bantencom

bantencom
Tahun 2022 Komisi V Tak Ingin Ada Saling Lempar Tanggungjawab Soal PPDB Banten

Diposkan oleh On 7/31/2021 10:51:00 AM with No comments


SERANG - Komisi V DPRD Banten menggelae rapat koordinasi atau Rakor bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, di ruang rapat Komisi, Sekretariat DPRD Banten, Curug, Kota Serang, Kamis (29/7/2021).

Ketua Komisi V DPRD Banten, M Nizar mengatakan, Rakor ini dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2022. 

Menurutnya, ada beberapa poin yang perlu keseriusan sebagai bahan rekomendasi untuk Dindikbud Provinsi Banten. Mengingat kata dia, Dindikbud kerap kali jadi sorotan jelang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online.

"Yang pertama adalah terkait PPDB yang kita lihat penuh carut marut dari tahun ke tahun, hari ini ternyata untuk anggaran tahun 2022 juga tidak dianggarkan," ujar Nizar saat dikonfirmasi.

"Karena kalau menurut Dindikbud Banten, penganggaran itu hanya dilakukan di persoalan online, sementara dikerjasamakan dengan Dinas Kominfo," imbuhnya.

Padahal kata Politisi Gerindra ini, Dindikbud Banten memiliki bidang bagian informasi dan teknologi yang bisa saja dimaksimalkan fungsinya.

"Kita mendorong agar Dinas Pendidikan memaksimalkan fungsi bidang informasi teknologi yang ada. Sehingga badan ini bisa serius dan terlibat dalam penanganan PPDB," tegasnya 

Jika itu dilakukan lanjut Nizar, maka tak adalagi saling lempar tanggungjawab saat persoalan PPDB muncul.

"Kalau tidak dimaksimalkan, akan terus berulang terkait dengan persoalan PPDB itu. Maka kami akan serius untuk menyampaikan ini di badang anggaran nanti, agar PPDB tetap dianggarkan," terangnya. (Adv)
Metode 5 H & 1 H, Dalam Lingkup Hukum

Diposkan oleh On 7/26/2021 07:17:00 AM with No comments

bantencom - Terhadap pembuktian dan pembuatan putusan dengan metode 5 H & 1 H,  perlu dicermati dari masing-masing bidang, khususya dalam lingkup perkara pidana dan perdata.

1. PERKARA PIDANA :

 - Perkara pidana dapat diadili apabila terdapat adanya Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, yang berdasarkan Pasal 143 ayat (2) berisi : a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka DAN b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ;
- Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, batal demi hukum ;
- Dari uraian lengkap dalam Surat Dakwaan tersebut sebenarnya sudah memenuhi metode 5 W & 1 H, yaitu ada identitas Terdakwa serta uraian mengenai tindak pidana yang dilakukan secara jelas ;
- Tugas Hakim atas Surat Dakwaan tersebut adalah mencari kebenaran materiil melalui pembuktian di persidangan yang di dalam putusan tetap mengacu kepada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUH Acara Pid;
- Yang sering terlewatkan atau terlupakan adalah mengenai alasan dilakukannya tindak pidana (WHY). Banyak hal yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 52 KUH Pid mengenai Pengecualian, Pengurangan dan Penambahan Hukuman, maka Hakim harus secara cermat mempertimbangkan sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu apakah tindak pidana tersebut dilakukan dengan SENGAJA ataukah ada KEALPAAN atau alasan yang membuat Terdakwa tidak mempunyai pilihan lain dan harus melakukan tindak pidana. Hal ini perlu dikedepankan mengingat Hakim juga harus mempertimbangkan aspek psikologis dari Terdakwa tersebut dan juga harus mempertimbangkan akibat dari dilakukannya tindak pidana oleh Terdakwa yang menyebabkan kerugian bagi pihak korban.
- Seringkali Hakim juga kurang teliti ketika memeriksa identitas Terdakwa yang "beda-beda tipis" usianya antara DEWASA dengan ANAK, mengingat TERDAKWA ANAK harus mendapat perlakuan yang berbeda dari Terdakwa Dewasa.

2. PERKARA PERDATA

- Pada prinsipnya, setiap orang yang merasa dirugikan atas perbuatan orang lain DAPAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, yang tidak lain merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ;
- Setiap orang merupakan Subyek Hukum yang dilindungi segala kepentingannya oleh Undang-Undang  sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUH Perdata ;
- Dalam perkembangannya, Subyek Hukum tidak hanya orang perorangan akan tetapi juga Badan Hukum, Partai Politik bahkan Negara ;
- Terhadap pembuktian dalam perkara perdata, Hakim hendaknya mencermati kembali ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang pada intinya menyebutkan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu hak haruslah membuktikannya dan ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata tentang Alat Bukti dalam perkara perdata.
Selanjutnya, apabila Hakim telah benar-benar mempertimbangkan sebagaimana uraian tersebut di atas maka tentunya akan didapatkan fakta hukum yang sebenarnya dari suatu perkara dan metode pembuktian dengan 5 W & 1 H dapat membantu Hakim di dalam melakukan proses pembuktian.


#belajarhukum
#advokatsuwadi
#peradinbanten
#posbakumadinserangkota
CULPABILITY dan ABSOLUTE LIABILITY

Diposkan oleh On 7/24/2021 05:52:00 PM with No comments

bantencom - Sedikit mengutip perihal pertanggungjawaban hukum sebagaimana diungkapkan oleh HANS KELSEN, terdapat suatu konsep terkait dengan kewajiban hukum yaitu konsep tanggung jawab hukum (LIABILITI). Dalam konsep pertanggungjawaban hukum, seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. 
Menurut teori tradisional, terdapat 2 (dua) macam pertanggungjawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (BASED ON FAULT) dan pertanggungjawaban mutlak (ABSOLUT RESPONBILITY).

 Namun dalam perkembangan hukum terkini menghendaki suatu pembedaan antara kasus ketika tindakan individu telah direncanakan dan dimaksudkan untuk efek tertentu dari perbuatan tersebut dan kasus ketika tindakan seorang individu membawa akibat HARMFUL tanpa direncanakan atau dimaksudkan oleh pelaku. Suatu sikap mental DELIQUENT tersebut atau disebut MENS REA adalah suatu elemen delik. Elemen inilah yang disebut dengan KESALAHAN (FAULT), yang ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis inilah yang disebut dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (RESPONBILITY BASED ON FAULT atau CULPABILITY) sedangkan dalam bentuk yang lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu KEALPAAN (NEGLIGANCE) yang merupakan suatu delik OMISI dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban ABSOLUT daripada CULPABILITY.

Jadi pada intinya, bagi para Hakim di dalam menyidangkan suatu perkara pidana, tentu harus cermat dan bijaksana di dalam menilai dan mempertimbangkan perbuatan dari Terdakwa, apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang benar-benar disengaja ataukah hanya merupakan suatu kealpaan belaka.


#belajarhukum
#advokatsuwadi
#peradinbanten
#posbakumadinserangkota
ASPEK HUKUM PEMBUKTIAN

Diposkan oleh On 7/22/2021 09:53:00 PM with No comments

bantencom - Pada dasarnya setiap orang akan selalu menghindari berbenturan dengan orang lain, akan tetapi ada saatnya kita tidak bisa menghindar dari konfrontasi dengan orang lain, baik orang perorangan maupun dengan badan hukum. Terlebih berkaitan dengan perkara pidana, yang memang masing-masing individu memiliki kepentingan yang berbeda dan sering bertentangan.
Dalam kaidah Hukum Acara Pidana, Dr. Syaiful Bakhri, S.H.,M.H. dalam bukunya Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Perpektif Pembauran, Teori dan Praktek Peradilan, mengatakan, "Aspek hukum pembuktian asasnya, sudah dimulai sejak tahap penyidikan perkara pidana, ketika penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya, dilakukan penyidikan, pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindakan penyidik untuk mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya, sehingga konkritnya pembuktian berawal dari penyidikan dan berakhir pada pemjatuhan pidana (vonis) oleh hakim di depan persidangan, baik pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun upaya hukum ke Mahkamah Agung."
Dari pendapat tersebut, secara singkat dapat kita pahami bahwa terdapat anggapan yang salah selama ini bahwa pembuktian perkara pidana baru dilakukan ketika sudah di persidangan di Pengadilan (khususnya di Pengadilan tingkat pertama/Pengadilan Negeri). Padahal seharusnya proses pembuktian tersebut SUDAH DIMULAI ketika penyidik (baik kepolisian maupun kejaksaan) mengumpulkan alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana. Dan sudah seharusnya pula, ketika seorang pelaku tindak pidana didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat), maka pelaku tindak pidana tersebut melalui Penasihat Hukumnya juga melakukan pengumpulan alat bukti yang dapat digunakan untuk menyangkal dalil bahwa pelaku tindak pidana yang memberikan kuasa kepadanya adalah orang yang benar-benar melakukan tindak pidana. Hal itu juga harus dilakukan oleh Penasihat Hukum yang mewakili kliennya atas dasar penunjukan dari setiap tingkat pemeriksaan perkara pidana.
Mungkin agak repot ketika Penasihat Hukum tersebut, menerima surat penunjukan dari Pengadilan Negeri, mengingat terbatasnya waktu untuk mengumpulkan alat bukti yang dibutuhkan, namun kiranya hal tersebut tidak menjadi halangan bagi seorang Advokat yang menerima surat penunjukan atas terdakwa suatu tindak pidana, untuk mengumpulkan alat bukti yang dibutuhkannya.
Hal ini diperlukan untuk menemukan kebenaran formal atas suatu tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu sudah saatnya kita merubah paradigma pelaksanaan proses pembuktian atas suatu tindak pidana. Semoga hal ini dapat menjadi bahan koreksi bersama.


#belajarhukum
#advokatsuwadi
#anggotaperadinbanten
#posbakumadinserangkota
DAS SEIN dan DAS SOLLEN

Diposkan oleh On 7/20/2021 06:39:00 PM with No comments

bantencom - Seringkali hukum akan bertabrakan antara aturan hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada. Merupakan suatu tantangan bagi para penegak hukum untuk menyelaraskan hukum yang diinginkan (DAS SEIN) dengan keadaan yang ada (DAS SOLLEN). Diperlukan pemahaman filosofis untuk dapat memahami antara DAS SEIN dengan DAS SOLLEN, sebab apa yang diinginkan atau yang diberlakukan sering berbeda jauh dengan kenyataan yang ada dalam massyarakat.

 Ada sebuah contoh yang nyata terjadi beberapa hari yang lalu yaitu ketika seorang anggota kepolisian yang juga merupakan pemilik sebuah minimarket menangkap basah beberapa orang yang melakukan pencurian di toko miliknya. Sebuah ironi yang terjadi adalah bahwa anggota kepolisian tersebut justru melakukan pemukulan bahkan penganiayaan terhadap orang-orang yang melakukan pencurian tersebut. Dalam hal ini jelas DAS SEIN berhadapan langsung dengan DAS SOLLEN, yaitu dalam DAS SEIN, setiap pencurian akan ditindak secara hukum, namun DAS SEIN yang terjadi bahwa pelaku pencurian justru dianiaya yang jelas merupakan sebuah tindak pidana. Apapun alasannya, tindakan penganiayaan terhadap seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindak pidana adalah juga merupakan TINDAK PIDANA. Kejernihan berpikir harus dikedepankan ketika terjadin hal demikian, sebuah tindak pidana tidak bisa dihadapi dengan melakukan tindak pidana yang lain yang justru akan merugikan pihak yang melakukan tindak pidana susulan. DAS SEIN selalu menginginkan keadaan yang ideal yang ada dalam masyarakat, ingin ada keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat, namun DAS SEIN justru menunjukkan hal berbeda yaitu seringkali diakibatkan oleh perilaku orang dalam masyarakat itu sendiri yang merugikan tidak hanya dirinya sendiri tetapi juga merugikan orang lain.

Contoh lain yang memperhadapkan DAS SEIN dan DAS SOLLEN,yaitu pencurian yang dilakukan karena pelakunya terpaksa harus melakukan demi kelangsungan hidupnya dan hidup keluarganya, karena ketidakmampuan secara ekonomi, menyebabkan pelaku melakaukan pencurian. 
Terhadap keadaan ini diperlukan sikap yang arif bijaksana dalam menyikapinya. Kesalahan tetap harus dihukum akan tetapi hukuman yang dijatuhkan bukan merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi agar si pelakunya menjadi jera untuk tidak mengulanginya lagi dan juga memberikan contoh kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh undang-undang. Menjadi tugas kita bersama untuk mengedapankan upaya preventif supaya tidak terjadi tindak pidana dibandingkan upaya represif yang bisa merugikan masyarakat.

#belajarhukum
#AdvokatSuwadi
#anggotaPeradinBanten
#posbakumadinserangkota
Prihatin dengan Situasi PPKM Darurat, Komisi V Desak Bantuan Jamsosratu Segera Dicairkan

Diposkan oleh On 7/18/2021 06:48:00 PM with No comments


SERANG - bantencom, Sekertaris Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan meminta agar dana bantuan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) segera dicairkan. 

Sebab kata dia, situasi selama pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Provinsi Banten membuat masyarakat membutuhkan bantuan dari pemerintah.

"Jamsos Ratu sebaiknya dipercepat pencairannya. Seiring diterapkannya PPKM darurat pemerintah Provinsi Banten diharapkan dapat mengambil langkah strategis dalam meringankan beban masyarakat terdampak," ujarnya kepada Bantencom, Minggu (18/7/2021).

Apalagi kata Politisi Golkar itu, jika PPKM Darurat harus diperpanjang. Menurutnya, seiring dengan dilakukan langkah optimalisasi pencairan Jamsos APBN, Jamsosratu juga menjadi daya dukung yang signifikan.

"Mohon Dinsos (Banten) dapat melakukan percepatan dalam pencairan. PPKM Darurat ini sangat terasa dampaknya. Meski dampaknya meluas namun setidaknya penerima Jamsosratu pasti sangat terdampak. Skema bantuan Jamsosratu secara data sudah jelas kita tinggal mencairkan saja," tegas Fitron.

Lebih lanjut diungkapkan Fitron, realisasi Bansos ini dapat menjadi upaya pemenuhan kebutuhan pokok dan mengurangi beban penghidupan keluarga miskin dan rentan termasuk menjaga daya beli masyarakat. 

"Komisi V akan mencoba mengambil langkah koordinatif, kita akan panggil Dinsos. Kami minta Dinsos menyiapkan laporan eksistingnya secara administratif," katanya.

Selain akan memanggil Dinsos Banten dalam waktu dekat, Komisi V juga sekaligus akan koordinasi perihal Bansos-bansos lainnya, yang diharapkan dapat membantu kebutuhan masyarakat Banten.

"Darurat ini, kasihan banget mereka yang diperkotaan. Sepertinya yg dipedesaan juga sama," terangnya.


Untuk memperkuat integritas data, dia nilai tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat. Namum pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat aktif melakukan verifikasi dan validasi data sehingga Bansos bisa tepat sasaran. 

"Keterbatasan anggaran diharapkan bantuan dapat presisi. Jika memang ada sebagian masyarakat yang sudah layak. Graduasi alangkah lebih baiknya sasarannya dialihkan kepada yang lain yang kini lebih terdampak," pungkasnya. (Adv)
PUTUSAN YANG ADIL ADALAH PUTUSAN YANG TIDAK DIAJUKAN UPAYA HUKUM?

Diposkan oleh On 7/16/2021 08:26:00 PM with No comments

bantencom - Ada pihak bahkan juga sebagian hakim yang berpendapat bahwa tolak ukur kepuasan masyarakat atas putusan pengadilan adalah tidak diajukannya upaya hukum atas putusan tersebut. Dengan begitu masyarakat menganggap putusan tersebut adil.

Menurut pendapat saya, itu terlalu simplistis. Karena begini. Proses peradilan itu panjang sekali. Misalnya peradilan pidana, mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan (yang didalamnya ada proses pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), ada juga pembelaan dari Terdakwa), lalu ujungnya nanti barulah putusan hakim. Hakim mempertimbangkan segala fakta yang terungkap di persidangan, menemukan atau menerapkan hukum bagi perkara itu, lalu menjatuhkan putusannya.

Jika Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan dakwaannya, atau buktinya bisa dilemahkan oleh pembelaan Terdakwa maka putusannya bebas. Ada juga putusan lepas dari tuntutan hukum (karena perbuatannya bukan tindak pidana atau ada hal-hal yang menghapuskan pidana). Kalau Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan dijatuhi hukuman maka putusannya disebut putusan pemidanaan.

Dari keadaan-keadaan di atas, bisa banyak kemungkinan yang akan terjadi pada putusan itu. Misalnya antara lain :

1. Kalau bebas, Terdakwa pasti senang tapi tidak dengan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa  Penuntut Umum pasti mengajukan kasasi, karena, selain ada kewajiban demikian dari sisi sistem internal mereka, bisa juga memang tidak sependapat dengan pertimbangan hakimnya.

2. Kalau putusan pemidanaan, hukuman yang dijatuhkan
hakim menurut Jaksa Penuntut Umum sudah adil, tapi menurut Terdakwa masih terlalu berat. Lalu Terdakwa banding dan berharap hukumannya dikurangi oleh pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat banding mengabulkannya. Hukuman diturunkan. Lalu sekarang giliran Jaksa Penuntut Umum yang keberatan. Diajukan lagi upaya hukum kasasi agar hukuman dikembalikan seperti apa yang diputus pengadilan tingkat pertama.

3. Putusan pemidanaan dalam perkara yang ada korbannya, di mana Terdakwa menerima hukuman yang dijatuhkan hakim, Jaksa  Penuntut Umum juga menerima karena tidak jauh berbeda dengan tuntutan pidana yang diajukannya. Tapi korban yang tidak terima. Karena menganggap hukuman kepada Terdakwa terlalu ringan. Tidak adil menurut korban. Sayangnya, korban tidak punya hak untuk mengajukan banding. Yang punya hak untuk banding dan merupakan representasi dari negara/ korban dalam hal ini Jaksa Penuntut Umu. Tapi Jaksa Penuntut Umum sudah menerima. Sistemnya sudah begitu, mau apa lagi? Akhirnya korban hanya bisa menggerutu saja.

Dari beberapa contoh keadaan-keadaan di atas, bisa kita bayangkan begitu kompleks situasinya. Putusan adil itu menurut siapa? Menurut hakimnya, menurut Jaksa Penuntut Umum, menurut Terdakwa, menurut korban, menurut masyarakat yang memperhatikan perkara? Menurut LSM?, Menurut media? Menurut pengamat hukum?

Prinsipnya, upaya hukum itu diadakan agar ada mekanisme peninjauan, ada pemeriksaan ulang, baik soal fakta-faktanya atau soal penerapan hukumnya. Begitulah proses mengadili yang hingga saat ini kita yakini masih yang terbaik untuk negara ini. Ini baru perkara pidana, belum perkara perdata.

Saya berpikir, kita tidak boleh tergelincir keluar dari rel dan menganggap kerja-kerja mengadili perkara ini sama dengan kerja kerja mekanis. Perkara masuk, dibagikan, fakta diperiksa, Jaksa Penuntut Umum menganggap terbukti, dituntut pidana 2 tahun, putusan dibuatlah minimal 1 tahun 6 bulan atau maksimal sama dengan tuntutannya. Selesai.

Ada juga pemikiran bahwa semakin cepat perkara itu selesai, maka Terdakwa akan semakin cepat menjalani pidana dan cepat berkumpul lagi dengan keluarga. Tidak perlu berama-lama lagi menghadapi proses upaya hukum yang bertingkat itu. Sehingga Hakim dan Jaksa diharapkan 'kompak' dalam soal berat ringannya pidana dalam surat tuntutan dan dalam putusan. Sehingga dalam praktek muncul kebiasaan menghitung setengah, dua pertiga atau sama dengan tuntutan.

Kadangkala bisa demikian, artinya jika setelah direnungkan, dipertimbangkan berat ringan kesalahan terdakwa, akibatnya pada korban dan variabel variabel lain yang terkait, bisa cocok dengan tuntutan pidana atau tidak jauh berbeda. Tapi jika tidak dimungkinkan 'kompak' antara tuntutan dengan putusan, ya tidak perlu dipaksakan. Demi keadilan. Sekali lagi demi keadilan. Biarlah hasil dari pergulatan hakim tingkat pertama itu ditinjau oleh peradilan tingkat banding dan kasasi. Jangan justru dianggap sebagai tolak ukur bahwa putusan itu tidak adil. 'Justice delayed', 'justice denied' katanya, kalau perkaranya berlarut-larut. Ah, nanti dulu, jangan langsung dibawa ke sana. Proses upaya hukum itu jangan diabaikan sebagai proses untuk mencari keadilan.

Kita jangan sampai berat sebelah antara korban dengan Terdakwa. Lupa dengan keberadaan korban dan akibat dari tindak pidana itu, atau juga lupa dengan keadaan Terdakwa karena fokus kepada korban. Kalau hanya condong kepada Terdakwa, maka putusan bisa berat sebelah. Demikian pula kalau hanya condong kepada korban, maka putusan juga bisa terlalu berat bagi Terdakwa. Ada titik tertentu yang harus ditemukan hakim agar diperoleh apa yang disebut adil.

Menurut saya putusan pidana bisa dinilai dengan beberapa parameter, antara lain : 
1. Apakah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mampu dituangkan ke dalam putusan dengan baik. 
2. Apakah pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa telah dipertimbangkan dengan mengikuti metodologi yang disediakan hukum acara? 
3. Proses pengambilan keputusan tidak terpengaruh oleh hal-hal lain yang tercela, seperti adanya suap atau hal lain yang sifatnya koruptif.

Banyak yang berpendapat tidak akan mungkin manusia memberikan keadilan yang hakiki, karena hanya Tuhan yang bisa memberikannya. Oke tidak masalah. Yang penting dan yang akan dinilai adalah usaha dari hakim untuk memberikan yang terbaik menggunakan segala kemampuannya, ilmunya pengetahuannya, keahlian, hati nuraninya. Pendeknya, integritasnya.

#belajarhukum
#AdvokatSuwadi
#anggotaPeradinBanten
#posbakumadinserangkota
PERANAN PENASIHAT HUKUM BERDASARKAN PASAL 56 KUHAP

Diposkan oleh On 7/16/2021 10:43:00 AM with No comments

bantencom - Sudah jamak terjadi orang akan malas berhadapan dengan hukum, sebab selain membutuhkan waktu yang lama juga banyak istilah hukum yang tidak dimengerti khususnya oleh masyarakat yang awam hukum. Dalam hukum pidana, hak setiap individu adalah sangat dilindungi, bahkan ketika orang itu harus berhadapan dengan hukum. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penanganan terhadap orang yang melakukan tindak pidana didasarkan pada ketentuan dalam Herziene Indonesich Reglement (HIR) yang mengatur tentang acara di bidang Perdata dan Pidana untuk wilayah Jawa dan Madura, selain itu juga digunakan  RBG [singkatan dari Rechtreglement voor de Buitengewesten yang sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar jawa Madura), dan terdapat pula ketentuan yang bernama Rv adalah singkatan dari Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering yaitu hukum acara perdata dan pidana yang berlaku untuk golongan Eropa di jaman penjajahan. Khusus terhadap hukum acara pidana, dengan diberlakukannya KUHAP, maka ketentuan-ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Mengapa tidak berlaku lagi ? Sebab baik di dalam HIR, RBg maupun Rv mengandung ketentuan yang bersifat diskriminatif khususnya bagi masyarakat Indonesia, sebab bagaimanapun ketentuan tersebut merupakan produk hukum dari pemerintah kolonial Belanda, yang tentu lebih mengutamakan masyarakat Belanda itu sendiri. Terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, KUHAP telah mengatur di dalam Pasal 56 yang menyebutkan :

(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampun yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Dalam penjelasannya, pasal 56 ayat (1) KUHAP, memberikan penjelasan yaitu, "Menyadari asa peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan serta dengan pertimbangan, bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam pasal 21 ayat (4) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukkan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu.

Dalam prakteknya, seringkali pejabat yang memeriksa tersangka atau terdakwa sering lupa atau bahkan melupakan hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh penasihat hukum. Khusus untuk di Pengadilan Negeri, sudah ada perangkat yang disiapkan yaitu ada pelayanan penasihat hukum secara prodeo (cuma-cuma) dalam bentuk Pos Bantuan Hukum (POSBAKUMADIN) Hal ini sebagai upaya meminimalisir tidak terlinduginya hak-hak tersangka atau terdakwa ketika berhadapan dengan hukum, khususnya di muka persidangan.

#belajarhukum
#AdvokatSuwadi
#anggotaPERADINBANTEN
#posbakumadinserangkota
DASAR PENJATUHAN PUTUSAN HAKIM

Diposkan oleh On 7/14/2021 09:52:00 PM with No comments

bantemcom - Selama ini masyarakat sering dibuat bingung dengan putusan Hakim, yang seringkali atas perkara yang mirip-mirip namun putusannya berbeda. Misalkan dalam perkara pidana, ada perkara pencurian, masyarakat sering bingung, sama-sama mencuri namun si A dihukum penjara lebih berat dibandingkan dengan si B. Atas pertanyaan tersebut, maka sering timbul pertanyaan, apa sebenarnya yang menjadi dasar penjatuhan putusan hakim atas suatu perkara.

Dalam tulisan ini akan sedikit membedah dasar penjatuhan putusan sebatas dalam perkara pidana maupun perdata saja. Karena pada dasarnya bentuk beracara di pengadilan hanya secara pidana maupun perdata, yang kemudian dalam perkara perdata dibagi lagi menjadi perdata umum, perdata Islam (gugat cerai dan waris) serta perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

1. Dalam perkara pidana.

Yang menjadi dasar penjatuhan pidana (putusan) adalah :
a. Pasal yang didakwakan, apakah masuk dalam perkara pidana umum (misalkan : pecurian, penganiayaan dll) atau dalam perkara pidana khusus (misalkan : tindak pidana korupsi, narkotika perdagangan orang dll);
b. Bentuk dakwaan, apakah subsidairitas (primair, subsidair, lebih subsidair, lebih lebih subsidair), apakah alternatif (dakwaan pertama ATAU dakwaan kedua), apakah kumulatif (dakwaan pertama & dakwaan kedua), atau gabungan antara semua bentuk dakwaan;
c. Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan;
d. Fakta yang terungkap dalam persidangan, yang didasarkan pada persesuaian antara pasal yang didakwakan, keterangan  saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan;
e. Pasal yang terbukti berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;
d. Keadaan Terdakwa, yaitu hal-hal yang memberatkan (misalkan residivis/pengulangan tindak pidana, tidak menyesali perbuatannya, efek dari perbuatan Terdakwa terhadap masyarakat dll), hal-hal yang meringankan (menyesali perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dll);
e. Masa penahanan Terdakwa dari dimulainya penangkapan hingga persidangan dan (apabila ada) adanya upaya hukum baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK).
f. Pembelaan (pledooi) dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

2. Dalam perkara perdata.

Yang menjadi dasar penjatuhan putusan adalah :
a. Surat gugatan dari Penggugat, yaitu dilihat dari formalitas surat gugatannya, apakah penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai penggugat, posita gugatan (jalan cerita gugatan tersebut), petitum (apa yang diminta oleh penggugat);
b. Surat jawaban dari Tergugat, yang berisi jawaban atas gugatan penggugat tersebut, termasuk di dalamnya adalah bantahan apabila gugatan tersebut dianggap tidak benar, juga termasuk adanya (EKSEPSI/sanggahan tentang kewenangan mengadili suatu pengadilan, bisa berupa kewenangan mutlak maupun kewenangan relatif, akan dibahas di saat yang lain);
c. Duplik atau jawaban dari Penggugat atas surat jawaban dari Tergugat, yang berisi bantahan dari jawaban Tergugat;
d. Replik atau jawaban dari Tergugat atas duplik dari Penggugat yang berisi bantahan dari duplik Penggugat;
e. Pembuktian, berupa bukti surat maupun saksi dari pihak Penggugat maupun Tergugat;
f. Pemeriksaan Setempat atau pemeriksaan lokasi sengketa (bila perkara mengenai sengketa tanah maka WAJIB dilakukan), hal ini untuk membuktikan apakah benar ada obyek sengketa, apakah luas dan batas-batas obyek sengketa sudah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan, apakah obyek sengketa sudah bersertifikat atau belum dan hal-hal yang berkaitan dengan obyek sengketa;
g. Kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat, yang berisi pendapat masing-masing pihak atas fakta yang terbukti dalam persidangan;
h. Fakta yang terbukti dalam persidangan, untuk menentukan apakah fakta hukum tersebut sesuai dengan petitum/apa yang diminta dari Penggugat;
i. Dasar hukum dari fakta yang terbukti di persidangan, apakah gugatan didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi/ingkar janji;

Kurang lebih demikian apa yang menjadi dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Tentu saja membutuhkan insting yang kuat dari seorang Hakim dalam menilai fakta yang terbukti di persidangan, sehingga bisa dijadikan dasar dalam penjatuhan putusan.

#belajarhukum
#AdvokatSuwadi
#anggotaPeradinBanten
#PosbakumadinSerangkota