bantencom

bantencom

Mau Bikin Web?

Hosting Unlimited Indonesia
Diklat Paralegal Psbakumadin Dilakukan Secara Virtual

Diposkan oleh On 1/06/2021 11:55:00 AM with No comments

Serang, bantencom --- Diklat paralegal Posbakumadin dari Peradin bekerjasama dengan Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI, diadakan secara video conference se Indonesia, Rabu (06/01/2020).

Pelaksana acara,  dari Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin) dan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pemateri disampaikan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI (Prof. Dr. Beny Riyanto S.H, M.Hum, CN) , Kasubdit Luhkum Kementerian Hukum dan HAM RI (Masan Nurpian S.H, M.H), dan Ketua Umum Peradin (Advokat Ropaun Rambe).

Kepada awak media, selaku Ketua Pelaksana Acara wilayah Kota Serang Provinsi Banten Advokat Suwadi S.H, M.H , menyampaikan bahwa pelaksanaan Diklat Paralegal ini akan dilaksanakan selama 3 hari, dari tanggal 6-8 Januari 2021.

"Tujuan dari acara Diklat Paralegal ini, yakni memberikan pengetahuan dan  keterampilan kepada masyarakat tentang keadilan sosial, akses keadilan, acara pemenuhan hukum, dan cara pemenuhan hak  bantuan hukum," jelas Suwadi.

Ditempat terpisah, Sekjend DPP Peradin Advokat Basuki, S.H, M.M, menuturkan, alhamdulilah hari ini Rabu tanggal 06 Januari 2021, kami DPP Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin) dan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Peradin  bekerjasama dengan  Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melakukan Diklat Paralegal yang di hadiri oleh 100 Cabang Posbakumadin di seluruh  Indonesia dengan jumlah Paralegal 5070 orang yang siap melayani para pencari keadilan.

"Saya secara pribadi sangat bangga atas atusiasnya para peserta, hal ini pertanda baik untuk dunia hukum kita kedepan, terkhusus bagi warga yang termarjinal akan mendapat pelayanan hukum yang lebih baik," ucap Basuki.
GEGER SANKSI DENDA GARA-GARA TIDAK PAKAI MASKER / TIDAK MENERAPKAN SOCIAL DISTANCING

Diposkan oleh On 12/17/2020 11:42:00 AM with No comments

Serang, bantencom - Terkait sanksi pidana atau denda, paling tidak ada 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan tentang jenis sanksi yang dapat dimuat dalam Perda, yaitu UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUPPP) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) sebagaimana yang dikutipkan di bawah ini : 

1. Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUPPP) menyebutkan: "Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yg diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya".

2. Pasai 143 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) menyebutkan: (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan.

Di samping itu, juga dijelaskan dalam PP 28 Tahun 2008, Pasal 2 ayat (1) Sanksi administrasi berupa denda dikenakan hanya terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang.

Nah, berdasarkan ketentuan tsb diatas Peraturan Walikota /Peraturan Bupati/ Peraturan Gubernur tidak dapat mengatur sanksi pidana atau denda kecuali Peraturan a quo dijadikan Peraturan Daerah (PERDA). Hal ini sesuai dgn Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU;

Apabila Pemerintah tetap memberikan sanksi denda kepada masyarakat hanya karena tdk memakai masker atau tidak menerapkan social distancing, maka si pembuat aturan bertindak diluar batas wewenangnya abuse of power atau kelewatan jereh wong Ciruas ne mah... uwis ekonomi lagi sulit, gelati picis gati, akeh PHK alias Pengangguran gara-gara wabah corona, ditambah yg tdk pakai masker kena sanksi denda. 

Siapa lagi yg peduli dengan tubuh kita, keluarga dan anak-anak kita kalau bukan kita sendiri. 

#PAKAIMASKER
#MASKERYESDENDANO
Surat Terbuka Forum Silaturahim Ummat Islam Ciruas Terkait Kasus IBHRS

Diposkan oleh On 12/15/2020 10:13:00 PM with 1 comment



Serang, bantencom - Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Silaturahim Ummat Islam Ciruas, Serang Banten membuat surat terbuka dan menyatakan sikap dan aspirasi terkait kasus yang menimpa Imam Besar Umat Islam Habib Rizik Sihab (IBHRS) dan tervunuhnya enam anggota Front Pembela Islam (FPI) beberapa waktu lalu.


Pernyataan aspirasi dilakukan di salahsatu kafe di Taman Ciruas Permai Selasa, 15 Desember 2020. Ada tiga tuntutan yang dibuat oleh Forum Silaturahim Umat Islam Ciruas

1. Meminta kepada kepolisian republik indonesia unttuk menangguhkan penahanan  Imam Besar Habib Rizik Sihab dikarenakan beliau kooperatif, Disiplin, dan cinta NKRI serta seorang ulama yang tidak mungkin melarikan diri.

2. Meminta kepada kepolisian negara Republik Indonesia (petugas hukum terkait) untuk mengusit tuntas penembakan 6 orang laskar FPI serta membukanya kepada publik secara terang benerang demi menjamin rasa keadilan seluruh rakyat Indonesia.

3. Meminta kepada kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menegakan hukum yang seadil-adilnya trrhadap siapapun tanpa memandang pribadi, golongan/partai, status maupun jabatan seseorang dengan mengedepankan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kordinator acara, Guntur mengatakan acara ini terlaksana karena adanya rasa empati yang sama selaku umat islam, dan tanpa ada paksaan. Guntur juga mengatakan bahwa rasa empati nya terhadap 6 korban anggota FPI.

" Acara ini terselenggara atas perasaan yang sama selaku umat islam terhadap kasus yang menimpa IBHRS" kata nya

Lebih lanjut Guntur mengatakan bahwa kasus terbunuhnya 6 anggota FPI beberapa waktu lalu agar diusut secara tuntas dan secara terbuka.

"Kami juga meminta kepada pihak kepolisian agar kasus terbunuhnya 6 anggota FPI diusut secara tuntas dan terbuka" Katanya menutup pembicaraan

Sementara itu, Ade Halwani dalam sambutannya mengatakan bahwakasus yang menimpa Imam Besar Habib menyakiti sebagian besar umat islam.

"Acara ini terselenggara atas rasa cinta kami terhadap Ulama khususnya Imam Besar Habib Rizik Sihab, yang saat ini sedang ditahan di Mapolda Metro Jaya kasus ini menyakiti sebagian Ummat Islam khususnya Ummat Islam Ciruas" katanya

Hadir dalam pertemuan yerswbut Kapolsek Ciruas Kompol Sukirno dalam sambutannya mengatakan dan berjanji akan menyampaikan aspirasi ini ke Polda Banten.

Kapolsek juga menjelaskan bahwa proses hukum HRS, hingga kini sedang memasuki tahap praperadilan yang diajukan oleh kuasa hukumnya. Sementara kasus tewasnya 6 orang anggota FPI sedang ditangani juga oleh Komnas HAM RI

"Negara kita adalah negara hukum dan kita swpakat dengan itu, proses hukum HRS, hingga kini sedang memasuki tahap praperadilan yang diajukan oleh kuasa hukumnya. Sementara kasus tewasnya 6 orang anggota FPI sedang ditangani juga oleh Komnas HAM RI" kata nya.

Acara pernyataan sikap dan penyerahan surat terbuka ini berlangsung kondusif dan para peserta yang hadir berangsur meninggalkan tempat secara tertib dan teratur. (Ridwan)
Sekretariat dan DPRD Banten Raih Penghargaan Dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik 2020

Diposkan oleh On 12/10/2020 06:45:00 PM with No comments


SERANG, bantencom - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten meraih penghargaan sebagai nominasi "Kontribusi Aktif" dalam pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020. Selain itu, Sekretariat DPRD Banten juga mendapatkan penghargaan sebagai badan publik cukup informatif.

Kegiatan penganugerahan keterbukaan informasi badan publik tahun 2020 tersebut dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten pada Kamis, 10 Desember 2020 di Gedung Negara Provinsi Banten.

Dari penghargaan tersebut, DPRD Banten dinilai sangat aktif dalam pelaksanaan monev keterbukaan informasi publik tahun 2020 dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan DPRD Banten.  Sementara Sekretariat DPRD Banten menjadi cukup informatif dari sebelumnya tidak pernah masuk dalam nominasi penganugerahan keterbukaan informasi badan publik tahunan. 

Sekretariat DPRD Banten E. A. Deni Hermawan, M.Si mengaku senang atas prestasi yang telah diraih tersebut. Kendati demikian menurutnya penghargaan tersebut merupakan prestasi sebagai suplemen untuk bekerja lebih baik lagi.

"Penghargaan dari Komisi Informasi untuk DPRD Banten sebagai nominasi Kontribusi Aktif dan Sekretariat DPRD Banten sebagai lembaga yang cukup informatif, tentu ini kita syukuri sebagai hasil dari kinerja untuk berbuat lebih baik lagi," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Sub bagian (Kasubag) Informasi, Publikasi, dan Dokumentasi Sekretariat DPRD Banten H. Ibud Sihabudin menambahkan, bahwa pihaknya sangat bersyukur atas penghargaan yang di dapat. Kendati demikian dirinya tidak berpuas diri, bahkan menurutnya penghargaan tersebut sebagai cambuk semangat untuk terus berbuat lebih baik lagi.

"Tahun ini DPRD Banten meraih penghargaan sebagai nominasi Kontribusi Aktif dalam pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020 dan Sektariat DPRD sebagai badan publik yang Cukup Informatif. Insyaallah kita targetkan tahun depan menjadi lembaga Informatif pertama di Banten," tuturnya. 

Ia mengakui, penghargaan tersebut diraih atas kinerja pimpinan sekretariat DPRD Banten dan DPRD Banten yang ikut mensuport upaya-upaya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di DPRD Banten. Ia berharap kedepan DPRD Banten dan Sekretariat DPRD Banten dapat memberikan pelayanan terbaik serta informasi publik dengan baik kepada masyarakat Banten.

"Kedepan kita akan terus berupaya mewujudkan badan publik yang informatif, berbagai trobosan dan inovasi akan kita lakukan di era digitalisasi seperti sekarang ini," pungkasnya. (Bid.infopub)
Sekretariat dan DPRD Banten Raih Penghargaan Dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik 2020

Diposkan oleh On 12/10/2020 05:55:00 PM with No comments


SERANG, - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten meraih penghargaan sebagai nominasi "Kontribusi Aktif" dalam pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020. Selain itu, Sekretariat DPRD Banten juga mendapatkan penghargaan sebagai badan publik cukup informatif.

Kegiatan penganugerahan keterbukaan informasi badan publik tahun 2020 tersebut dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten pada Kamis, 10 Desember 2020 di Gedung Negara Provinsi Banten.

Dari penghargaan tersebut, DPRD Banten dinilai sangat aktif dalam pelaksanaan monev keterbukaan informasi publik tahun 2020 dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan DPRD Banten.  Sementara Sekretariat DPRD Banten menjadi cukup informatif dari sebelumnya tidak pernah masuk dalam nominasi penganugerahan keterbukaan informasi badan publik tahunan. 

Sekretariat DPRD Banten E. A. Deni Hermawan, M.Si mengaku senang atas prestasi yang telah diraih tersebut. Kendati demikian menurutnya penghargaan tersebut merupakan prestasi sebagai suplemen untuk bekerja lebih baik lagi.

"Penghargaan dari Komisi Informasi untuk DPRD Banten sebagai nominasi Kontribusi Aktif dan Sekretariat DPRD Banten sebagai lembaga yang cukup informatif, tentu ini kita syukuri sebagai hasil dari kinerja untuk berbuat lebih baik lagi," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Sub bagian (Kasubag) Informasi, Publikasi, dan Dokumentasi Sekretariat DPRD Banten H. Ibud Sihabudin menambahkan, bahwa pihaknya sangat bersyukur atas penghargaan yang di dapat. Kendati demikian dirinya tidak berpuas diri, bahkan menurutnya penghargaan tersebut sebagai cambuk semangat untuk terus berbuat lebih baik lagi.

"Tahun ini DPRD Banten meraih penghargaan sebagai nominasi Kontribusi Aktif dalam pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020 dan Sektariat DPRD sebagai badan publik yang Cukup Informatif. Insyaallah kita targetkan tahun depan menjadi lembaga Informatif pertama di Banten," tuturnya. 

Ia mengakui, penghargaan tersebut diraih atas kinerja pimpinan sekretariat DPRD Banten dan DPRD Banten yang ikut mensuport upaya-upaya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di DPRD Banten. Ia berharap kedepan DPRD Banten dan Sekretariat DPRD Banten dapat memberikan pelayanan terbaik serta informasi publik dengan baik kepada masyarakat Banten.

"Kedepan kita akan terus berupaya mewujudkan badan publik yang informatif, berbagai trobosan dan inovasi akan kita lakukan di era digitalisasi seperti sekarang ini," pungkasnya. (Edi)
Pelantikan dan Penandatangann Pakta Integritas KPPS Desa Pelawad

Diposkan oleh On 11/24/2020 09:08:00 PM with No comments

Serang, bantencom - Pilkada Serentak Tahun 2020 yang akan ikuti sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi (Gubernur), 37 Kota (Walikota) dan 224 Kabupaten (Bupati), kurang dari satu bulan. Berbagai persiapan dan tahapan telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPU,  tepat 09 Desember 2020 seluruh warga Kabupaten Serang yang telah mempunyai hak pilih akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih.

Terkait dengan hal itu dan sesuai tahapan Pilkada Serentak, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pelawad melantik dan mengambil sumpah Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pilbup Serang tahun 2020 yang di laksanakan di aula Kantor Desa Pelawad Selasa (24/11).

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah serta janji ketua Kpps ini dihadiri oleh Kepala Desa Dero, PPS dan sekretariatan PPS Desa Pelawad Perwakilan Panwas Desa Pelawad, Kerohanian Desa Pelawad, dan peserta KPPS yang akan di lantik.

Asep Saefullah selaku Ketua PPS Desa Pelawad setelah melantik dan mengambil sumpah KPPS menyampaikan pidato Ketua KPU Kabupaten Serang yang intinya sebagai penyelenggara pemilu KPPS harus menjaga netralitas dan profesionalisme dalam bekerja. 

Asep juga berpesan kepada ketua Kpps diharapkan netral dalam bertugas, dan bisa bersinergi dengan anggota kpps yang lain, segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh kpps akan diselesaikan secara hukum perundang-undangan yang berlaku, jaga marwah kpps dengan menjadi pejuang demokrasi yang profesional.

KPPS harus siap bekerja awal hingga akhir jangan sampai meninggalkan tugas di TPS, menjalankan pelaksanaan pemungutan hingga penghitungan suara dengan benar dan harus memahami administrasi data pemilih. 

Sementara itu, panwas desa pelawad Dipdip berharap anggota kpps dapat menjalankan tugas dengan baik, seperti yang diketahui bahwa kpps merupakan perpanjangan tangan dari KPU, sementara panwas merupakan perpanjangqn tangan dari Bawaslu yang merupakan pengawasan terhadap pemilu yang adil.


Diduga Palsukan NPL, Nasabah Minta BPK Audit Bank Banten

Diposkan oleh On 11/20/2020 02:33:00 PM with No comments

Bantencom-Serang.
Nasabah Bank Banten atas nama Ojat warga Kabupaten Lebak Banten meminta Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten untuk melakukan audit investigasi terhadap keuangan Bank Banten yang diduga telah memalsukan data NPL.  

Dalam surat yang dilayangkan pada 20 November 2020, Ojat sebagai warga negara dan nasabah Bank Banten mengganggap bahwa pemalsuan data NPL merupakan bukti bahwa Bank Banten telah melakukanpenipuan terhadap nasabah dan masyaratat.

"Dengan pemalsuan data NPL Bank Banten bisa dikatagorikan sebagai tindak penipuan terhadap masyarakat, terutama nasabah. Bank Banten pingin dianggap sebagai bank yang sehat, padahal tidak", ujar Ojat ketika dihubungi by phone.

Dengan memalsukan data ini masyarakat ataupun nasabah tidak bisa melihat kondiai riil dari Bank Banten saat ini, apakah dalam kondisi sehat atau tidak.

" Management Bank Banten berharap masyarakat atau nasabah menilai bahwa saat ini kondisi keuangan Bank dalam keadaan sehat, padahal ini tidak benar", lanjutnya kepada Bantencom.

Dalam suratnya, sesuai dengan pasal 8 dan pasal 14 UU Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Sebagai nasabah dan masyarakat Ojat memiliki hak meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit investigasi.

Selain meminta audit Investigasi, Ojat juga menyampaikan bahwa dirinya telah melaporkan tindakan pemalsuan ini ke Bareskrim Mabes Polri. (Edi)




Mahasiswa Banten Tolak Rencana Pembangunan PLTU Jawa 9 dan 10

Diposkan oleh On 11/20/2020 02:32:00 AM with No comments

Serang, bantencom - Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah salah satu sumber energi yang dibutuhkan, posisinya sangat penting mengingat begitu banyaknya kehidupan manusia yang tergantung pada energi ini. Namun dampak yang ditimbulkan juga tidak sedikit, terutama dampak negatif yang dihasilkan dari emus gas rumah kaca terhadap lingkungan. Belum lagi dampak dari batubara sebagai bahan baku pengoperasian pembangkit listrik yang bisa menghasilkan limbah dan kerusakan lingkungan. Atas dasar itulah banyak negara yang telah merencanakan exit dari batubara 2050.   

Pada tahun 2019 lalu, Mantan Menteri ESDM, Ignatius Jonan, pernah memberikan pernyataan bahwa pemerintah berencana membatasi pembangunan PLTU, dan menggantinya dengan Pembangkit berbasis gas maupun Energi Baru Terbarukan (EBT). 

Sejalan dengan Pak Jonan, Menteri BUMN Erick Tohir baru-baru ini melayangkan surat ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Surat Menteri BUMN tersebut mengenai kinerja PT PLN (Persero). Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Menteri BUMN menginginkan agar PLN dapat memanfaatkan kapasitas yang sudah ada ketimbang membuat pembangkit baru.

Namun, kedua pernyataan tersebut seperti anomali, dan tampak tidak berlaku mengingat banyaknya rencana pembangunan PLTU Baru baru, salah satunya adalah PLTU Jawa 9 dan 10  di Cilegon, Banten. 

Tentu saja pembangunan unit 9 dan 10 ini bagian dari rencana pembangunan dan percepatan ekonomi dari pemerintahan Jokowi periode ini. Fungsinya sebagai cadangan listrik bagi industri-industri besar yang akan dibangun di Banten dan sekitarnya. 

Padahal, tanpa pembangunan PLTU Jawa 9 dan 10, Banten sudah dalam keadaan darutan limbah industri. Keadaan ini akan semakin parah apabila rencana pembangunan tersebut tetap dijalankan. Lagi-lagi, masyarakatlah yang akan terdampak.  Sementara itu, hasil pembakaran batu bara diindikasikan kuat menimbulkan gejala berupa polusi udara yang menyebabkan gejala penyakit kanker paru paru, stroke, penyakit jantung, dan penyakit pernapasan. Ini akan menjadi beban yang berkali lipat yang mesti ditanggung oleh masyarakat Banten. 

Yang lebih menghawatirkan, dampak buruk pembangunan PLTU yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Di darat, rusaknya lahan-lahan perkebunan. Di laut, pencemaran laut akibat pembuangan limbah batubara, pendangkalan muara, dan menyempitnya wilayah tangkap ikan. Di udara, pencemaran yg mengakibatkan masyarakat terkena ispa.

Dengan begitu banyaknya dampak buruk, apakah pembangunan masih tetap perlu dilanjutkan 
Cuma 14 Jam Setelah Laporan Pedagang Furnitur Temukan Mobil Yang Hilang

Diposkan oleh On 11/18/2020 01:13:00 PM with No comments


Bantencom-SERANG  
Su Anah, 38, warga Kampung Sindangmandi, Desa Panyireupan, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang meluapkan kegembiraannya saat mengetahui mobil losbak Suzuki Carry A 8810 AJ yang dilaporkan hilang pada Selasa (17/11/2020) kemarin, berhasil ditemukan.


Wanita pedagang furniture ini menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus rasa kagumnya kepada personil kepolisian, khususnya Tim Reserse Mobile (Resmob) Satreskrim Polres Serang yang mampu mengembalikan kendaraannya dalam waktu 14 jam setelah melakukan pelaporan.


"Saya lapor ke polsek sekitar pukul 05.00, dan sekitar pukul 19.00, saya diberitahu oleh petugas yang mengaku dari Polres Serang bahwa mobil yang saya laporkan hilang sudah ditemukan. Saya pribadi kagum dengan kecepatan petugas dalam menindaklanjuti laporan masyarakat," ungkap Su Anah ditemui usai Kapolda Banten Irjen Pol Fiandar menggelar ekspose hasil Operasi Jaran 5-16 Nopember serta pengungkapan kasus curanmor Oktober-Nopember di Mapolda Banten, Rabu (18/11/2020).


Menurut Su Anah, kendaraan losbak yang biasa digunakan untuk mengangkut furniture ini diketahui hilang dari halaman rumahnya sekitar pukul 03.00. Setelah mencari dan tidak berhasil menemukan, korban ditemani suami sekitar pukul 05.00, langsung melapor ke Mapolsek Baros.


"Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada personil Polres Serang. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT dalam melayani masyarakat. Jaya Selalu Polri," terangnya.


Ditempat yang sama, Kepala Satuan Reskrim Polres Serang, AKP Arief N Yusuf menambahkan usai mendapatkan informasi adanya laporan kehilangan mobil, pihaknya langsung mengerahkan personil Resmob untuk membantu melakukan pencarian. Hanya dalam waktu beberapa jam, Tim Resmob berhasil menemukan kendaraan korban di daerah Cisoka, Kabupaten Tangerang.


"Sebelum kendaraan kita amankan, Tim Resmob sempat melakukan pengintaian untuk menangkap pelaku. Namun sepertinya pelaku sengaja meninggalkan kendaraan. Karena pelaku tidak juga muncul, kendaraan segera kita amankan dan selanjutnya kita informasikan kepada pemiliknya," terang Arief.


Dikatakan Kasatreskrim, dalam Operasi Jaran Kalamaya yang digelar 5 hingga 16 Nopember 2020, Satreskrim Polres Serang  berhasil mengungkap dan mengamankan 5 pelaku curanmor dengan barang bukti 15 unit motor serta 1 unit mobil. Kelima tersangka dan barang bukti masih diamankan untuk proses penyidikan.


"Bagi masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan, bisa memeriksa kendaraan di Mapolres Serang. Jika ada kecocokan silahkan beritahu anggota kami dengan menunjukan dokumen kepemilikan. Dalam kesempatan ini, kami juga imbau agar masyarakat parkir kendaraan ditempat yang disediakan dan selalu gunakan kunci ganda," tandasnya. (Edi)
612  Kendaraan Hasil Curian Diamankan Jajaran Polda Banten

Diposkan oleh On 11/18/2020 01:08:00 PM with No comments


Bantencom- SERANG 
Jajaran Reserse Kriminal Umum Polda Banten berhasil menangkap 47 tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor berbagai jenis. Penangkapan para tersangka ini dilakulan di 58 tempat kejadian perkara dengan barang bukti kendaraan 216 unit selama operasi Kejahatan Bermotor (Jaran) Kalimaya 2020.


Barang bukti kendaraan yang diamankan dari para pelaku selama Operasi Jaran Kalimaya yang digelar 5 hingga 16 November serta pengungkapan kasus sepanjang Oktober - Nopember itu, roda dua berhasil diamankan 185 unit dan roda empat sebanyak 31 unit.


Kapolda Banten Irjen Pol Fiandar mengatakan, selama masa new normal pandemik COVID-19 tingkat kasus pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor) mengalami peningkatan. Hal ini seiring dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan di sejumlah pabrik pada periode ketiga di Banten.

Padahal, pada awal masa pandemik kasus curanmor menurun drastis.


"Memang benar pada saat awal pandemi terjadi penurunan curanmor antara bulan Maret sampai Mei kemudian seiring dengan waktu pada saat new normal tindak pidana meningkat kembali menuju arah normal lagi," kata Kapolda didampingi Dirkrimum Kombes Pol Martri Soni dan Kabidhumas Kombes Pol Edy Sumardi saat konferensi pers di Mapolda Banten, Rabu (18/11/2020).


Disampaikan Kapolda, kasus kejahatan bermotor yang paling tinggi di wilayah hukum Polda Banten terjadi di Kabupaten Tangerang mengamankan sebanyak 8 tersangka dengan jumlah barang bukti 50 unit roda dua dan 3 unit roda empat.


"Dari 61 kasus di wilkum Polda Banten, paling banyak di Tangerang. Corak masyarakat dan kepadatan penduduk sangat tinggi dan ranking kriminalitas banyaknya disana," katanya.


Kombes Pol Marti Soni menambahkan, untuk modus pencurian yang dilakukan sangat beragam yaitu untuk roda dua, pelaku banyak melakukan pencurian dengan kunci T dan untuk roda empat dengan soket atau alat elektronik rakitan "Selain itu terdapat pelaku yang membawa kabur kendaraan rental dan pinjaman kendaraan milik pribadi juga," ujarnya.


Selain itu, dalam pengungkapan saat ini terdapat begal yang merebut motor dengan senjata tajam. "Untuk lokasi atau TKP yang banyak jadi incaran pelaku yaitu di perumahan, parkiran dan juga tempat tempat umum yang ramai, dan memanfaatkan kelengahan pemiliknya," kata dia.


Dalam kesempatan ini, Polda Banten juga mengembalikan kendaraan milik masyarakat yang telah dicuri. Bagi yang merasa kehilangan kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat bisa mendatangi Polda Banten atau Polres di masing-masing daerah. (Edi
Desember Dua Kabupaten Di Banten Lakukan Sekolah Tatap Muka

Diposkan oleh On 11/17/2020 10:21:00 AM with No comments


Bantencom- SERANG
Dua daerah di Provinsi Banten yaitu kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Tangerang akan melaksankan sekolah tatap muka mulai bulan Desember. Kebijakan ini karena dua daerah tersebut sudah masuk ke zona kuning. Penyebaran virus covid-19 sejak 9 November 2020, sampai dengan saat ini menunjukan kecenderungan penurunan.

Sekolah Tatap Muka Bisa Dilaksanakan Desember Dengan Patuhi Protokol Kesehatan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, akan mulai mengizinkan pemberlakuan sekokah tatap muka pada Desember 2020 mendatang. Namun, ada sejumlah syarat yang harus dilalui, salah satunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan covid 19.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, perkiraan sekolah bisa dilakukan secara tatap muka pada Desember. Namun, ada sejumlah syarat dan ketentuan yang berlaku bila suatu wilayah kota atau kabupaten di Banten, mau membuka sekolah seperti sedia kala.
"Anak sekolah perkiraan Desember. Asal, daerah tersebut sudah zona hijau," ujarnya, Jumat (13/11/2020).

Kemudian, lanjut Gubernur. Sekolah tersebut juga harus menerapkan dengan ketat protokol kesehatan Covid-19. Serta sekolah memiliki tata ruang, lingkungan dan metode yang menyesuaikan dengan masa peralihan pasca-pandemi.

"Tata ruangnya bagus, lingkungan bagus," jelasnya.

Gubernur WH juga menambahkan, penyebaran COVID-19 di Banten saat ini masih berstatus oranye menuju kuning. Bahkan, dua kabupaten di Banten yakni Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Pandeglang, sudah menyandang zona kuning.

"Secara umun di Banten itu orange, tingkat kesembuhan sudah mencapai 89 persen. Kita juga sudah keluar dari 10 besar penyebaran Covid-19, sekarang diposisi 13," ujarnya.

Meski begitu, Gubernur Wahidin menegaskan untuk tidak mencabut status penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama masih ada penyebaran Covid-19 di daerahnya.

"Sehari itu masih ada saja, 20, 25 kasus baru. Jadi selama masih ada penyebaran, PSBB masih terus," katanya.

Sementara itu, M. Nawa Said Dimyati yang juga sebagai Koordiantor Komisi V DPRD Banten mengatakan, dengan keluarnya dua kabupaten dari zona merah penyebaran Covid-19 dan masuk ke zona kuning, penyebaran Virus Corona bisa dikatakan lebih aman dari sebelumnya.

Ditambah lagi kata pria yang akrab disapa Cak Nawa itu, pemerintah telah merencanakan akan adanya vaksinasi atau suntik vaksin virus Covid-19 pada akhir tahun tepatnya bulan Desember 2020.

“Dengan adanya suntik vaksin Covid-19 di Banten nanti penyebaran Covid-19 akan semakin bisa diminimalisir, saat ini dua kabupaten di banten yaitu Pandeglang dan Tangerang sudah tidak merah lagi melainkan kuning jadi tingkat penyebaran di wilayah tersebut menurun,” katanya, Senin (16/11/2020).

Menurut Nawa, saat ini para siswa sudah jenuh dengan pembelajaran dalam jaringan (Daring), diatambah lagi efektivitas pemebelajaran dengan metode daring terhadap pengetahuan para pelajar sangat kurang.

Dengan kondisi seperti itu, Politisi Partai Demokrat Banten mendukung pemerintah agar membuka kembali pembelajaran tatap muka pada bulan Desember di dua Kabupaten yang saat ini sudah masuk Zona Kuning.

“Pendidikan itu tidak hanya transfer ilmu pengetahuan saja, tapi juga mentransfer nilai-nilai kehidupan, dgn tatap muka maka dua hal tersebut bisa dilakukan secara bersamaan,” ujarnya.

“Saya mendukung rencana dibukanya sekolah di Kabupaten Tangerang dan Pandeglang mulai Desember,” sambungnya. (Edi)