bantencom

Mau Bikin Web?

Hosting Unlimited Indonesia

Pernyataan Serikat Pekerja Nasional

Diposkan oleh On 14:18:00

Serang,Bantencom-SPN (Serikat Pekerja Nasional)Dengan tegas menolak kenaikan BBM Rabu (12/6) berikut kutipan yang disampaikan salah satu pengurus DPP SPN ,
    Pernyataan Sikap
Serikat Pekerja Nasional (SPN)
TOLAK KENAIKAN BBM TOLAK CABUT
SUBSIDI
Pemerintah Republik Indonesia
berencana akan menaikan Harga BBM
pada tanggal 17 Juni 2013. Yang akan
merasakan dampak langsung dari
kebijakan ini rakyat Indonesia dari
golongan menengah ke bawah,
terutama kaum pekerja beserta
keluarganya. Belum lagi kenaikan
upah minimum tahun 2013 dapat
dinikmati, karena pemerintah daerah
lebih berpihak kepada pengusaha
dengan mengabulkan permohonan
penangguhan. Namun demikian isu
kenaikan upah tetap memicu kenaikanharga-harga kebutuhan pokok
masyarakat.
Rencana kenaikan harga BBM yang saat ini masih dibahas dan diperdebatkan di media-media, telah
serta merta melambungkan harga-harga kebutuhan bahan pokok diseluruh wilayah Indonesia.


     Keberpihakan para wakil rakyat, saat  ini sudah tidak bisa diharapkanlagi,meskipun satu dua orang anggota
dewan yang berteriak menolak seolah  hanya menjadi pemanis demokrasi pura-pura saja, pada akhirnya mereka akan menyerah dan tunduk pada kepentingan partainya, bukan kepada kepentingan rakyat.
     Menjelang dan selama bulan puasa,yang sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun, bahwa harga
kebutuhan pokok akan melambung tinggi, apalagi pada tahun ini jika pemerintah nekat menaikan harga
BBM per-17 Juni lusa, maka dapat dibayangkan betapa sulitnya
masyarakat menghadapi kehidupan ekonomi sehari-harinya. Padahal menjelang Hari Raya Lebaran
masyarakat membutuhkan tambahan biaya yang sangat besar untuk memenuhi keperluan keluarganya.
Inilah kondisi riel yang pasti akan dihadapi oleh masyarakat kebanyakan di Indonesia.
Kalaupun rencana kenaikan BBM akan dibarengi dengan pemberian konvensasi untuk rakyat melalui
     Bantuan Langsung Sementara (BLSM) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT lebih bermotifkan kepentingan politik daripada untuk mensejahterakan rakyat. Lebih tepatnya dana kampanye para penguasa yang ingin
mempertahankan kekuasaannya.
     Kalaupun konvensasi kenaikan BBM itu ada, akan diberikan sampai kapan? Apakah kelompok pekerja merupakan bagian masyarakat yang mendapatkan bantuan?
    Belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, pemberian BLT juga selalu salah sasaran. Selain disunat oknum aparat kecamatan dan kelurahan, pembagiannya diutamakan juga untuk sanak kadang dan keluarganya.
    Sementara orang miskin ngantri berebut dan baku hantam dengan saudara sesama. Bahkan tidak jarang
memakan korban jiwa. Selain memamerkan kemiskinan dan kerakusan, kedaan membagi-bagi BLT
itu merupakan penistaan terhadap kehormatan rakyat jelata, dan itu dilakukan berulangkali dengan bangga!
    Pantaskah kenaikan BBM pada saat kepastian hukum di Indonesia prakteknya masih berpihak pada para
kapitalis dan para penguasa, yang notebene penguasa juga adalah para kapitalis? Sudah dapat dipastikan, hal ini akan membuat upaya rakyak dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan seperti mengapai langit.
     Kemahalan hidup akan dirasakan lebih bertubi-tubi oleh para pekerja yang memiliki ketidakpastian keamanan pekerjaan; seperti kepastian hidup pekerja Kontrak dan Outsorcing yang setiap bulan upahnya harus dipotong untuk Pengusaha Jasa Pengerah Tenaga Kerja, belum lagi setiap saat terancam PHK atau pengahiran kontrak kerja. Padahal saat ini pekerja sedang menantikan satu beban pasti yang harus dipikulnya-pada 1 Januari 2014, di mana semua pekerja akan dibebani potongan upah sebesar 4%
dari upahnya, untuk membayar iuran BPJS kesehatan 2% yang diwajibkan selain iuran JHT BPJS ketenagakerjaan yang menjadi kewajibannya.
     Sepertinya pekerja makin tidak mampu mendapatkan kehidupan layak, bahkan menjadi pekerja BBM (Benar-Benar Melarat) deh!
    Tidakkah menjadi pemikiran pemerintah tentang problem menghadapi tahun ajaran baru anak sekolah bagi keluarga yang tidak mampu. Meski APBN sudah menaikan anggaran pendidikan hingga 20% tetapi
tidak serta merta dapat menjawab kesulitan biaya pendidikan. Karena pelaksanaan kebijakan sekolah murah,sekolah bebas biaya tidak sepenuhnya bisa dirasakan oleh masyarakat-termasuk keluarga pekerja.
    Maka dengan ini Serikat Pekerja Nasional (SPN) atas nama dan untuk kepentingan seluruh anggota di
Indonesia menyatakan sikap
   “MENOLAK DENGAN KERAS DAN
   TEGAS KEBIJAKAN PEMERINTAH
   MENAIKAN BBM DAN MENCABUTAN
   SUBSIDI UNTUK RAKYAT” 
serta menuntut pemerintah untuk:
      1. Membatalkan persetujuan penundaan kenaikan upah 2013, disertai perintah kepada pengusaha
untuk membayar upah pekerja dengan layak
      2. Menindak tegas para pengusaha yang mencuri upah pekerja dengan dalih pemenuhan target pekerjaan,dengan tindakan melemburkan pekerja tanpa membayar upah
      3. Menindak tegas para pengusaha melakukan praktek kerja kontrak dan outsourcing yang jelas-jelas melanggar Undang-undang Ketenagakerjaan
     4. Laksanakan pendidikan gratis untuk rakyat tidak mampu hingga perguruan tinggi
     5. Membatalkan pemberlakuan UU BPJS –SJSN yang tidak berpihak terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Masyarakat Indonesia
Selanjutnya kepada seluruh perangkat SPN di seluruh Indonesia diintruksikanuntuk meneruskan sikap penolakan ini secara kelembagaan-baik dengan melakukan aksi di daerah masing-masing, membuat spanduk, leaflet maupun selebaran-selebaran yang menunjukan sikap organisasi Serikat
Pekerja Nasional (SPN) Teriakan lawan! terhadap penindasan dan ketidakadilan Negara kepada
rakyatnya
Lawan! Lawan! Lawan!
Semoga Tuhan yang Maha Kuasa
menyertai setiap langkah perjuangan
kita. Merdeka!!!!
Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja
Nasional (DPP SPN)
Secretariat: Jl. Raya Pasar Minggu No.
39A Jakarta Selatan; Telp/Fax
021.7981233
www.dpp-spn.org E-mail:
spn_dpp@yahoo.com<MK>
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »