bantencom

Mau Bikin Web?

Hosting Unlimited Indonesia

BPK Memberi Gelar WDP untuk Pemprov Banten

Diposkan oleh On 19:32:00 with No comments

Serang,bantencom - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Pemprov Banten atas laporan keuangan tahun anggaran 2012. Salah satu penyebabnya, BPK menemukan hibah dalam bentuk barang senilai Rp 1,13 triliun yang belum memiliki dokumen lengkap.

Anggota V BPK RI Agung Firman Sampurna saat menyampaikan LHP BPK kepada DPRD Banten di ruang a rapat paripurna, DPRD Banten, Kamis (4/7) menjelaskan, ada dua hal yang menyebabkan Pemprov Banten kembali meraih WDP, yakni adanya temuan hibah dalam bentuk barang kepada pemkab/pemkot, instansi pusat dan masyarakat senilai Rp 1,13 triliun yang belum lengkap dokumennya.

Selain itu, penyebab lain dalam hal nilai persediaan yang dilaporkan Rp 87,36 miliar, di antaranya di Dinas Kesehatan senilai Rp 44, 69 miliar. Dikatakan bahwa hasil inventarisasi tidak dilengkapi dengan dokumen inventarisasi yang memadai sehingga BPK tidak memungkinkan melakukan prosedur pemeriksaan.

Agung juga melaporkan 12 temuan yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 10 temuan yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern. Dari temuan tersebut, kata dia, ada yang merupakan temuan berulang yaitu hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis/kontrak, kekurangan volume pekerjaan, biaya perjalanan dinas fiktif.

Tidak hanya itu, terdapat praktik-praktik yang menyebabkan pemahalan harga pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, belanja hibah belum dilengkapi laporan pertanggungjawaban, penatausahaan kas dan verifikasi atas dokumen kelengkapan SPM dan SP2D belum sepenuhnya berjalan efektif serta penatausahaan aset yang belum sepenuhnya berjalan secara tertib.

"Dengan masih terjadinya temuan berulang tersebut menandakan bahwa rekomendasi BPK belum sepenuhnya mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Banten," ujarnya.

Hasil audit juga menyebutkan sejak 2005 hingga 2012 BPK mendapatkan 344 temuan dengan 654 rekomendasi senilai Rp 51,3 miliar. Dari rekomendasi itu, jelas dia, yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK sebanyak 427 rekomendasi dengan nilai Rp39,41 miliar, belum sesuai rekomendasi dalam proses tindaklanjut sebanyak 101 rekomendasi senilai Rp 8,989 miliar dan belum ditindaklanjuti sebanyak 126 rekomendasi senilai Rp 3 miliar.

Menanggapi LHP BPK, Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah menyatakan, terkait hibah barang pihaknya telah menindaklnjuti. Namun demikian, Atut mengakui masih belum tuntas.

"Memang masih ada sisa yang belum dilengkapi dokumennya. Itu kan terjadi bukan hanya 2012 saja, tetapi juga tahun sebelumnya. Namun demikian, kami terus berupaya memaksimalkan kinerja," jelasnya.

Atut mengatakan, pihaknya telah bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, agar hal ini bisa terselesaikan. Terhadap rekomendasi yang disampaikan BPK, Atut menyatakan akan ditindaklanjuti dalam kurun waktu 60 hari.

Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin menyatakan, terkait LHP BPK ini, pimpinan DPRD akan segera merekomendasikan kepada komisi terkait untuk mengawal tindak lanjut SKPD terkait rekomen dari BPKP tersebut.(bc4)
Sent From bantencom civil journalism

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »