bantencom

Mau Bikin Web?

Hosting Unlimited Indonesia

Salahkah Pilkada Langsung?

Diposkan oleh On 23:40:00 with No comments



Serang,bantencom.com - proses pemilihan kepala daerah secara langsung membuat peluang orang melakukan korupsi karena banyak sekali kepala daerah yang sudah jadi di tagih janji-janjinya oleh para tim sukses yang membantu dalam mengajak masyarakat untuk memilihnya.
Untuk menepati janjinya para kepala daerah terpaksa melakukan berbagai macam cara dengan memanfaatkan jabatan sebagai kepala daerah dengan kewenangan yang besar itu ia mampu memerintahkan para Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan suatu pekerjaan yang di biayai oleh APBN atau APBD kepada kolega atau orang-orang tertentu saja.
Kementerian Dalam Negeri mencatat sebanyak 309 kepala daerah di Tanah Air terjerat kasus korupsi sejak pemilihan kepala daerah secara langsung pada 2005, kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan di Jakarta, Selasa.
Hampir semua kepala daerah terjerat hukum terutama kasus korupsi "Terakhir saya mendapat laporan sudah 309 kepala daerah terlibat proses hukum terkait kasus korupsi, baik berstatus tersangka, terdakwa maupun terpidana," kata Djohermansyah
"Awalnya hanya 173 kepala daerah, saya pernah bilang akhir tahun 2013 angka ini bisa menembus 300, ternyata belum sampai akhir (tahun) sudah lebih dari 300," kata Guru Besar Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) ini.
Berdasarkan catatan Kemdagri, sebanyak 304 kepala daerah tercatat terlibat dalam kasus korupsi. Angka tersebut melambung cukup signifikan selama sepekan, termasuk kasus dugaan suap Bupati Gunung Mas Hambit Bintih terhadap Ketua non-aktif Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar baru-baru ini.
Banyak sekali faktor yang membuat para kepala daerah melakukan korupsi Biaya politik mahal tidak hanya terjadi pada saat penyelenggaraan pilkada berlangsung, tetapi juga ketika ada sengketa pilkada yang harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Belum lagi praktik politik transaksional yang terjadi dalam proses putusan sengketa pilkada.
"Korupsi (kepala daerah) itu terjadi karena biaya tinggi selama pilkada, karena dalam politik tidak ada yang gratis. Ketika orang ingin mendapat kursi jabatan dalam pilkada, uang yang dikeluarkan tidak sedikit," menambahkan.
Moral dan itikad baik para pemimpin harus di jadikan syarat mutlak agar indonesia bebas dari korupsi. Selain itu juga fungsi pengawasan yang perlu di perketat.
(bantencom)
bantencom " civil jornalism" for "indonesia chanel"







Next
« Prev Post
Previous
Next Post »