bantencom

Mau Bikin Web?

Hosting Unlimited Indonesia

Wakil Gubernur Banten Melakukan Diskusi Dengan DPD RI

Diposkan oleh On 17:55:00 with No comments

Jakarta, bantencom  – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bersama Wakil Gubernur Banten H.Rano Karno ,Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Wakil Walikota Bogor Achmad Ru'yat, Wakil Bupati Bogor Nurhayanti, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Wakil Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, dan Wakil Bupati Cianjur Suranto,  melakukan focus group discussion dalam hal pembentukan udang-undang megapolitan dalam upaya pengelolaan terpadu wilayah Jabodetabekjur. Bertempat di gedung Nusatara V DPR RI Jakarta, Selasa, 18/02.


Focus group discussion (FGD) membahas soal urgensi pembentukan Rencana Undang-undang (RUU) Megapolitan, dalam upaya pengelolaan terpadu wilayah Jabodetabekjur. Ketua Tim Kerja DPD RI, Dani Anwar menegaskan, permasalahan di Jakarta dan kota-kota sekitarnya sudah sangat kompleks. "Misalnya ketika banjir datang, Kita baru bergegas mencari solusi. Ketika musibah banjir datang, Kita baru ingat konsep rancangan UU sebelumnya. Ketika musibah banjir hilang, Kita lupa konsep dimaksud", kata Dani Anwar.

Wilayah fungsional penyebaran masalah yaitu isu sosial kependudukan, tata ruang, degradasi lingkungan, isu tata air, ketersediaan air dan permasalahan banjir, isu transportasi dan kemacetan serta isu kelembagaan yang lemah, tegas Dani Anwar.

Dalam penjelasannya Wagub mengatakan, untuk menagani penanggulangan masalah transportasi di kawasan Jabodetabekjur yang perlu dikembangkan yaitu diantaranya, meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan terminal penumpang. Meliputi terminal Poris Plawad (Kota Tangerang), Ciputat, Balaraja dan sebaran terminal angkutan dalam kota yang memadai. Revitalisasi dan oerasionallisasi Bandara Halim Perdana Kusuma perlu revisi RTRW dalam struktur ruangnya. Terkait dukungan konektivitas jaringan kereta api yang terhubung dengan bandara Soetta. Selain itu, percepatan penyelesaian jalan tol Serpong-Balaraja-Bandara.

Selain itu wagub juga mengatakan, dalam rangka percepatan penanggulangan banjir kawasan Jabodetabekjur perlu dikembangkan percepatan normalisasi sungai yang ada di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Penataan dan revitalisasi situ-situ kawasan Jabodetabekjur untuk memperbesar daya tampung retensi banjir.

Sementara itu dalam rangka penyediaan suply air bersih ke kawasan Ibukota DKI Jakarta, perlu percepatan pembangunan waduk karian (di hulu sungai Ciujung) dan pembangunan waduk-waduk berkapasitas skala kecil menengah (di hulu-hulu sungai Ciliwung, Cisadane dan Cidurian),Ujar Wagub.

Dalam diskusi ini juga menghasilkan kesepakatan, diantaranya  menyepakati untuk melakukan diskusi lebih lanjut dan mendalam dikemudian hari, terkait inisiatif DPD RI untuk menyusun RUU Jabodetabekjur sebagai upaya menata dan memperkuat pengelolaan kawasan DKI Jakarta sebagai Ibukota negara RI beserta kawasan sekitarnya, serta mengantisipasii timbulnya dampak negatif pembangunan. Seluruh pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam FGD pada hari ini merupakan pijakan utama dalam rangka penyempurnaan kebijakan penataan Ibukota negara,  beserta kawasan megapolitan yang terus berkembang pesat dewasa ini. Pada diskusi ini juga disepakati untuk memperkuat kelembagaan koordinasi antar daerah, yang saat ini telah berjalan serta berupaya untuk mencari solusi atas tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan beberapa kawasan strategis di wilayah Jabodetabekjur. (Advetorial)


bantencom "civil journalism for Indonesia Chanel"



Next
« Prev Post
Previous
Next Post »