bantencom

Mau Bikin Web?

Hosting Unlimited Indonesia

Peran Corporate Governance Dalam Mencegah Korupsi

Diposkan oleh On 21:04:00 with No comments

Serang, bantencom - Pemberantasan korupsi dengan pendekatan hukum yang telah dilakukan selama ini dinilai kurang efektif. Ini menunjukkan bahwa identifikasi masalah korupsi belum tepat. Pendekatan hukum dalam pemberantasan korupsi dilakukan karena korupsi diidentifikasi sebagai masalah hukum. Pada hakekatnya korupsi adalah masalah manajemen pemerintahan. Timbulnya korupsi disebabkan Pemerintah belum sepenuhnya menerapkan manajemen pemerintahan yang baik. Dengan  pandangan ini korupsi diidentifikasi sebagai akibat. Penyelesaiannya harus dengan memperbaiki penyebabnya. Penerapan corporate governance merupakan salah satu  cara untuk mencegah terjadinya korupsi. Dengan memanfaatkan komponen corporate governance untuk mencegah korupsi, diharapkan korupsi dapat diminimalkan.
Banyaknya korupsi yang terbongkar dewasa ini, semakin menyadarkan kita bahwa praktek korupsi telah terjadi  pada hampir semua sektor.  Korupsi yang terungkap hanyalah gunung es yang kelihatan dipermukaan, masih banyak korupsi yang belum terungkap. Sektor yang seyogianya kita anggap bersih dari korupsi seperti pendidikan dan agama ternyata  tidak bersih dari kegiatan korupsi.
Korupsi tidak hanya dinilai dari nilai uang yang dikorupsi,  tetapi   juga nilai uang  dari akibat yang ditimbulkannya. Misalnya korupsi atas 10 (sepuluh) skrup jembatan senilai  Rp100.000 dapat mengakibatkan runtuhnya jembatan senilai puluhan miliar rupiah.  Akibat selanjutnya dari runtuhnya jembatan tersebut tentunya  adalah terganggunya perekonomian masyarakat sekitar.  Selain kerugian dalam bentuk uang, juga kerugian karena kerusakan moral. Jadi Korupsi mempunyai daya rusak  yang  besar dan  berantai (multiplier effect).
Upaya pemberantasan korupsi telah banyak dilakukan dengan pendekatan hukum yaitu yang yang tertangkap korupsi diproses secara hukum. Pendekatan ini ternyata kurang memberikan efek jera, sehingga jumlah korupsi  tetap tinggi. Pendekatan hukum ini juga membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar.
Pemberantasan (termasuk pencegahan) memerlukan pendekatan yang lebih tepat.  Pendekatan hukum menyatakan bahwa korupsi adalah masalah hukum, sehingga pendekatan penyelesaiannya melalui hukum. Ternyata pendekatan ini kurang efektif.  Kurang efektifnya pendekatan ini adalah karena kesalahan dalam merumuskan permasalahannya. Korupsi sebenarnya bukan masalah hukum, tetapi masalah manajemen atau lebih tepatnya masalah manajemen pemerintahan.
Korupsi disebabkan manajemen pemerintahan yang lemah. Korupsi harus dipandang sebagai akibat dari lemahnya manajemen pemerintahan. Dengan demikian pendekatan penyelesaiannya adalah dengan pendekatan manajemen. Salah satu bagian pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan corporate governance.
A.PENGERTIAN CORPORATE GOVERNANCE
Pengertian Corporate governance menurut Sir Adrian Cadbury dalam buku Handbook of Internal Auditing  (2005:11): " ….. as the way organization are directed and controlled".
Jadi Corporate governance  memiliki arti mengarahkan dan mengendalikan organisasi dengan baik sesuai dengan keinginan stakeholder.  Keinginan  stake holder antara lain adalah keamanan harta atau agar manajemen tidak korupsi dalam memberikan pelayanan.   Corporate governance  dirancang  berdasarkan  the agency concept.   Dengan  terjadinya pemisahan antara pemilik dengan manajemen, kepada manajemen  diberikan kewenangan  yang luas termasuk hak pengelolaan harta organisasi. Kewenangan yang luas ini   diperlukan agar manajemen dapat mengelola sumberdaya  dengan leluasa, sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal.
Pemberian kewenangan yang  luas ini pada hakekatnya memiliki risiko apabila manajemen menyalahgunakan kewenangan tersebut untuk kepentingan mereka. Contoh penyalahgunaan wewenang ini  adalah melakukan korupsi terhadap sumber daya organisasi.  Untuk menghindari  penyalahgunaan wewenang manajemen diharapkan menerapkan corporate governance.
United Nation Development  Program (UNDP) dalam modul Akuntabilitas dan Good Governance memberikan karakteristik  dari corporate governance  (2001:7) sebagai berikut:
Participation. Setiap  anggota masyarakat mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan. Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
Rules of law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia.
Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Informasi harus dapat dipahami dan dimonitor.
Responsivenes. Lembaga- lembaga dan proses harus ditujukan untuk melayani stakeholders.
Consensus orientation. Corporate governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas.
Equity. Semua warga Negara mempunyai kesempatan untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraannya.
Effectiveness and efficiency. Proses dan lembaga menghasilkan barang dan jasa sesuai kebutuhan stakeholder dengan menggunakan sumber daya secara efisien.
Accountability. Para pengambil keputusan bertanggungjawab kepada publik dan lembaga stakeholder.
Strategic vision. Para pemimpin publick harus mempunyai perpektif good governance dan  pengembangan manusia yang luas.
Dengan fungsi mengarahkan dan mengendalikan corporate governance dapat mencegah terjadinya korupsi. Masing-masing komponen corporate governance dapat berperan mencegah korupsi.
B. KOMPONEN CORPORATE GOVERNANCE
Komponen dari model corporate governance  menurut  K H Spencer Pickett (2005: 45)  yang dapat digunakan untuk mencegah  korupsi adalah:
Stakeholder
Stakeholder  harus memahami peranan organisasi dan kontribusinya kepada anggota, dan mendapatkan informasi tentang praktek corporate governance organisasi. Dalam  hal ini, diasumsikan para stakeholder adalah orang-orang  yang cerdas yang mengerti tentang hak-hak yang harus diterimanya dari organisasi. Para stakeholder memahami betul bahwa organisasi  didirikan untuk  memberikan kontribusi kepada stakeholder. Dengan pemahaman yang demikian akan terjadi keseimbangan antara organisasi dengan stakeholder dan akan merupakan pengendalian yang efektif bagi operasi organisasi.
Stakeholder yang   memahami peranan instansi pemerintah akan  mengatahui apabila instansi tersebut gagal memberikan peranan dan selanjutnya akan memberikan peringatan untuk segera memperbaiki peranannya.Contoh tentang pemahaman stake holder adalah, masyarakat perlu mengetahui lamanya penerbitan KTP, prosedur pengurusan  ijin investasi  disuatu daerah. Dengan demikian birokrasi tidak mempermainkan prosedur untuk berlama-lama memberikan pelayanan. Prosedur yang berbelit atau berlama-lama dalam pelayanan berpotensi menimbulkan korupsi. Prosedur yang berlama-lama memaksa masyarakat untuk mengambil jalan pintas dengan memberikan uang suap kepada pegawai yang memberikan pelayanan.
Beberapa cara untuk mendidik  masyarakat untuk memahami peran instansi pemerintah adalah dengan cara mensosialisasikan tanggungjawab  instansi dan peranannya. Instansi tersebut harus terbuka menjelaskan  prosedur pelayanan dan persyaratan yang harus disiapkan oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan.  Cara lainnya adalah masyarakat itu sendiri yang harus berusaha memahami  instansi terasebut dan bila perlu menuntut supaya prosedur pelayan disederhanakan.
Legislation, rules and regulation
Hubungan instansi pemerintah dengan masyarakat yang dilayani perlu diatur dengan ketentuan. Ketentuan  ini akan mengatur hak dan kewajiban masing-masing. Dengan adanya ketentuan tentang hak dan kewajiban  masing-masing , hubungan kerja dan koordinasi akan lebih lancar. Misalnya dalam pemberian izin investasi, keterlambatan  menerbitkan izin lebih dari 30 hari mewajibkan instansi tersebut membayar denda  kepada  pemohon ijin. Demikian sebaliknya, apabila  pemohon ijin memiliki kewajiban  tertentu untuk melunasi kewajibannya. Dengan situasi ini masing-masing pihak akan selalu memperbaiki diri.
Ketentuan tersebut harus mengandung unsur keadilan dan melindungi yang lemah. Tidak adanya aturan atau ketentuan tentang pelayanan, akan mengakibatkan kualitas pelayanan yang kurang baik.
Dalam situasi tidak adanya  ketentuan yang mengatur hubungan pelayanan antara instansi pemerintah dan masyarakat, sering terjadi instansi pemerintah membuat ketentuan yang menguntungkan instansi dan merugikan masyarakat. Misalnya instansi pemerintah membuat persyaratan pelayanan yang harus menyertakan begitu banyak dokumen, membuat prosedur yang berbelit dan menetapkan tarif  secara sepihak. Contohnya adalah dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
Ketidak adaan ketentuan tentang pelayanan memberi peluang untuk terjadinya pungutan liar atau korupsi. Instansi kemudian menciptakan situasi yang memaksa masyarakat harus membayar lewat pintu belakang untuk memperlancar pelayanan. Oknum-oknum pada instansi pemerintah sudah paham bahwa apabila pelayanan diberikan secara lambat akan merugikan masyarakat dan masyarakat tentunya tidak akan mau menderita rugi yang lebih besar. Karena itu lebih baik membayar pada oknum untuk memperlancar pelayanan. Contoh adalah membayar pelayanan di pabean agar barang dipelabuhan cepat keluar sehingga cepat dapat dijual. Seandainya terlambat keluar dari pelabuhan akibat prosedur yang lama, para pengusaha akan menanggung biaya yang besar berupa bunga kredit dan akan kehilangan peluang untuk menjual barangnya kepelanggan. Jadi lebih baik membayar para oknum yang memang sengaja memperlambat.
Mencegah penyalah gunaan wewenang yang merugikan masyarakat dan pengusaha oleh instansi pemerintah, memerlukan aturan yang adil. Aturan tersebut hendaknya tidak dibuat secara sepihak oleh instansi pemerintah, tetapi perlu dirundingkan dengan pihak yang berkepentingan terhadap pelayanan instansi tersebut (stakeholder).
Dengan adanya ketentuan yang jelas dan adil dan ditambah dengan pemahaman masyarakat dan pengusaha tentang peranan instansi pemerintah korupsi dapat dicegah. Masing-masing pihak melaksanakan kewajibannya dan memperoleh haknya masing-masing sesuai dengan ketentuan.
Final Account
Laporan keuangan dan akun harus mencakup informasiyang perlu dilaporkan pada  stakeholder.  Pelaporannya harus sesuai dengan standar pelaporan keuangan. Laporan keuangan ini menjadi jendela bagi pembaca yang berkepentingan untuk mengetahui kinerja dari organisasi.
Laporan keuangan yang standar meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, dianggap sudah merupakan laporan yang memadai sebagai media komunikasi antara organisasi dan stakeholder . Untuk jenis perusahaan tertentu yang mempunyai sifat yang  relatif unik, dapat dilengkapi dengan laporan lainnya yang dianggap penting. Atau apabila laporan keuangan standar belum cukup mewakili  perusahaan tersebut.
Laporan keuangan instansi pemerintah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional dan catatan atas laporan keuangan memang sudah dirancang sebagai media pertanggung jawaban keuangan pemerintah.
Sebagai media pertanggungjawaban instansi pemerintah, laporan keuangan  harus memenuhi syarat kewajaran. Syarat kewajaran laporan keuangan adalah bahwa semua laporan keuangan sudah disusun, didukung oleh bukti yang otentik dan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
Bukti yang otentik berarti bukti asli yang tidak fiktif atau asli tapi palsu atau setengah palsu. Bukti fiktif misalnya bukti perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan atau yang bersangkutan dalam bukti tidak pernah berangkat perjalanan dinas. Bukti asli tapi palsu seperti bukti perjalanan dinas yang memang dijalankan tetapi tidak memberi manfaat, yang bersangkutan hanya jalan-jalan ke luar kota. Bukti yang setengah palsu adalah bukti pengadaaan barang atau jasa yang sudah di mar-up harganya.
Bukti-bukti yang demikian dibuat dalam rangka  korupsi dan mengambil uangnya. Atau proses korupsi disusul dengan  membuat bukti yang tidak otentik. Tentunya bukti-bukti yang demikian tidak bisa dipakai sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan.
Lalu bagaimana kalau bukti tersebut kemudian disusun menjadi laporan keuangan? Sudah pasti laporan keuangannya tidak wajar dan karena  korupsi nilainya material maka  tidak bisa dipakai sebagai pertanggungjawaban keuangan.
Penyusunan laporan keuangan yang wajar,  keotentikan bukti-bukti transaksi hanya diperoleh apabila instansi pemerintah menerapkan pengendalian intern dalam sistem dan penerapannya  menjadi tanggungjawab pimpinan instansi.  Penyusunan laporan keuangan yang wajar  berarti mencegah terjadinya korupsi pada instansi pemerintah.     
Seandainya laporan keuangan sudah disusun secara wajar, apakah laporan tersebut sudah cukup sebagai alat pertanggungjawaban keuangan?
Kenyataaannya laporan keuangan ini masih kurang lengkap untuk menjelaskan pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Untuk itu laporan keuangan perlu dilengkapi dengan laporan kinerja. Dalam hal ini setiap instansi pemerintah sudah diwajibkan menyusun laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) untuk melengkapi laporan keuangan yang sudah ada. Instansi tertentu sudah menambahkan lagi dengan laporan pencapaian indeks kinerja utama (IKU).
Pertanyaannya selanjutnya  adalah apakah  laporan-laporan tersebut sudah cukup mewakili sebagai alat pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan visi/misi?       
Apabila laporan keuangan instansi pemerintah sudah mendapatkan  pendapat wajar tanpa pengecualian  dari BPK dan LAKIP sudah menggambarkan kinerja yang bagus, tetapi kemudian pada instansi tersebut terbukti terjadi korupsi yang cukup signifikan dan nyatanya kinerja pelayanannya dilapangan juga kurang bagus. Berarti laporan laporan tersebut  belum menggambarkan yang sebenarnya.
Lebih lengkapnya, laporan-laporan tersebut perlu dilengkapi dengan laporan bebas korupsi yang ditandatangani pimpinan instansi. Laporan ini penting dibuat sebagai wujud tanggungjawab pimpinan untuk mencegah korupsi di instansinya. Laporan bebas korupsi tersebut sebelum dikeluarkan sebagai  bagian dari laporan pertanggungjawaban keuangan diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK).
External auditor
Sehubungan dengan final account dalam bentuk laporan tersebut pada butir c. di atas, sebelum laporan tersebut digunakan oleh stakeholder  laporan tersebut harus diaudit terlebih dahulu oleh auditor independen.
Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Auditor independen untuk instansi pemerintah adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keberadaan auditor independen ini adalah untuk mengaudit laporan pertanggungjawaban keuangan.  Atau memastikan kewajaran laporan pertanggungjawaban keuangan dari instansi pemerintah.
Agar dapat mengaudit laporan keuangan instansi pemetrintah, eksternal auditor yang dalam hal ini BPK RI harus dalam posisi independen secara organisasi dan dalam melaksanakan audit. BPK RI harus berada diluar institusi pemerintah. Selain itu BPK RI harus dikelola secara professional agar dapat dipercaya oleh stakeholder.
Jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI terhadap instansi pemerintah meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pada saat ini jenis pemeriksaan yang paling dominan dilakukan oleh BPK RI adalah pemeriksaan keuangan dengan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan mencakup pemeriksaan terhadap bukti-bukti transaksi keuangan yang mendukung lasporan keuangan tersebut. Pemeriksaan terhadap bukti tersersebut mencakup kompetensi bukti bukti. Misalnya keaslian bukti perjalanan dinas dengan melakukan konfirmasi ke perusahaan penerbangan.
Pemeriksaan terhadap bukti-bukti transaksi dalam pemeriksaan keuangan sangat perlu, mengingat tindakan korupsi sering dilakukan dengan membuat bukti fiktif, asli tapi palsu, memperbesar nilai pengeluaran dari yang seharusnya (mark-up). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan bukti yang tidak kompeten, berarti  laporan keuangan juga tidak kompeten atau tidak wajar.
Pemeriksaan keuangan dengan menekankan pemeriksaan terhadap kompetensi bukti dapat mencegah korupsi pada instansi pemerintah.
Sehubungan dengan semakin banyaknya praktek korupsi pada instansi pemerintah, maka pemeriksaan BPK RI hendaknya selalu dikaitkan dengan dampak korupsi terhadap tujuan pemeriksaan yaitu korupsi  mengakibatkan sebagian bukti transakti tidak kompeten dan menyebabkan laporan keuangan tidak wajar. Korupsi menyebabkan kinerja instansi pemerintah tidak optimal.
The Board
Keberadaan perwakilan masyarakat untuk mewakili kepentingannya pada instansi pemerintah sangat dibutuhkan.  Ketentuan peraturan perundang-undangan sebenarnya sudah mengatur mengenai hak dan kewajiban pemerintah. Namun dalam perjalanannya bisa saja pelaksanaannya kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keberadaan perwakilan masyarakat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mengawasi pemerintah agar dalam melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan  kepentingan rakyat.
DPR sebagai perwakilan rakyat mempunyai tanggungjawab legislasi membentuk aturan hukum, menyetujui anggaran yang diajukan pemerintah. DPR akan melihat kesesuaian anggaran yang diajukan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Dalam tahun berjalan DPR dapat memanggil pemerintah yang diwakili menteri- menteri untuk meminta penjelasan tentang  kinerja kementerian tertentu. Dengan demikian DPR mengawasi  dan mengingatkan pemerintah agar menjalankan tugasnya dengan mengelola dengan baik (corporate governance).
Audit Committee
Tugas dan fungsi  para anggota DPR  relative luas. Sebagai perwakilan dari partai politik setiap anggota DPR juga perlu mengunjungi konstituennya di daerah. Kondisi ini mengakibatkan para anggota DPR kurang memiliki waktu dan konsentrasi untuk mengawasi  pelaksanaan corporate governance, penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern. Agar fungsi  pengawasan DPR lebih efektif, DPR selayaknya membentuk komite audit yang menangani pengawasan atau memastikan ketiga  aspek tersebut telah dilaksanakan dengan baik.
Anggota komite audit bisa berasal dari sebagian anggota DPR ditambah para ahli dari luar seperti dari perguruan tinggi yang memahami mengenai audit. Komite audit akan memberi arahan bagi BPK apabila mereka ada masalah-masalah tertentu yang perlu didalami melalui audit. Misalnya  anggota komite menduga terjadi korupsi pada suatu instansi pemerintah, anggota komite meminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan khusus pada instansi tersebut.
Pembentukan komite audit akan meningkatkan efektivitas pengawasan DPR terutama dalam melakukan pencegahan terhadap korupsi.  Pada sisi lainnya pemeriksaan BPK akan lebih terarah pada masalah tertentu seperti korupsi yang sedang terjadi pada instansi pemerintah. Keberadaan komite audit dapat mengurangi penyimpangan pada suatu instansi karena menyadari adanya pengawasan yang lebih terarah dari DPR. Pada saat sekarang ini komite audit di DPR belum ada.
Performance, Conformance dan Accountability.
Pelaksanaan corporate governance  memerlukan konsep performance, conformance dan accountability sebagai kerangka  perilaku manajemen. Konsep performance (kinerja), conformance (kesesuaian) dan accountability (tanggungjawab) mensyaratkan bebas dari korupsi.
KPIs
Pengelolaan organisasi harus didasarakan pada  visi, misi dan nilai  yang jelas. KPIs memandu pengelolaan organsiasi agar sesuai dengan visi, misi dan nilai tersebut. Perluang korupsi akan terbuka lebar pada organisasi yang kurang memilki visi, misi, nilai dan KPIs yang kurang jelas.
Dengan ditetapkannya indicator kinerja utama manajemen pemerintahan diarahkan untuk mencapai indicator tersebut dan mempersempit  kesempatan untuk korupsi.
Internal Audit
Fungsi internal audit adalah untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap penerapan corporate governance, manajemen risiko dan internal control. Ketiga aspek ini kalau berjalan dengan baik akan dapat mencegah korupsi secara signifikan. Internal auditor seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal akan lebih cepat mengetahui adanya  korupsi pada suatu institusi. Para menteri atau ketua lembaga dapat menggunakan inspektotara jenderal untuk mengidentifikasi dan memeriksa korupsi di lembaganya. Dengan demikian kejadian korupsi akan dapat diketahui sedini mungkin.
Risk Management
Risk Management adalah proses melaksanakan upaya  mengidentifikasi risiko dan mengelolanya untuk  mempengaruhi pencapaian tujuan.The Australian/New Zealand Risk Management Standard mengatakan, terdapat 7 (tujuh) komponen dari manajemen risiko yaitu penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko,  monitoring dan reviu dan komunikasi dan konsultasi.
Yang dimaksud risiko dalam hal ini adalah risiko korupsi.  Dengan manajemen risiko korupsi dimaksudkan instansi pemerintah dapat memahami potensi korupsi di instansinya kemudian kelola agar dapat diminimalisasikan.
Managers, Supervisors and Operational and front line staf
Corporate governance memberikan kerangka kerja bagi para manajer, supervisor dan staf terdepan untuk memiliki tanggungjawab yang jelas yang memungkinkan mereka untuk tidak melakukan korupsi dalam jabatannya.
System of Internal Control
Pada proses atau titik risiko korupsi  pada suatu instansi diterapkan internal control untuk meminimalkan risiko korupsi tersebut. Internal kontrol  tersebut hendaknya dievaluasi secara periodik  untuk mengetahui tingkat efektivitasnya dalam menekan risiko korupsi.
Performance Mangement
Pelaksnanaan corporate governance  perlu diikuti dengan penerapan manajemen kinerja yang berlandaskan pada keseimbangan. Dengan manajemen kinerja maka seluruh proses manajemen, pikiran, kegiatan dan anggaran diarahkan untuk mencapai kinerja. Adanya rencana untuk korupsi, adanya anggaran yang di mark-up  dan sejenisnya yang bertentangan dengan prisip manajemen kinerja akan mengakibatkan kinerja tidak tercapai.   Penerapan manajemen kinerja yang benar  dapat mencegah korupsi pada instansi pemerintah.
Ethical Standards
Pemberlakukan standar etika pada suatu  instansi pemerintah akan  memberikan pedoman operasional yang dapat membimbing perilaku para pegawai tentang cara bertindak. Instansi pemerintah yang memiliki standart etika  akan mengurangi korupsi pada instansi tersebut. Misalnya larangan seorang kepala kantor menerima hadiah dari masyarakat yang dilayaninya.
Commitment and capability
Komitmen adalah Janji pada diri sendiri untuk melaksanakan  tanggungjawabnya tanpa imbalan dari yang dilayani. Komitmen ini harus dipupuk terus sehingga menjadi kebiasaan dalam bekerja. Komitmen ini akan lebih efektif apabila kesejahteraan pegawai telah mencukupi. Bekerja dengan komitmen dan mendapatkan kesejahteraan yang setimpal merupakan keseimbangan  yang menguntungkan instansi pemerintah dan pegawai.
kapabilitas adalah kemampuan melaksanakan tanggungjawab. Dalam hal ini pegawai harus memiliki kompetensi yang sesuai untuk melaksanakan tanggungjawabnya.  Instansi pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mempersiapkan pegawainya menjadi pegawai yang memiliki kompetensi melalui pendidikan, pelatihan maupun melalui coaching dan mentoring. Pegawai  yang memiliki kompetensi yang baik cenderung akan bekerja lebih jujur dibandingkan dengan yang tidak memiliki kompetensi.
Instansi yang memiliki pegawai yang memiliki komitmen untuk bekerja dengan jujur dan memiliki pegawai yang mempunyai kapabilitas melaksanakan tugasnya, berarti memiliki dasar yang kuat untuk melaksanakan corporate governance untuk menghindari  terjadinya korupsi pada  instansi tersebut. ( Daniel Pangaribuan  Widyaiswara STAN)
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »