Ombudsman Banten: AKSES PELAYANAN PUBLIK DASAR BAGI WILAYAH MARJINAL DI KABUPATEN LEBAK

Ombudsman Banten: AKSES PELAYANAN PUBLIK DASAR BAGI WILAYAH MARJINAL DI KABUPATEN LEBAK

Diposkan oleh Ridwan Salba On 18:25:00 with No comments

Lebak, bantencom - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten beserta tim (Eni Nuraeni, Eka Puspasari dan Adam Sutisnawinata) mengunjungi Bupati Lebak dalam rangka memberikan secara resmi hasil kajian singkat (Rapid Assessment)  terkait Akses Pelayanan Publik Dasar bagi Wilayah Marjinal di Provinsi Banten. 

Dalam kesempatan tersebut Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Dedy Irsan menyampaikan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten pada tahun 2019 silam telah melakukan beberapa rangkaian kajian cepat dengan tujuan untuk mendorong pembuat kebijakan dalam hal ini Kementerian PUPR, Gubernur Banten,  dan Bupati Lebak agar memberikan atensi yang lebih baik terhadap pelayanan dasar di wilayah Marjinal.

Selain itu, Dedy Juga menyampaikan dalam kajian tersebut tim Ombudsman RI menggunakan metode Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, pengamatan/observasi, wawancara mendalam, dan FGD. "tim melakukan observasi langsung ke lapangan diantaranya yaitu Kecamatan Cileles Desa Parungkujang, Kecamatan Cimarga Desa Sarageni, Kecamatan Bojongmanik Desa Kadurahayu, Kecamatan Leuwidamar Desa Wantisari" Jelas Dedy

Dari hasil kajian tersebut ditemukan bahwa masih terdapat  beberapa wilayah di Kabupaten Lebak dan yang masih kesulitan mengakses Pelayanan Publik Dasar seperti Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur yang memadai. "masyarakat di wilayah marjinal ini, masih kesulitan untuk ke Sekolah maupun karena Tidak semua Kecamatan memiliki SMAN dan tidak semua Desa memiliki SMPN karena letaknya di Pusat Kecamatan sedangkan jarak untuk mencapainya cukup jauh tidak ada transportasi dan jalanan dalam keadaan rusak parah, sama halnya dengan pelayanan kesehatan, Puskesmas hanya berada di Pusat Kecamatan dan di Desa-Desa hanya ada Puskesdes namun tidak semua beroperasi karena tidak ada tenaga kesehatan" Tambahnya.

Ombudsman pun memberikan saran kepada Bupati Lebak diantaranya : 1. Menyusun dan melakukan evaluasi program dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanan publik dasar secara berkala dan berkesinambungan. 2. Lebih meningkatkan koordinasi dengan OPD Teknis, Kecamatan dan Pemerintah Desa  dan membuat program atau kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan upaya pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar terutama di Desa-Desa yang terpencil dan memiliki permasalahan masyarakat yang sulit mengakses pelayanan publik dasar. 3. Memastikan bahwa seluruh petugas medis dan tenaga pendidik di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama merupakan petugas yang profesional, kompeten, akuntabel disertai dengan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan. 4. Mengupayakan terbentuknya sistem transportasi, khususnya bagi kelompok marjinal yang sulit mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan seperti menyediakan angkutan antar jemput siswa yang bersekolah yang lokasinya jauh dari tempat tinggal atau seperti ambulance Desa  yang siap mengantarkan masyarakat yang sakit dengan gratis menuju Puskesmas atau Rumah Sakit. 5. Memastikan fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan di wilayah pedesaan aktif atau dapat beroperasi secara optimal seperti fasilitas Sekolah yang didukung dengan guru yang berkompeten dan jumlah yang sesuai SPM Pendidikan selain itu pada fasilitas kesehatan seperti fasilitas Puskesmas, Pustu , polindes, posyandu yang aktif beroperasi dengan diisi oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan dapat melayani masyarakat dengan baik dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia.

Dedy pun menyampaikan bahwa Ombudsman juga akan mendorong kepada Pemerintah Provinsi Banten melalui Gubernur dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait agar ikut membantu Pemerintah Kabupaten Lebak  dengan membuat regulasi dan kebijakan yang mampu menyelesaikan  persolan tersebut.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya didampingi oleh Para Kepala OPD menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Ombudsman karena telah benar-benar memperhatikan kondisi di Lebak. Dengan segala keterbatasan yang ada Iti berjanji akan terus berupaya memberikan yang terbaik kepada masyarkatnya, "Pemerintah Kabupaten Lebak selama ini telah berupaya memajukan desa dengan program-program yang sudah ditentukan, namun kita berada di lahan hijau, sehingga tidak banyak pembangunan yang bisa dilakukan di Lebak, sehingga PAD kita sangat kecil dengan kondisi geografis yang sangat luas, tentu kami kesulitan untuk memenuhi semua kebutuhan untuk memperbaiki jalan dan jembatan disini. Apalagi dalam kondisi pandemic seperti ini yang mengharuskan anggara di refocusing" Ujarnya

"Terimakasih kepada Ombudsman, semoga ini akan menjadi semangat untuk kami agar lebih berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat." ikhtiar pemkab lebak terus menerus dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lebak tambahnya

Tugas dan Wewenang LPM Desa

Tugas dan Wewenang LPM Desa

Diposkan oleh Ridwan Salba On 12:54:00 with No comments

Serang, bantencom - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desaatau LPM Desa adalah lembaga mitra strategis diluar Pemerintahan Desa yang membantu dalam meningkatkan partisipasi dan pelayanan penyelenggaraan masyarakat Desa.

Selain meningkatkan partisipasi dan pelayanan penyelenggaraan bagi masyarakat, LPM juga ikut serta didalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Sebelum berubah nama menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, pada Keputusan Presiden nomor 49 tahun 2001 tepat di bab ketentuan umum pasal 1, dahulu bernama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LPMD).

Keputusan Presiden nomor 49 tahun 2001 pasal 1

LPMD semasa itu merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang mempunyai tujuan untuk menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Untuk dapat mengefektifkan kinerja LPM, Anda perlu memahami terlebih dahulu, apa yang diatur dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sebagai mitra Pemerintah Desa.

Dasar Hukum LPM

Setidaknya ada beberapa dasar hukum yang mengatur LPM, sebelum dan sesudah diterbitknya Undang-Undang Desa.

Jika Anda ingin mengetahui beberapa dasar hukum sebelum diterbitkan Undang-Undang Desa terkait Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, berikut ini diantaranya :

KEPRES nomor 28 tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi LSD menjadi LKMD,KEPRES nomor 49 tahun 2001 tentang Penataan LKMD,Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Penataan Lembaga Desa,Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang Penataan Lembaga Kelurahan, danPermendagri nomor 5 tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Kemudian setelah itu, pada tahun 2014 lahirlah Undang-Undang Desa, dan secara otomatis beberapa dasar hukum diatas mengalami perubahan ataupun pembaharuan untuk menyalaraskan dengan peraturan yang terbaru.

Dalam UU Desa sendiri, berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa diatur dalam bab XII pada bagian satu dan bagian dua tepatnya dipasal 94 dan 95.

Kemudian diatur dalam PP nomor 43 tahun 2014 tepatnya di bab X bagian satu dan bagian dua pasal 150 sampai dengan pasal 153, yang saat ini mengalami perubahan kembali dan diteruskan dalam PP nomor 47 tahun 2015.

Dan untuk lebih spesifik lagi dalam mengatur Lembaga Kemasyarakatan Desa yang didalamnya termasuk LPM Desa, maka diterbitkanlah Permendagri nomor 18 tahun 2018, yang saat ini menjadi acuan lembaga – lembaga yang ada di Desa dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Tugas dan Fungsi LPM
 
Bagi Anda yang saat ini masih bingung dan mencari dasar hukum yang tepat untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berikut ini uraian lengkap tupoksi LPM Desa, yang saya ambil langsung dari Permendagri nomor 18 tahun 2018 tepanya dipasal  4 dan 5 yang isinya sebagai berikut :

Tugas LPM

Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa,Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, danMeningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Fungsi LPM.

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyaraka,Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa,Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan,melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif,Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat,Meningkatkan kesejahteraan keluarga, danMeningkatkan kualitas sumber daya manusia.

 Struktur LPM

 Dalam Permendagri 18/2018 sendiri, masalah struktur LPM Desa itu diatur dalam pasal 8 dengan struktur pengurus terdiri dari :

Program Kerja LPM

Sebenarnya untuk program kerja dari LPM sendiri, itu bervariasi tiap desanya, tergantung dari hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat musyawarah.

Namun, untuk memberikan gambaran kepada anda. Saya akan berikan sedikit contoh program kerja yang disusun berdasarkan bidang dan seksi yang termuat dalam struktur LPM Desa.

Seksi Humas :

Bidang surat menyurat berkoordinasi dengan pengurus LPM.Berkoordinasi dengan lembaga Desa.Berkoordinasi dengan lembaga lain, seperti PKK, RT/RW, Linmas, Karang Taruna dan lainya.Menjalin komunikasi dengan pihak mass media.

Seksi Organisasi dan Kelembagaan :

LPM bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa lain merencanakan pembangunan diwilayah Desa.LPM bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa lain mengawasi dan mengendalikan pembangunan yang termasuk dalam lingkup tugas yang telah diatur.LPM bersama Kepala Desa memantau dan menangani permasalahan organisasi kemasyarakatan.LPM bersama Kepala Desa melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya.LPM bersama Kepala Desa mengevalusi pelaksanaan, tugas dan kondisi keuangan pada masa akhir kepengurusan LPM.

Seksi Pembelaan Hukum :

Mengadvokasi masyarakat diwilayah Desa yang mengalami pelanggaran hukum.Melakukan penyuluhan sadar hukum kepada masyarakat Desa.

  Seksi Ketertiban dan Keamanan

Mendata dan menertiban pedagang yang berada diwilayah Desa.Meregistrasi ulang pedagang yang ada diwilayah Desa.LPM memberikan kewenangan dan tugas kepada petugas ketertiban dan Keamanan Desa.Melakukan kerjasama dan koordinasi kepada RT/RW dan lembaga Desa lain dalam lingkup wilayah Desa didalam menjalankan tugas-tuganya.LPM menfasilitasi kegiatan-kegiatan ketertiban dan keamanan yang ada diwilayah Desa.

Seksi Sosial dan Koperasi

Memberdayakan lembaga sosial ekonomi dan koperasi yang ada diwilayah Desa.Melakukan inventarisasi, menggali, mengembangkan denyut ekonomi yang ada di Desa.Memberdayakan dan menfasilitasi kegiatan sosial ekonomi diwilayah Desa dengan berkoordinasi kepada seksi-seksi yang lain.Menginventarisasi UMKM dan koperasi yang ada diwilayah Desa.Memfasilitasi dan mengupayakan kerjasama dengan koperasi dan UMKM yang ada ditingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi.

Seksi Pembangunan

Mengarahkan pembangunan yang ada di Desa agar memiliki kesesuaian dengan green desain, ramah lingkungan, sehat dan bersih.Melakukan pengawalan terhadap program pembangunan yang diajukan oleh RT/RW.Berkoordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa lain yang menyangkut pembangunan diwilayah Desa.Pemutakhiran data dan fakta pembangunan di wilayah Desa.

Seksi Pemberdayaan Kerukunan Keluarga

Melaksanakan 10 program kerja PKK berkoordinasi dengan kader posyandu serta puskesmas.Mengupayakan renovasi dan pembangunan posyandu yang ada diwilayah Desa.Pemberdayaan ekonomi kepada kader-kader PKK ditingkat RT/RW.

Seksi Pendidikan dan Pelatihan

Melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap remaja masjid, karang taruna, kader PKK dan organisasi yang membutuhkan diklat diwilayah Desa.Melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap orang yang buta huruf.Mengusahakan pendidikan bagi anak yang putus sekolah melalui sekolah paket.Mengadakan workshop yang dibutuhkan masyarakat Desa.Mengupayakan beasiswa bagi siswa berprestasi tetapi tidak mampu.

Seksi Olahraga dan Kesehatan

Mengupayakan sarana dan prasarana olah raga.Melakukan pembinaan terhadap cabang-cabang olahraga di Desa.

Seksi Kerohanian/Agama

Diklat Imam, Khotib, Muazin, dan Bilal.Diklat guru TPA.Pembinaan majlis ta'lim.Pembinaan terhadap korban narkotika.Mengupayakan subsidi bagi tenaga honorer di MI dan TPA.Berkoordinasi dengan DKM masjid dalam penyelenggaraan kegiatan PHBI.Menyelenggarakan PHBI ditingkat Desa.Menyelenggarakan perlombaan MTQ, Marawis, Adzan, Qosidah ditingkat Desa.Menyelenggarakn Tabliq akbar ditingkat Desa.Dll.

Anggaran LPM

Sebenarnya banyak sumber anggaran sih, yang bisa digunakan untuk membiayai kegiatan LPM.

Baik itu untuk membiayai honor, operasional, ataupun pembinaan serta kegiatan lain yang masuk dalam program kerja LPM.

Apa saja sumber anggaran tersebut ?

Berikut ini beberapa sumber yang dapat digunakan untuk membiayai LPM, antara lain :

Pendapatan Asli Desa ( honor,operasional dan lain-lain ),Alokasi Dana Desa ( honor,operasional dan lain-lain ),Dana Desa ( pembinaan dan pemberdayaan ),Bagi hasil pajak dan retribusi daerah ( honor,operasional dan lain-lain ),Bantuan keuangan Kabupaten ( honor,operasional dan lain-lain ),Bantuan keuangan Provinsi ( honor,operasional dan lain-lain ), Bantuan pihak ketiga yang syah ( honor,operasional dan lain-lain ).

Itulah beberapa sumber anggaran yang bisa digunakan untuk membiayai kegiatan LPM Desa. 

Sumber : updesa

Terjerat Rentenir, Nenek Fuji Tidak Menyangka Serda Andin Bantu Lunasi Hutangnya

Terjerat Rentenir, Nenek Fuji Tidak Menyangka Serda Andin Bantu Lunasi Hutangnya

Diposkan oleh Ridwan Salba On 09:32:00 with No comments

Serang, bantencom - Nenek Fuji warga Kampung Ucui Desa Ketos Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Banten, terjerat hutang pada seorang rentenir. Merasakan keprihatinan yang dialami Nenek Fuji, kemudian Babinsa Koramil 0219/Cikande Kodim 0602/Serang Serda Andin Rahmat H, langsung membantu untuk melunasi hutangnya, Sabtu (27/06/2020).

Sebelumnya sempat terjadi ketegangan saat penagih hutang tersebut datang, karena nenek Fuji mempunyai tanggungan hutang yang belum bisa terbayarkan. Sang penagih hutang tersebut terus ingin agar nenek Fuji menyicil hutangnya, karena hutang tersebut sudah berjalan 1 (Satu) tahun. Tetapi sampai sekarang belum bisa terbayar, sehingga membuat penagih hutang merasa dibohongi.

Saat Babinsa dari Koramil Cikande Serda Andin, melaksanakan pemantauan wilayah desa binaanya. Melihat adanya saling adu mulut, antara seorang nenek dan laki-laki, kemudian langsung datang untuk menghampiri mereka. 

Babinsa tersebut kemudian menanyakan permasalahan apa yang sedang terjadi, "Nenek Fuji sudah hampir satu tahun menunggak pembayaran hutangnya, sekarang tinggal Rp. 270.000,-," kata penagih hutang. 

Dengan tutur kata yang sopan Serda Andin Rahmat H memperkenalkan diri kepada sang penagih hutang tersebut. "Mohon maaf kami adalah Babinsa yang ditugaskan dari Koramil 0219/Cikande Kodim 0602/Serang, tentunya kami akan sepenuhnya bertanggungjawab melunasi hutang nenek Fuji," Kata Serda Andin.

Mendengar ucapan yang disampaikan Serda Andin yang akan melunasi hutang Nenek Fuji kepada penagih hutang. Tentunya membuat Nenek Fuji merasa terperangah dan tidak menyangka serta setengah bertanya dalam hatinya akan tindakan yang penuh ikhlas dilakukan oleh sang Babinsa dalam membantu warga binaannya tatkala diterpa kesulitan ekonomi untuk melunasi tagihan hutang yang telah berlangsung selama satu tahun.

Nenek Fuji pun setelah sang penagih pergi, langsung menghampiri sang Babinsa yang sangat peduli terhadap kesulitan warga binaannya, apalagi di tengah wabah Covid-19 yang berdampak lumpuhnya ekonomi di seluruh dunia. "Terima kasih, saya tidak dapat membalas budi baik Bapak, semoga Allah yang akan membalasnya. Jika tidak ada Bapak (Serda Andin Rahmat H – Red), saya tidak tahu lagi harus bayar pakai apa," ucap Nenek Fuji dengan suara lirih, atara haru dan gembira.

Jejak Sang Kopral, Selalu Berbagi Kepada Warga Kurang Mampu

Jejak Sang Kopral, Selalu Berbagi Kepada Warga Kurang Mampu

Diposkan oleh Ridwan Salba On 18:27:00 with No comments

Serang, bantencom - Dalam pelaksanaan tugasnya, Babinsa Koramil 0224/Pontang Kodim 0602/Serang Kopral Satu (Koptu) Aang Nopriyadi,  memberikan bantuan sembako kepada warga kurang mampu, di desa Kubang Puji Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Banten, Jum'at (26/06/2020).

Koptu Aang Nopriyadi mengatakan bahwa setiap hari selalu menyediakan sembako beruba beras, yang ditaruh didalam jok motor. Karena nantinya sembako tersebut, akan dibagikan kepada warga binaannya yang sangat membutuhkan. 

" Kegiatan yang kami laksanakan adalah peran aktif seorang Babinsa, dimana harus mampu mengatasi kesulitan rakyat. Memang program tersebut merupakan inisiatif dari kami sendiri, sebagai Babinsa untuk saling berbagi kepada warga kurang mampu dan para lansia.

Sementara itu, Danramil 0224/Pontang saat ditemui di ruang kerjanya memberikan apresiasi yang luar biasa, kepada Babinsannya Koptu Aang Nopriyadi. 

" Tentunya juga kegiatan Babinsa tersebut, adalah sebagai upaya membantu ekonomi masyarakat yang kurang mampu ditengah penyebaran Covid-19, " ungkap Danramil.

Kodim 0602/Serang, Membuat 1000 Polybag Untuk Budidaya Cabai

Kodim 0602/Serang, Membuat 1000 Polybag Untuk Budidaya Cabai

Diposkan oleh Ridwan Salba On 14:55:00 with No comments

Serang, bantencom - Ditengah penyebaran Covid-19, guna tercukupinya kebutuhan di bidang swasembada pangan. Kodim 0602/Serang melaksanakan kegiatan program ketahanan pangan Tahun 2020, yaitu membuat 1.000 polybag untuk tanaman Cabai, di lahan Makodim 0602/Serang, Senin (22/06/2020).

Kepala Urusan Seksi Teritorial (Kaur Siter) Kodim 0602/Serang Kapten Inf Marjuki menyampaikan, kegiatan ini adalah sebagai upaya untuk mengatasi krisis swasembada pangan. Karena saat ini bangsa kita tengah menghadapi bencana nasional, yaitu adanya penyebaran Virus Corona (Covid-19).

Lebih lanjut, disampaikan juga oleh Kaur Siter selain membuat tanaman Cabai melalui polybag, saat ini Kodim 0602/Serang juga sedang mengolah lahan pertanian, seluas 1 Hektar di daerah Kecamatan Kasemen Kota Serang. " Semoga upaya yang kami laksanakan ini dapat mengurangi dampak sosial, terutama di bidang ketahanan pangan, " pungkasnya.

" Kami dari jajaran TNI-AD khususnya Kodim 0602/Serang, akan sepenuhnya mendukung setiap program pemerintah. Khususnya peningkatan swasembada pangan, ditengah penyebaran Covid-19, tegas Kaur Siter.

Ciri–ciri Birokrasi Desa yang Bermasalah dan Cacat Hukum :

Ciri–ciri Birokrasi Desa yang Bermasalah dan Cacat Hukum :

Diposkan oleh Ridwan Salba On 11:15:00 with No comments

Serang, bantencom - Tolak ukur suatu daerah khususnya Desa bisa dilihat sejauhmana kepala desa mentaati peraturan dan undang-undang yang berlaku. Ini permendagri yang harus dijalankan pemerintahan Desa.

1. Daftar Nama Keluarga Penerima BLT Dana Desa tidak dipublikasikan( UU No 14 Tahun 2008, Perki No 1 Tahun 2018, Permendagri No 20 Tahun 2018 )

2. Laporan Realisasi Kegiatan sama Persis dengan RAB.( Permendagri No 46 Tahun 2016, Permendagri No 20 Tahun 2018, PMK 50 Tahun 2020 )

3. Lembaga Desa diisi oleh Family kades dan Pendukung kades.(Kepala Desa)( Permendagri No 18 Tahun 2018 )

4. BPD Pasif dan tak pernah melakukan evaluasi pada laporan realisasi.( Permendagri No 110 Tahun 2016 dan 111 Tahun 2015 )

5. Kades memegang seluruh keuangan desa.Sedangkan Kaur Keuangan hanya sebagai petugas pengambil anggaran.( Permendagri No 20 Tahun 2018, PMK No 193 Tahun 2018,PMK No 205 Tahun 2019 )

6. Perangkat Desa tidak melaksanakan Tupoksi sesuai dengan Jabatannya dan Jarang hadir Masuk Kantor Desa .( Permendagri No 84 Tahun 2015, Permendagri No 20 Tahun 2018, PMK 193 Tahun 2018, PMK No 205 Tahun 2019, LKPP No 12 Tahun 2019 )

7. Banyak Jabatan ganda dalam berbagai lembaga dan kegiatan desa.( Permendagri No18 Tahun 2018 )

8. Perangkat Desa yang Jujur dan Vokal, tidak Diikutsertakan dalam berbagai kegiatan. (Permendagri No 84 Tahun 2015, Permendagri No 20 Tahun 2018, UU No 14 Tahun 2008, Perki No 1 Tahun 2018 )

9. Banyak kegiatan terlambat pelaksanaannya /molor dari Jadwal. Padahal Anggaran Sudah dicairkan seperti Tidak Menyalurkan BLT Dana Desa( Permendagri No 114 Tahun 2014, Permendes No 17 Tahun 2019 )

10. Musyawarah Desa Khusus yg diundang hanya pendukung kades dan BPD. Masyarakat yg kritis, cerdas dan vokal tidak dilibatkan dalam setiap musyawarah.( Permendes No 114 Tahun 2014, Permendes No 17 Tahun 2019 )

11. Tidak ada laporan realisasi pada awal tahun anggaran dalam bentuk banner yg dipasang pada tempat-tempat strategis.( UU No 14 Tahun 2008, Perki No 1 Tahun 2018, Permendagri No 20 Tahun 2018 )

12. Bumdes tidak berkembang.( Permendes No 4 Tahun 2015 )

13. Belanja barang/jasa dimonopoli kades. (Permendagri No 20 Tahun 2018, PMK 193 Tahun 2018, PMK No 205 Tahun 2019, LKPP No 12 Tahun 2019 )

14. Penyuplai barang/jasa dipilih dari orang yg dekat dengan kades/pendukung kades.

( Permendagri No 20 Tahun 2018, PMK 193 Tahun 2018, PMK No 50 Tahun 2020, LKPP No 12 Tahun 2019 )

15. Tidak ada sosialisasi pada masyarakat sekitar atas Sebuah kegiatan anggaran desa yg akan dilaksanakan.( Permendagri No 114 Tahun 2014, Permendes No 17 Tahun 2019 )

16. Kepala Desa marah, ,ketika masyarakat menanyakan anggaran kegiatan dan anggaran desa.( Permendagri No 114 Tahun 2014, Permendagri No 20 Tahun 2018, Permendes No 17.Tahun 2019, UU No 14 Tahun 2008, PMK No 193 Tahun 2018, PMK 205 Tahun 2019, LKPP No 12 Tahun 2019.

17. Kepala Desa tidak Melakukan Program Kerja dalam Pemerintahan untuk Perangkat Desa sebagai pembantunya ( UU Desa no 6 Tahun 2014). 

(Disarikan dari berbagai sumber oleh Advokat Suwadi. Lawyer, Praktisi hukum, Pengamat hukum sosial kemasyarakatan.) Banten, 21 Juni 2020.

Ombudsman Banten: PPDB di Tengah Pandemi Covid-19

Ombudsman Banten: PPDB di Tengah Pandemi Covid-19

Diposkan oleh Ridwan Salba On 11:15:00 with No comments

Serang, bantencom - PPDB di Tengah Pandemi Covid-19 menjadi topik yang sangat menarik untuk dikaji saat ini, tidak terkecuali bagi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten, sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik maka Ombudsman perlu mengetahui dan mengkaji sejauh mana persiapan yang dilakukan Pemerintah terhadap pelaksanaan PPDB di tengah Pandemi ini dan sejauh mana Pemerintah telah mensosialisasikan segala kebijakan yang telah ditentukan untuk pelaksanaanya. Oleh Karena itu, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten kembali menggelar dialog interaktif secara virtual yakni live sreaming Facebook pada akun resmi Ombudsman RI Perwakilan Banten yang menghadirkan narasumber Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Dr. H.M. Yusuf, M.Si, Kepala Dindikbud Kota Serang Drs. Wasis Dewanto, M.Si, Kepala Dindikbud Kota Tangerang Selatan Drs. Taryono, M.Si, dan Sekretaris Dindikbud Kabupaten Pandeglang  Sutoto, M.Si, yang dimoderatori oleh Asisten Ombudsman RI Adam Sutisnawinata.

Dalam dialog disampaikan oleh Kepala Dindikbud Provinsi Banten M. Yusuf, pada PPDB tahun 2020 ini berbeda dengan tahun sebelumnya dikarenakan dalam masa darurat pademi Covid-19. Berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 Tahun 2020, Keputusan Gubernur Banten Nomor 154 Tahun 2020 tentang PPDB untuk tingkat SMA Negeri, SMK Negeri, dan Sekolah Khusus Negeri. Dindikbud Provinsi Banten menetapkan 42 wilayah zonasi dari 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, selanjutnya terdapat 4 Jalur dalam penerimaan siswa didik baru, diantaranya jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan orangtua/wali. 

Dindikbud Provinsi Banten juga menyampaikan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB Tahun 2020 yang telah disosialisasikan kepada tiap-tiap sekolah, dan dapat juga diakses oleh masyarakat umum melalui website Dinas pendidikan Provinsi Banten atau website sekolah yang dituju. 

Pendaftaran dan pengumuman PPDB Tahun 2020 ini menggunakan sistem daring untuk wilayah sekolah yang tersedia jaringan internet, bagi daerah yang terkendala jaringan internet dimungkinkan dapat melakukan pendaftaran dan pengumuman PPDB secara luring. Pada saat peserta didik/siswa daftar ulang ketika telah diterima, setiap sekolah diwajibkan menerapkan daftar ulang dengan protokol kesehatan sesuai dengan masa darurat Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

Kemudian Kepala Dindikbud Kota Serang Wasis Dewanto berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 dan Juknis PPDB Tahun 2020 yang sudah disosialisasikan kepada sekolah-sekolah di Kota Serang, untuk tingkat PAUD/TK, SD, maupun SMP di Kota Serang untuk PPDB Tahun 2020 ini melalui daring dan luring. Secara daring hanya untuk tingkat SMP, dan luring untuk tingkat PAUD dan SD karena karakteristik yang berbeda dengan tingkat SMP. 

Dindikbud Kota Serang juga mewajibkan sekolah yang menerapkan PPDB secara luring menerapkan protokol kesehatan pada saat mendatangi kesekolah. Untuk penerimaan siswa didik baru juga menggunakan 4 jalur, diantaranya jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan orangtua/wali.

Dari Kota Tangerang Selatan disampaikan juga oleh Kepala Dindikbud pada PPDB Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan serta Juknis PPDB pada tingkat PAUD/TK, SD dan SMP menggunakan pendaftaran dan pengumuman PPDB sepenuhnya secara daring karena kondisi Kota Tangerang Selatan yang masuk zona merah masa darurat pandemi Covind-19, demi menghindari berkumpulnya siswa peserta didik atau orangtua siswa. Pada tingkat PAUD/TK dan SD, sekolah diberi kemudahan untuk melakukan pendaftaran melalui luring.

Disampaikan Sekretaris Dindikbud Kabupaten Pandeglang, pada PPDB Tahun 2020 tidak jauh berbeda dengan di Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan. Di masa darurat pandemi Covid-19, pelaksanaan PPDB tingkat PAUD/TK melalui luring, untuk tingkat SMP bagi sekolah yang memiliki akses internet dapat melakukan daring dan secara luring bagi sekolah yang terkendala akses internet. Bagi sekolah yang menerapkan luring Dindikbud Kabupaten Pandeglang dalam sosialisasi mewajibkan untuk melaksanakan protokol kesehatan demi kesehatan dan keselamatan bersama dalam masa pandemi covid-19. 

Dari apa yang disampaikan baik oleh seluruh narasumber tersebut, Ombudsman melalui Adam Sutisnawinata menilai bahwa Pemerintah baik Provinsi, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan sudah cukup siap untuk melaksanakan PPDB di tahun 2020 ini, walaupun ditengah Pandemi, namun karena didalam Juknis yang telah disusun tidak menjelaskan secara rinci bagaimana Pelaksanaan PPDB yang sesuai dengan protokol kesehatan sehingga dapat mencegah penularan Covid-19 maka Ombudsma RI Perwakilan Banten berharap SOP yang dibuat oleh pihak sekolah dapat menjelaskan dengan lebih rinci protokol kesehatan dalam PPDB tahun 2020.  Selain itu, Ombudsman RI Perwakilan Banten juga sangat berharap adanya pengawasan yang lebih ketat yang dilakukan oleh Pemerintah agar semua pelaksanaan PPDB ini berjalan dengan prosedur yang berlaku serta tetap melaksanakan protokol kesehatan.

Kenudian, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten pada PPDB Tahun 2020 turut terus mengingatkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk memaksimalkan peran Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, dan orangtua/wali murid untuk disiplin dalam penerapan protokol kesehatan disetiap satuan unit pendidikan/sekolah agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ombudsman juga mendorong kanal pengaduan/kontak help desk petugas/website sekolah terkait PPDB dapat dijalankan dengan maksimal demi menjaga kondusifitas PPDB Tahun 2020 dimasa pandemi Covid-19 ucap Adam.

Geram Melihat Kondisi Jalan Bunga Raya Yang Hancur, Warga Lakukan Perataan Seadanya

Geram Melihat Kondisi Jalan Bunga Raya Yang Hancur, Warga Lakukan Perataan Seadanya

Diposkan oleh Ridwan Salba On 12:01:00 with 2 comments

Serang, bantencom - Tidak sabar dengan perbaikan Jalan Bunga Raya oleh pemda, Warga Komplek Taman Ciruas Permai Desa Pelawad Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Banten, melakukan kerja bakti meratakan jalan akses utama perumahan Seadanya. Minggu 21 Juni 2020. 

Jalan bunga raya perumahan TCP merupakan jalan akses utama, sudah hampir satu tahun mengalami kerusakan yang cukup parah, hal ini yang membuat warg geram dan tidak sabar ditambah kurang nya informasi dari desa setempat kapan jalan tersebut akan dibangun.

Sadar akan kondisi pandemi Corona virus diseaes tahun 2019, warga berinisiatif melakukan perbaikan secara swadaya, bergotong royong mertakan jalan dengan menutup lobang-lobang jalan tersebut.

Salah satu warga yang ikut gotong royong Sunardi mengatakan inisiatif warga melakukan kerja bakti ini mudah-mudahan jadi sindiran terhadap pemerintahan desa, kurangnya komunikasi terhadap warga tekait perbaikan jalan. dirinya mengaku sudah pernah bertemu dengan wakil Bupati Serang Panji Tirtayasa yang difasilitasi oleh Anggota Dewan Provinsi Haji Madsuri. Bahkan dalam pertemuan tersebut bersama dengan Ketua DMI Abul Hatim dan Darjat Herlambang. Dan hasil pertemuan tersebut sudah disampaikan ke Kepala Desa Pelawad Rifa'i. 

" inisiatif warga melakukan kerja bakti ini mudah-mudahan jadi sindiran terhadap pemerintahan desa, kurangnya komunikasi terhadap warga tekait perbaikan jalan. Saya beberapa waktu lalu sudah bertemu dengan pak wakil Bupati Serang Panji Tirtayasa yang difasilitasi oleh Anggota Dewan Provinsi Haji Madsuri. Dan dalam pertemuan tersebut saya bersama dengan Pak Abul Hatim juga pak  Darjat Herlambang ikut, sementara pak wabup didampingi kabid pembangunan infrastruktur jalan Pak Yudi dari dinas PU Kabupaten. hasil pertemuan tersebut sudah saya sampaikan ke Kepala Desa dengan harapan pa Rifa'i bisa menjelaskan warga pelawad khususnya tcp." Kata Sunardi.

Lebih lanjut Sunardi mengatakan bahwa inti dari hasil pertemuan dengan wakil bupati itu adalah bahwa Jalan bunga Raya Taman Ciruas akan diperbaiki dengan pengaspalan pada bulan maret 2020, dan pada tahun 2021 akan dianggarkan jalan ini untuk dibeton.

"Dalam pertemuan dengan pak wabup adalah intinya jalan bunga raya taman ciruas permai ini akan dilakukan pengaspalan pada bulan maret dan jalan ini akan dianggarkan untuk dibetonisasi pada tahun 2021. Namun karena ada wabah corona, sehingga pengaspalan jadi tertunda" kata nya.

Pilkada Kabupaten Serang, PBB Deklarasikan Dukungan Ke Petahana

Pilkada Kabupaten Serang, PBB Deklarasikan Dukungan Ke Petahana

Diposkan oleh Ridwan Salba On 18:55:00 with No comments

Dukungan terhadap petahan Ratu Tatu Chasanah dan Pandji Tirtayasa sebagai Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati Serang semakin deras mengalir. Hari ini, Kamis (18/06/2020), Partai Bulan Bintang (PBB) resmi mendeklarasikan dukungan dan memberikan rekomendasi terhadap petahana.Keputusan itu tertuang dalam surat rekomendasi No SK.PB/039/pilkada/2020 dan di tandatangani bermaterai oleh Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB Kabupaten Serang Marlan Shafar mengatakan, bahwa pihaknya akan secara total dan setia dalam memenangkan perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bersama Ratu Tatu Chasanah.

"Kami akan memberikan surat dukungan dari DPP untuk Ibu (Tatu). PBB siap membela untuk Ibu menang. Final dan setia. Kami maksimal akan total memenangkan Tatu," katanya saat ditemui di Sekretariat DPW PBB Banten.

Senada dengan Ketua DPW Provinsi Banten Suciazhi. Menurutnya, kader PBB akan sungguh-sungguh berjuang memenangkan dan mempertahankan Tatu Chasanah dari kursi Bupati Serang. Mengingat, kinerja Tatu dalam memimpin Kabupaten Serang telah sejalan dengan visi besar partai dalam mensejahterakan rakyat.

"Hari ini juga saya punya keyakinan 2020-2025 akan memimpin kembali. Walaupun gosip-gosip sudah ada. Saya minta dengan sungguh-sungguh untuk memenangkan Ibu Tatu," tambahnya.

Bahkan, ia memiliki keyakinan, pasangan Tatu dan Pandji akan mudah melenggang memenangkan kontestasi politik di Kabupaten Serang. Sebab, keunggulan pasangan tersebut telah memberikan bukti, bukan janji lagi.

"Yang terhormat Ibu Tatu, Insyaallah 2020 akan dilantik kembali jadi Bupati Serang. Mari lanjutkan kembali Ratu Tatu untuk memimpin," tegasnya disambut riuh tepuk tangan.

Sementara itu, Tatu Chasanah menuturkan, bahwa rekomendasi dukungan terhadapnya itu merupakan amanah yang serta kepercayaan yang besar. Pihaknya juga memohon kepada seluruh kader PBB agar solid bersama partai koalisi konsisten memenangkan dirinya.

"Kepercayaan dari PBB amanah yang luar biasa. Kita sama-sama keluarga dalam perhelatan Pilkada Kabupaten Serang. Saya memohon untuk kader PBB sama-sama berjuang untuk Kabupaten Serang," terangnya. ( Suwadi, SH, MH: Kabiro Hukum & Pemerintahan DPW PBB Banten)

Melalui Program Demplot, Kodim 0602/Serang Tingkatkan Swasembada Pangan

Melalui Program Demplot, Kodim 0602/Serang Tingkatkan Swasembada Pangan

Diposkan oleh Ridwan Salba On 17:08:00 with No comments

Serang, bantemcom -:Dalam rangka membantu pemerintah, meningkatkan program swasembada pangan, khususnya di tengah penyebaran Covid-19. Kodim 0602/Serang melaksanakan program Demplot Tahun 2020, upaya percepatan tanam lahan pertanian seluas 1 Hektar untuk ditanami Padi, bertempat di Kampung Batu Amben Kelurahan Margaluyu Kecamatan Kamemen Serang Kota Banten, Kamis (18/06/2020).

Demplot adalah suatu metode penyuluhan pertanian kepada petani, dengan cara membuat lahan percontohan, agar petani bisa melihat dan membuktikan terhadap objek yang didemontrasikan.  

Dandim 0602/Serang Kolonel Inf Mudjiharto yang diwakili oleh, Kaur Teritorial Kodim 0602/Serang Kapten Inf Marjuki menyampaikan bahwa, Demplot ketahanan pangan adalah program yang dilaksanakan oleh Kodim 0602/Serang. Diharapkan nantinya dengan adanya kegiatan ini, akan meningkatkan swasembada pangan saat terjadi penyebaran Covid-19. 

" Kegiatan Demplot ini dilaksanakan agar tetap tercipta, ketahanan pangan yang kuat. Dimana program tersebut juga sudah menjadi upaya dari pemerintah. Saat ini kami sedang melaksanakan pembukaan lahan seluas 1 Hektar, setelah selesai di garap akan langsung ditanami Padi, " kata Kaur Teritorial.

Kegiatan pembukaan lahan program Demplot ketahanan pangan Kodim 0602/Serang, dicek langsung oleh Tim Wasev dari Korem 064/MY Pasiter Korem 064/MY, yang diwakili oleh Bati Wanwil Pelda Nur Kholis.

Babinsa Koramil 0219/Cikande, Siap Membantu Masyarakat Di Bidang Pertanian

Babinsa Koramil 0219/Cikande, Siap Membantu Masyarakat Di Bidang Pertanian

Diposkan oleh Ridwan Salba On 05:24:00 with No comments

Serang, bantencom - Terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Babinsa Koramil 0219/Cikande Kodim 0602/Serang Serda Andin Rahmat H, melaksanakan musyawarah terkait masalah pertanian bersama masyarakat, bertempat di Kampung Ucui Desa Ketos Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Banten, Rabu (17/06/2020).

Dalam kesempatan tersebut Serda Andin Rahmat H menyampaikan bahwa, akan sepenuhnya membantu seluruh masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, melalui bidang pertanian. Agar lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pertanian. 

" Karena memang sudah menjadi tugas Babinsa, untuk membantu masyakarat dan bersama-sama membangun desa. Sebagai Babinsa ingin agar keberadaan kami, memberikan sesuatu yang bermanfaat dan positif untuk masyarakat, " kata Serda Andin Rahmat H.

Sementara itu, Tokoh Masyarakat Kampung Ucui Helmi mengucapkan terima kasih, atas semua dukungan dari Babinsa. Karena akan memberikan sumbangsih berupa pikiran dan tenaga, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

" Saat ini kami rencananya akan diberikan kepercayaan untuk mengelola lalan pertanian seluas 2000 Meter. Tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri, tetapi memerlukan bantuan dari Babinsa. Sehingga dapat membimbing masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan di bidang ekonomi, " pungkasnya.

Babinsa Koramil Cikande, Terus Bina Generasi Muda Tentang Pancasila

Babinsa Koramil Cikande, Terus Bina Generasi Muda Tentang Pancasila

Diposkan oleh Ridwan Salba On 20:27:00 with No comments

Serang, bantencom - Ditengah penyebaran Covid-19, Babinsa Koramil 0219/Cikande Kodim 0602/Serang Serda Andin Rahmat H, terus melaksanakan kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan (Wasbang) tentang Pancasila kepada generasi muda, bertempat di Kampung Ucui Desa Ketos Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Banten, Selasa (16/06/2020).

Dikatakan oleh Serda Andin Rahmat H bahwa, kegiatan wawasan kebangsaan tentang Pancasila tersebut dilaksanakan, agar rasa cinta tanah air para generasi muda tidak luntur. Karena masa depan Bangsa Indonesia ada ditangan para generasi muda. 

Lebih lanjut, Serda Andin juga menjelaskan bahwa, kegiatan wawasan kebangsaan kepada generasi muda terus akan dilaksanakan. Sehingga para generasi muda tetap memiliki jiwa nasionalisme dan rasa cinta terhadap tanah air Indonesia.  

" Ditengah penyebaran Covid-19 pembinaan kepada generasi muda terutama tentang Pancasila, merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Agar para generasi muda tersebut, tidak mudah terpengaruh terhadap hal-hal yang negatif, " tegas Serda Andin Rahmat H. 

Sementara itu, salah seorang warga Kampung Ucui Tabrani, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Babinsa Koramil 0219/Cikande Kodim 0602/Serang. Karena telah memberikan pengetahuan tentang Pancasila, kepada generasi muda.

" Kegiatan Babinsa memberikan Wawasan Kebangsaan tentang Pancasila, khususnya kepada para generasi muda sangatlah luar biasa. Kami nyakin mereka mampu memberikan, sesuatu yang dapat membanggakan bangsa ini, " pungkasnya.