serang ini dibangun di atas lahan seluas 4.200 m2 yang terdiri dari bangunan utama dua lantai, dengan luas total bangunan 1.044 m2.

"Gedung ini dibangun selama tiga tahap yakni tahun 2012, 2013, dan 2014. Dengan total anggaran pembangunan Rp10,7 miliar," katanya.

Husni menambahkan, sedangkan pembangunan gedung aula Bandiklat Banten yang berlokasi di Kawasan Bandiklat Banten, di Desa Karang Tanjung, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang dibangun dua lantai, dengan luas total bangunan 2.620 m2.

"Gedung ini dibangun melalui tiga tahap yang dimulai tahun 2012, 2013, dan 2014. Dengan total anggaran Rp18,2 miliar," katanya.

Serang, bantencom - Rano Karno yang sebentar lagi akan menjadi Gubernur definitif di Provinsi Banten menggantikan Ratu Atut Chosiyah yang tersandung kasus suap Pilkada Kabupaten Lebak, tak menyurutkan Partai Golkar untuk tetap mengajukan nama Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Banten.

"Kalau itu (cawagub) kan golkar yang punya hak walupun itu pengusulan harus bersama dengan partai pengusung. Golkar minta untuk dipahami untuk mengusulkan wagub," kata ketua DPD Golkar Banten, Ratu Tatu Chasanah, di Kota Serang, Selasa (03/3).

Meski begitu, Ratu Tatu, yang juga wakil Bupati Serang ini menyatakan belum mengantongi nama siapa Cawagub yang akan mendampingi Rano hingga akhir tahun 2017 mendatang.

Meski begitu, dirinya tak menutup kemungkinan akan mendorong Cawagub dari luar partai berlambang pohon beringin ini.

"kita (partai golkar) akan duduk bersama dengan partai pengusung untuk melihat figur yang ada. Tidak menutup kemungkinan dari luar kader, pada intinya golkar partai terbuka, selain kader kalau punya kapasitas tidak tutup kemungkinan," terangnya.

Walaupun memang Golkar berhak mengajukan nama Cawagub bagi Rano, karena sebagai partai pengusung. Namun hal tersebut harus dilihat etika politik dan tingkat kepercayaan masyarakat Banten akan kasus Ratu Atut yang merupakan pentolan Partai Golkar.

"standar etika politisi di indonesia seringkali abai rekam jejak masa lalu," kata penggiat anti korupsi Banten, Dahnil Anzhar, saat dihubungi melalui Blackberry Masanger nya, Selasa (03/3).

Menurut ketua Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhamadiyah ini mengatakan bahwa Rano harus melihat track record dari setiap cawagub. Agar yang menjadi pendamping Rano hingga di akhir tahun 2017 merupaka orang yang bersih dan kuat.

"Salah satu yang menentukan Cawagub adalah persetujuan Gubernur defenitif. Jadi Gubernur tegas menolak mereka yang punya rekam jejak buruk sebagai calon wagub," tegasnya.

Sementar itu nama yang akan mendampingi Rano hingga tahun 2017 mulai mencuat keluar ke masyarakat seperti anak Ratu Atut, Andhika Hazrumi, menantu Atut, Ade Rossi Chairunnisa, bahkan mantan wakil gubernur Masduki, Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman, serta beberapa dari kalangan birokrat seperti Asmudji, wahidudin Halim.