bantencom

Mau Bikin Web?

Hosting Unlimited Indonesia

Masalah Hukum Keluarga Besar Gubernur Banten

Diposkan oleh On 17:35:00 with No comments


Serang, bantencom - Gelombang arus reformasi yang telah menjatuhkan Orde Baru mengubah tatanan negara dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengimplementasikan "Demokrasi".  Dengan demokrasi sebuah bangsa dapat mensejahterakan dirinya dengan mengelola negerinya dengan sumberdaya manusia yang ada dengan benar.

Dampak reformasi yang akhirnya menggerakkan tokoh-tokoh Banten yang didukung oleh hampir semua elemen masyarakat Banten, membentuk Provinsi Banten, yang sebelumnya merupakan bagian dari Jawa Barat.

DPR RI menyetujui aspirasi masyarakat Banten untuk mengurus, mengelola dan membangun daerahnya oleh masyarakatnya sendiri melalui UU No.23 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten.

Akan tetapi peran serta optimal masyarakat Banten Asli masih minim, sehingga tidaklah heran bila 13 tahun perjalanan provinsi ini ada ketidakpuasan dari sebagian masyarakat.
Tidak tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) pada disiplin ilmu tertentu, menyebabkan jabatan-jabatan strategis di pemerintahan Provinsi, Kab/Kota diisi oleh orang luar Banten.

Oleh karena itu dalam menyikapi permasalahan di Provinsi Banten, khususnya permasalahan hukum yang tengah dihadapi Keluarga Gubernur Banten, harus dipahami secara arif dan proporsional oleh masyarakat Banten.

Mayjen TNI Drs. H. Ampi Nurkamal Tanujiwa, SH, MSc, MBA, Sebagai orang yang memiiki empati terhadap Banten seutuhnya. Sebagai penggagas/Motivator, telah mendorong terbentuknya Provinsi Banten menghimbau kepada semua elemen masyarakat Banten sebagai berikut:
1. Tidak melakukan komentar-komentar yang menjustifikasi (menghakimi : red) terhadap keluarga besar Gubernur Banten.
2. Asas praduga tak bersalah harus kita junjung tinggi, Permasalahan yang ada biar ditangani penegak hukum (KPK).
3. Jangan terjebak dan terbawa arus oleh provokasi-provokasi dari oknum, kelompok/golongan tertentu yang membuat stigma terhadap keluarga besar Gubernur Banten, Para SKPD, dan pelaku usaha, khususnya yang tergabung dalam wadah Asosiasi dan Kadinda Banten.
4.Para loyalis, khususnya Pendekar Banten jangan terpancing emosinya terhadap aksi unjuk rasa para mahasiswa dan aktifis LSM/Ormas. Sebab aksi unjuk rasa adalah hak demokrasi yang dilindungi undang-undang.
5. Kepada seluruh elemen masyarakat jangan melakukan unjuk rasa yang anarkis, sebab selain merugikan Banten sendiri, juga merupakan perbuatan yang melawan hukum.
6. Kepada Gubernur Banten diharap tegar menghadapi masalah hukum yang ada dan tetap melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya memimpin pemerintahan di provinsi Banten, serta tidak terpengaruh isu-isu negatif yang telah membentuk opini.

Masalah yang tengah di hadapi keluarga besar Gubernur Banten khususnya Tb.Chairi Wardhana yang mengaitkan Hj. Ratu Atut Chosiyah,SE sebagai Gubernur Banten bukanlah murni masalah Hukum.
Konstelasi politik dari dinamika Gheo politik menjelang pemilu legislatif dan Pilpres th. 2014 telah menjadikan Banten ajang pertarungan para elite dan mengakibatkan keluarga besar alm. Prof. Dr. Tb. Chasan Sochib sebagai tumbal politik transaksional di Republik ini.


(bc4)
bantencom " civil jornalism" for "indonesia chanel"








Next
« Prev Post
Previous
Next Post »