bantencom

Mau Bikin Web?

Hosting Unlimited Indonesia

BPK, Sejumlah Barang Rumah Dinas Gubernur Banten Hilang

Diposkan oleh On 02:59:00 with No comments

Serang,bantencom.com - Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten, sejumlah barang atau peralatan interior rumah dinas gubernur Banten senilai Rp 115.042.910 tidak diketahui keberadaannya atau dinyatakan hilang.

BPK juga merilis bahwa nilai aset berupa gedung rumah dinas gubernur Banten mencapai Rp 17,2 miliar. Nilai rumah dinas hasil audit BPK ini berbeda dengan laporan dari Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman (SDAP) Banten bahwa rumah dinas tersebut menelan biaya Rp 16,14 miliar.

Kendati telah menelan biaya yang begitu besar dari APBD Banten 2011 dan APBD Banten 2012, namun hingga kini rumah dinas tersebut belum ditempati oleh Gubernur Ratu Atut Chosiyah dengan alasan yang tidak jelas. Rumah dinas yang dengan sengaja dibiarkan mubazir karena tidak dimanfaatkan itu, dinilai oleh BPK Perwakilan Banten sebagai penghamburan anggaran.

Karena itu, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten agar rumah dinas tersebut segera dimanfaatkan.

Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Banten terkait penggunaan APBD Banten 2012, disebutkan bahwa sejumlah barang interior rumah dinas gubernur yang dinyatakan hilang itu yakni sebuah proyektor di ruangan audio visual dengan jumlah satu unit, senilai Rp 55.154.920, sebuah karpet di ruang makan dengan jumlah satu unit senilai Rp 11.447.200, sebuah side table dengan jumlah satu unit senilai Rp 18.053.520, dan sofa dua seater sebanyak satu unit dengan nilai Rp 30.387.270.

Menanggapi adanya temuan BPK Perwakilan Banten tersebut, Ketua Tim Kajian Independen Banten Dimas Kusuma menegaskan, rumah dinas gubernur Banten yang dibangun dengan biaya sangat fantastis itu seharusnya segera dimanfaatkan atau ditempati oleh gubernur.

"Kalau rumah dinas itu dibiarkan kosong, itu sama saja nilainya menghamburkan anggaran. Padahal, sebelumnya dana APBD Banten disedot untuk membiayai kontrak rumah pribadi Ratu Atut Chosiyah di Jalan Bhayangkara, Kota Serang senilai Rp 250 juta per tahun karena belum ada rumah dinas. Sekarang sudah dibangun rumah dinas, malah tidak ditempati. Lebih ironisnya lagi, rumah dinas itu belum ditempati, dan sejumlah interior baru dibeli dan diadakan, namun sudah dinyatakan hilang. Pejabat di lingkungan Pemprov Banten dalam hal ini Biro Perlengkapan harus mempertanggungjawabkan hilangnya barang interior tersebut," tegasnya.

Dimas juga mendesak aparat penegak hukum baik itu dari Polda Banten maupun dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten untuk mengusut dugaan korupsi dalam pembangunan rumah dinas gubernur Banten tersebut.

"Sejak awal, kami sudah mengetahui sejumlah kejanggalan dalam pembangunan rumah dinas gubernur tersebut. Ada sejumlah item proyek yang perlu dikaji lebih jauh terkait penangkaran rusa di sekitar rumah dinas, pembelian pakan rusa, pemindahan rusa, pengadaan CCTV, dan sejumlah item lainnya. Bukan hanya itu, rumah dinas itu dibangun sejak tahun 2011, namun baru diserahterimakan pada tanggal 1 April 2013.Keterlambatan serah terima aset berupa gedung rumah dinas gubernur ini juga menjadi temuan BPK," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Perlengkapan Pemprov Banten Wira Hadi Kusumah ketika dihubungi untuk dimintai tanggapannya terkait barang interior rumah dinas yang hilang tersebut, telepon selulernya dalam posisi tidak bisa dihubungi tidak aktif. Bahkan pesan singkat yang dikirim bantencom.com dan juga wartawan lain ke dua nomor ponselnya tidak terkirim.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »