bantencom

Mau Bikin Web?

Hosting Unlimited Indonesia

Sidang kasus korupsi pada kegiatan Redistribusi Tanah Ojbek Landreform (Redis Tol) dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dari APBN TA 2008 senilai Rp4,5 miliar di tunda pekan depan

Diposkan oleh On 20:53:00 with No comments

Serang,bantencom.com - Empat terdakwa kasus dugaan korupsi pada kegiatan Redistribusi Tanah Ojbek Landreform (Redis Tol) dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dari APBN TA 2008 senilai Rp4,5 miliar  batal divonis. Lantaran majelis hakim belum selesai musyawarah untuk menentukan vonis kepada empat terdakwa tersebut. Demikian terungkap dalam sidang di pengadilan tipikor PN Serang,Senin (9/9/2013).

Sebelumnya, empat  pejabat tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dituntut 2 tahun  dan 2,5 tahun penjara. Dua pejabat BPN Banten, Dadi Rahmanhadi (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Terdakwa II Fani Fahlevi (Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan) dituntut masing-masing 2,5 tahun penjara. Mantan Kasubsi Landreform dan Konsolidasi BPN Pandeglang, Tb Enoh Juhaeni dan mantan Kasubsi Landreform dan Konsolidasi BPN Kabupaten Lebak, Duski, masing-masing dituntut 2 tahun penjara.

Dalam sidang yang dipimpin hakim Sumartono dengan JPU H.Mahmud, sidang akan dilanjutkan Kamis pekan depan.”Sidang ditunda selama sepuluh hari,” kata Sumartono,seraya mengetukkan palunya. Keempat terdakwa yang disidangkan secara bersamaan sebelumnya oleh JPU dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dan dihukum 2 tahun dan 2,5 tahun penjara.

Terdakwa Dadi Rahmadi  dihukum dengan pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan,dan pidana denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fani Fahlevi dengan pidana penjara selama dua tahundan enam bulan,dan pidana denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Kedua terdakwa juga, oleh JPU diharuskan membayar uang pengganti, Dadi diharuskan membayar uang pengganti Rp 213.225.588,subsider 6 bulan penjara, sementara untuk terdakwa Fani, uang penggantinya Rp25 juta, subsider 3 bulan kurungan penjara. Sementara, untuk terdakwa Duski, dituntut 2 tahun penjara , denda Rp 50 juta,subsider 3 bulan, uang pengganti Rp336.380.000,subsider 1 tahun penjara.

Dan  terdakwa Tb Enoh Juhaeni dituntut 2  tahun penjara , denda Rp 50 juta,subsider 3 bulan, uang pengganti Rp 54.300.000,subsider 1tahun  penjara. Untuk diketahui, kasus ini ditangani Polda Banten sejak tahun 2010 dan menetapkan empat tersangka. Berkasnya juga sempat bolak-balik Kejati-Polda.

Program redistol diluncurkan dengan anggaran penunjang APBN senilai Rp 4,5 miliar melalui BPN Pusat. BPN kemudian menargetkan pembuatan sertifikat tanah negara yang sudah diredistribusikan untuk menjadi hak milik masyarakat penggarap di Kabupaten Lebak dan Pandeglang sebanyak 8.524 bidang.

Masyarakat penggarap dapat menerima sertifikat tanah secara gratis. Akan tetapi, dalam perjalanannya program yang dilaksanakan Kanwil BPN Banten ini diduga tidak tepat sasaran.
 Sebagai pelaksana, Kanwil BPN Banten tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi tanah asal tanah negara itu sesuai petunjuk teknis.

Dari 8.514 bidang tanah asal tanah negara di Kabupaten Lebak dan Pandeglang yang ditargetkan, hanya terealisasi 8.025 bidang. Hal itu pun tidak seluruh sertifikat yang dikeluarkan berasal dari tanah negara sudah diredistribusikan kepada masyarakat penggarap pada 1960-an.(bantencom)
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »